Kebijakan Publik

KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN TANPA PERTIMBANGAN

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan dalam pasal 18 UUD Tahun 1945 diatas sebagai dasar pembentukan pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa pada dasar permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Otonomi daerah adalah sebuah proses bernegara yang tidak akan pernah tuntas dan mengalami perubahan secara terus menerus dan tidak berkesudahan. Hal ini wajar karena tuntutan-tuntutan baru akan selalu muncul sesuai kebutuhan, maupun disebabkan adanya koreksi atas kelemahan formulasi pada faktor perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pemerintah daerah berhak untuk membuat peraturan daerah sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi daerahnya dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah. Disamping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Intinya, tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni:

  • urusan pemerintahan absolut
  • urusan pemerintahan konkuren, dan
  • urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  • ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
  • sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

  • tenaga kerja
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • pangan
  • pertanahan
  • lingkungan hidup
  • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  • pemberdayaan masyarakat dan Desa
  • pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • perhubungan
  • komunikasi dan informatika
  • koperasi, usaha kecil, dan menengah
  • penanaman modal
  • kepemudaan dan olah raga
  • statistik
  • persandian
  • kebudayaan
  • perpustakaan dan
  • kearsipan

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka Pendidikan termasuk kedalaman urusan pemerintahan konkuren dan lebih tepatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan.

Salah satunya adalah adanya kelembagaan daerah yang tercermin dalam susunan perangkat daerah yang baik dan ideal. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah harus memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Untuk itu pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengakomodasi kan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diidentifikasi pemerintah daerah untuk di akomodasi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Prinsip yang dianut adalah “struktur organisasi yang mengikuti urusan” yang dikerjakan atau “structure follows function”. Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah (rightsizing) yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional dan transparan, sehingga upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi Pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government).

Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dalam rangka efektivitas di jalur pendidikan maka pada pasal 42 ayat 1 PP No.18 Tahun 2016 pemerintah menyatakan bahwa selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah. Di mana unit pelaksana teknis dinas pendidikan ini akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam naungan menteri pendidikan sebagai pelaksana program penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan keputusan pemerintah yang menyatakan tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah Pendidikan provinsi maka di bentuklah unit pelaksana teknis dinas daerah Pendidikan di tingkat provinsi, di tingkat Kabupaten/kota, di tingkat kecamatan. Dalam  pembahasan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di wilayah kecamatan dan tugas – tugas Lintas Sektoral, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Pendidikan. Maksud serta tujuan dari pembentukan dan penataan UPTD ini tiada lain hanya untuk mempermudah pelaksanaan program kerja dari dinas pendidikan nasional yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan. Dalam hal mewujudkan semua program kerja maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan diharapkan membuat semua program kerja tepat pada sasaran yang paling mendasar dan dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan UPTD dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan Penataan UPTD dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan fungsi-fungsi UPTD yang mempunyai kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam pencapaian suatu layanan masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan etos kerja sehingga lebih cepat dalam penyelesaian segala jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang positif serta dapat merubah lingkungan yang negatif menjadi lingkungan yang positif.

Pada Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) PP No 18 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur Negara.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT Daerah. Dalam Permendagri tersebut mengatur secara rinci terkait dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan. Dalam peraturan tersebut setiap Unit di klasifikasikan ke dalam bagain-bagian tertentu yang di mana dengan adanya pengklasifikasian tersebut membuat Unit Pelaksana Teknis Dinas di tingkat Kecamatan tidak masuk kriteria atau Unit Pelaksana yang selama ini berdiri tidak memiliki kecocokan dengan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut. Pada Permendagri ini juga disebutkan, UPTD kecamatan di bidang pendidikan adalah berupa satuan pendidikan, yakni satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, yang tidak lain lembaga sekolah itu sendiri. Jadi UPTD yang kita kenal selama ini tidak masuk kriteria, jadi mau tidak mau harus dihapus. Dimana setelah dikeluarkannya Permendagri Tersebut membuat suatu kesimpangan dalam Pembentukan Unit Pelaksana di bidang pendidikan di tingkat Kecamatan yang selama ini berdiri harus di tinjau kembali. Oleh karna itu dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah, UPTD Pendidikan di tingkat kecamatan harus di nonaktifkan kinerjanya sejak di berlakukannya surat edaran tersebut karena dianggap tidak memenuhi kriteria pembentukan UPTD, dan penonaktifan UPTD Pendidikan ini sudah melakui kajian akedemis sebelumnya. Akibat dari tindakan penonaktifan UPT Pendidikan tersebut, membawa dampak negatif bagi masyarakat terkhusus pegawai dinas pendidikan terkait dengan bagaimana nasib mereka setelah di berlakukannya surat edaran tersebut. Dengan di nonaktifkan UPTD Pendidikan, secara otomatis banyak kerugian yang akan terjadi termaksud hilangnya tunjangan dan tidak ada lagi kebijakan. Sebab apabila UPTD pendidikan di tingkat kecamatan dihapuskan atau ditiadakan maka pegawai dinas pendidikan tidak akan mendapatkan tunjangan lagi serta tidak boleh melakukan kegiatan administrasi sebab tidak diberi kebijakan apapun dan hanya menunggu perintah dari dari dinas. Sementara di sisi lain Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan memegang beberapa besar wilayah yang merupakan wilayah kerjanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan jika Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Dihapuskan Maka otomatis yang mengurus segala persoalan administrasi adalah Kantor cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, maka hal itu akan mengakibatkan terjadinya penumpukan dokumen dan kurang efektifnya baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Alasan-alasan ini di dasarkan pada kondisi ideal yang di inginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara.

Mengenai alasan-alasan ini banyak para pakar berpendapat sebagai berikut:

  • Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani
  • Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi
  • Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh Pemerintah setempat, pengurusanya diserahkan kepada daerah
  • Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya dikumpulkan kepada kekhususan sesuatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya
  • Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi desentralisasi diperlukan karena Pemerintahan Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut

Bentuk negara kesatuan yang mengambil sistem pemerintahan desentralisasi yang menurut para ahli memiliki karakteristik:

  • Terjadi transfer kewenangan (otoritas) pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat di daerah
  • Sistem lebih demokratis karena lebih mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan
  • Implementasi sistem pemerintahan desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonomi seperti kabupaten atau kota
  • Memberi keleluasaan dan otonom kepala daerah tidak akan menurunkan derajat/wibawa pemerintah pusat, bahkan sebaliknya akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat sehingga memperkuat pelaksanaan pemerintahan

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang lazim disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, UPTD adalah singkatan dari kata unit pelaksana teknis daerah. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 15 “Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah”. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah. UPTD juga merupakan salah satu perangkat daerah pada daerah Kabupaten/Kota yang kedudukannya berada di bawah naungan Dinas Daerah. Di mana Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun tidak dengan UPTD Pendidikan, UPTD yang kita kenal selama ini tidak masuk kriteria, jadi mau tidak mau harus dihapus.

Amanah Permendagri, UPTD yang tidak bersifat teknis itu dihapus. Karena pendidikan bersifat sosial dan bukan teknis. Menindaklanjuti Permendagri 12 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Perbup (Peraturan Bupati) nomor 59 tahun 2020. Pemerintah kabupaten Bekasi membentuk koordinator wilayah (korwil). Dimana Korwil tersebut tugas pokok dan fungsinya sama persis dengan UPTD yang tersebar di 23 Wilayah Kecamatan, hanya saja yang menjadi pembeda adalah dasar unit kerjanya, di mana dahulu UPTD Pendidikan adalah Struktural sedangkan KORWIL adalah Non Struktural alias Fungsional.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bekasi nomor 59 tahun 2020 jelas tergambar dan terpampang dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat dalam wilayah kecamatan seperti:

  • Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian
  • Mengkoordinasikan administrasi peserta didik
  • Mengkoordinasikan administrasi perencanaan
  • Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian
  • Mengkoordinasikan administrasi keuangan
  • Mengkoordinasikan administrasi sarana dan prasarana

Bahkan dalam pasal 7  Peraturan Bupati Bekasi nomor 59 tahun 2020 disebutkan:

  • Ayat 3, Penunjukan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas

Seberapa besar kewenangan para KORWIL tersebut dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya yang nota bene adalah jabatan non struktural dan bukan jabatan definitif struktural yang SK nya jelas ditanda tangani oleh Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati Bekasi atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .

Pertanyaan mendasar yang terjadi adalah:

  • Bagaimana dengan status GURU yang ditunjuk menjadi Korwil, apakah berhak mengatur dan membina Kepala Sekolahnya, Pengawas Sekolahnya dan Penilik Sekolahnya secara efektif
  • Seberapa besar fungsi KOORDINATOR Pengawas Sekolah selama ini
  • Bagaimana juga dengan Pengawas yang berfisik lemah (Sakit Sakitan) dan ditunjuk menjadi Korwil
  • Adakah jaminan KORWIL dalam kinerjanya untuk menjadi efisien dan bukan menjadi raja raja kecil baru dalam singgasana besar kepala

Seharusnya Bupati Bekasi bisa lebih arif dalam membuat kebijakan dan menelaah setiap usulan kepentingan yang diusulkan dari setiap kepala dinas di bawahnya untuk di akomodir menjadi nilai hasil yang multi guna.

Bupati adalah Kepala dari sebuah Daerah yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk bisa membawa Daerahnya menjadi kemakmuran yang signifikan, dan bukan menjadi konflik kepentingan yang ambisius dalam masalah yang berkepanjangan.

BUPATI ITU DIPILIH MASYARAKAT UNTUK BERSOLUSI BERSAMA DAN BUKAN  UNTUK BERKOLUSI BERSAMA JAJARAN NYA

Berani terbuka pada ruang Keterbukaan Informasi Publik HEBAT.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

 


 

HUBUNGAN ORGANISATORIS ANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PENDIDIKAN

MUTU PENDIDIKAN

Peran serta masyarakat dalam usaha persekolahan dilatar belakangi berbagai kepentingan, misalnya:

  • keagamaan
  • sosial
  • kebudayaan
  • kebangsaan atau paham tertentu

Dalam perjalanannya usaha pendidikan tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, seringkali terjadi konflik kepentingan antara berbagai pihak, antara lain penyelenggara, pengelola, dan masyarakat pengguna pendidikan. Konflik bisa terjadi antar internal penyelenggara pendidikan (dalam lingkup sekolah), antar penyelenggara dan pengelola pendidikan (dalam struktur pendidikan) itu sendiri, bahkan dengan masyarakat.

Konsep dasar dan strategi penjaminan mutu pendidikan merupakan kajian penting bagi pendidik dan tenaga kependidikan, karena mereka merupakan komponen utama yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui standardisasi, sertifikasi, uji kompetensi, penilaian kinerja, dan evaluasi mutu internal atau Evadir (Evaluasi Diri). Diberlakukannya Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap pengelolaan di daerah. pada satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah yang berbasis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Namun akibat keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi. Oleh karena itu, standarnisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya quality assurance atau penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di Indonesia, Depdiknas mengembangkan sebuah Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP). Salah satu komponen dari SPPMP adalah monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Tujuan dari monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan oleh kantor Dinas

Pendidikan Kabupaten, dan pengawas sekolah di tiap kabupaten, agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten, yaitu:

  1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan monitoring oleh pemerintah kabupaten,
  2. uji coba petunjuk teknis pelaksanaan monitoring,
  3. me-review petunjuk teknis pelaksanaan monitoring,
  4. melaksnakannya secara nasional.

Monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten bisa melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS adalah penilaian untuk meninjau kesesuaian kinerja sekolah dengan rencana sekolah yang telah dikembangkan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas atau mutu pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya manusia. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memiliki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas, pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standardisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (top government) ke pemerintahan daerah (district government), yang berpusat di pemerintahan kota dan Kabupaten. Dengan demikian, kewenangan-kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di pundak Pemerintah Kota dan Kabupaten, sehingga implementasinya akan diwarnai oleh political will pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini, tentu saja yang paling menentukan adalah Bupati/wali kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu/kualitas pendidikan di daerahnya, meskipun tidak selamanya demikian, karena dalam pelaksanaannya tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang digulirkan, sehingga menimbulkan berbagai kerancuan bahkan penurunan kualitas. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, keberhasilan dan kegagalan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada guru, kepala sekolah dan pengawas, karena ketiga figur tersebut merupakan kunci yang menetukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang lain. Dalam posisi tersebut baik buruknya komponen sekolah yang lain sangat ditentukan oleh kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas, tanpa mengurangi arti penting tenaga pendidikan yang lain. Implementasi desentralisasi pendidikan menuntut kepala sekolah dan pengawas untuk mengembangkan sekolah yang efektif dan produktif, dengan penuh kemandirian dan akuntabilitas. Pendidikan bangsa Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan banyak kasus-kasus yang terjadi disetiap penjuru negeri. Masalah pendidikan yang ada di Indonesia semakin hari semakin rumit, bertambah banyak dan kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, meskipun mungkin telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, tetapi sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapakan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, tenaga kependidikan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana dan program. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Proses pendidikan merupakan seperangkat upaya untuk mengubah input menjadi out put yang diharapkan. Dalam pendidikan berskala mikro (sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik, yang berarti bahwa peserta didik benar-benar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, dan pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar cara belajar, menjadi manusia pembelajar. Output pendidikan tidak hanya berupa lulusan sekolah, tetapi juga merupakan kinerja sekolah, prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah, yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:

  1. prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba akademik dan
  2. prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan. Hasil pendidik dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperolah siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia pada hakekatnya adalah akumulasi dari penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

  1. Rendahnya kualitas sarana fisik Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dasar yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
  2. Rendahnya kualitas guru Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
  3. Rendahnya Kesejahteraan Guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang kurang layak, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mi rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.
  4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia sd pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 jutasiswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidak merataan tersebut.
  5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbang Depdiknas, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidak serasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
  6. Mahalnya biaya Pendidikan bermutu. Kalimat ini sering muncul untuk men-justifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk ‘cuci tangan’.

ORGANISASI PGRI DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No 14 Tahun 2005 Pasal 1). Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui organisasi profesi guru. Dalam UU Guru dan Dosen Pasal 41 ayat 2 disebutkan, organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam profesi keguruan, profesi guru memiliki ikatan kesejawatan, kode etik profesi, dan organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur yang berkaitan dengan keprofesian (UU Guru dan Dosen Ps.42). PGRI adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme, memperjuangkan perlindungan hukum, dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan inspirasi anggotanya. PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya.

PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional kepada anggotanya. PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Menurut UU Guru dan Dosen Bab III, Pasal 7. Dari uraian tersebut di atas seseorang yang berprofesi sebagai guru diharapkan menjadi anggota organisasi profesi PGRI yang merupakan wadah/tempat dalam mendukung tugas dan profesi sebagai guru.

Dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai organisasi profesi, PGRI memiliki dasar kebijakan. Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam. Namun secara umum kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatas masalah-masalah yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kebijakan (policy) dimaknai sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik-praktik yang terarah. Dasar kebijakan organisasi PGRI yang digunakan sebagai landasan Organisasi PGRI dalam pelaksanaan segala tugas, peran, dan fungsinya adalah menggunakan Hasil Keputusan kongres XX PGRI tahun 2008, yang didalam pelaksanaannya mempertimbangkan UU RI No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kepres RI No 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional.

Menurut Anggaran Dasar PGRI hasil Kongres XX tahun 2008 Bab III Pasal 3 menyebutkan PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan.

Idealnya peran PGRI sebagai organisasi profesi bagi guru adalah sebagai berikut:

  • Mendorong anggota (guru) untuk meningkatkan kualitas kerja untuk menjadi guru yang professional.
  • Mengikutsertakan tenaga pendidik/kependidikan untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, KKG dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
  • Memotivasi guru agar meningkatkan kualifikasi akademik (menempuh pendidikan S1 atau S2).
  • Berusaha ikut terlibat aktif dalam promosi dan pengembangan karier anggota.
  • Membantu anggota Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri untuk mendapat SK GTT dari pemerintah daerah, sebagai modal mendapatkan kesempatan mengikuti sertifikasi.
  • Memantau dan mengendalikan iuran/pungutan yang penggunaannya tidak jelas, contoh: waktu pemberkasan sertifikasi, pencairan sertifikasi (TPP), dll.
  • Mendorong anggota (Guru dan Kepala Sekolah) untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi dan informasi (IT).
  • Memperjuangkan guru-guru yang usianya sudah 55 tahun untuk diikutkan sertifikasi walaupun belum memiliki ijazah S1.

Untuk mengembangkan profesionalisme guru, PGRI hendaknya mempunyai program-program, baik yang dalam perencanaan, sedang, maupun sudah dilaksanakan, serta tindak lanjut terhadap program-program yang sudah/belum terlaksana.

Gambaran program-program tersebut misalnya:

  1. Program-program yang akan dilaksanakan PGRI seperti:
  • Bidang Umum
  • Organisasi dan Kaderisasi
  • Bidang Profesi dan Pendidikan
  • Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
  • Bidang pendidikan agama
  • Bidang pemberdayaan perempuan;
  • Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, dan Generasi Muda
  • Bidang Olahraga dan seni Budaya
  • Bidang advokasi dan hukum
  • Bidang keuangan.
  1. Program-program yang sedang dilaksanakan PGRI saat ini:
  • Konsulidasi di tingkat cabang dan reorganisasi tingkat ranting pada semua jenjang sekolah negeri maupun swasta (tingkat PAUD s/d SMP).
  • Pengadaan KTA PGRI dari jenjang PAUD s/d SMP.
  • Mengajak tenaga pendidik dari jenjang PAUD s/d SMP, untuk menjadi anggota PGRI.
  • Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan mulai dari PAUD s/d SMP
  • Memperjuangkan guru yang mendekati purna tugas untuk diikutkan sertifikasi tanpa melihat ijazah.
  • Ikut aktif dalam promosi guru yang berkarier untuk menduduki suatu jabatan
  • Ikut aktif dalam mempertimbangkan penempatan pejabat di lingkungan
  • Melaksanakan kegiatan seni dan budaya.
  • Pengendalian terhadap pungutan-pungutan yang penggunaanya tidak jelas.
  1. Program-program yang sudah dilaksanakan PGRI:
  • Konsulidasi di tingkat cabang sampai ranting.
  • Menertibkan data anggota dan pengadaan KTA.
  • Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan dan instansi sektoral.
  • Memperjuangkan anggota yang semestinya ikut sertifikasi.
  • PORGU (Pekan Olahraga Guru).
  • Memperjuangkan GTT untuk mendapat SK dari pemerintah daerah.
  1. Program-program yang belum dilaksanakan PGRI:
  • Pembangunan kantor.
  • Seminar, lokakarya, workshop.
  • Membantu cara pembuatan karya tulis.
  • Pengurusan SK berkala.
  • Memberi tali asih kepada guru/kepala sekolah yang purna tugas.
  • Penghargaan kepada guru yang berprestasi.
  • POR PGRI.
  • Bidang Advokasi dan Hukum, dan sebagainya.

Konsep dan kebijakan organisasi PGRI seharusnya telah diimplementasikan melalui peran dan upayanya melalui program-program yang telah dicanangkan, baik program yang masih direncanakan, sedang dilaksanakan, sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Fungsi dan Peran PGRI sebagai tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. PGRI beserta seluruh anggotanya seharusnya secara terusmenerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PGRI bertugas membina serta mengembangkan sikap, perilaku, dan keahlian agar para guru anggota PGRI mampu melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat diharapkan serta dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Guru anggota PGRI tidak hanya mengajar kompetensi dasar kepada anak didik, akan tetapi juga bertanggung jawab atas pembentukan karakter untuk anak didik agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, berilmu, berwatak mulia, bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab. Guru yang bermutu dan bertanggung jawab merupakan pilar utama untuk mencapai keberhasilan pendidikan, yang pada gilirannya hasil dari didikannya akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, kebulatan tekad, jiwa dan semangat kejuangan, kesetiakawanan sosial dan organisasi, peningkatan mutu dan kemampuan profesional, dan ditingkatkan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam mengembangkan profesionalisme guru PGRI mempunyai program-program yang dibagi dalam beberapa bidang. Bidang-bidang itu antara lain:

  • Bidang Umum, Organisasi, dan Kaderisasi.
  • Bidang Profesi dan Pendidikan.
  • Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan.
  • Bidang Pendidikan Agama.
  • Bidang Pemberdayaan Perempuan.
  • Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Generasi Muda.
  • Bidang Olahraga dan Seni Budaya.
  • Bidang Advokasi dan Hukum.
  • Bidang Keuangan.

Dalam setiap bidang mempunyai beberapa program yang tentunya harus tuntas dan terlaksana dalam kurun waktu lima tahun masa bakti kepengurusan PGRI. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut tak jarang terjadi masalah-masalah dalam beberapa program yang sudah dicanangkan. Hal tersebut diatasi dengan musyawarah melalui rapat kerja yang diadakan minimal satu kali dalam setahun. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan PGRI tersebut dapat menuntaskan semua program-program yang telah dicanangkan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru. Pengakuan masyarakat dan pemerintah atas eksistensi PGRI sebagai organisasi profesi akan mempermudah dan memperlancar PGRI dalam menjalankan tugas dan perannya, dan sebagai penyemangat bagi para pengurus PGRI. Sesuai dengan PGRI sebagai organisasi yang bersifat unitaristik, independent dan non politik. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi program-program yang telah dicanangkan PGRI akan bisa teratasi, salah satu contohnya kurangnya sarana dan prasarana yang saat ini masih belum bisa terpenuhi, dengan dukungan anggota yang besar, mungkin akan segera dapat teratasi.

DEWAN PENDIDIKAN DALAM MUTU PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan sumber daya manusia, maka pemerintah, kalangan swasta telah terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 diamanatkan bahwa: “Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

  1. Kenyataan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini memperlihatkan antara lain dengan nilai ujian nasional (UN) siswa yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil. Ada dua faktor yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, karena: strategi pembangunan pendidikan yang selama ini lebih bersifat input-oriented, strategi yang demikian lebih berstandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan menghasilkan ouput (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang dikenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah) melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.
  2. Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Pendidikan nasional mempunyai tujuan, seperti yang telah diungkapkan di atas tentu tidak mudah untuk mewujudkan, karena pendidikan merupakan kegiatan dinamis yang selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Untuk itu pendidikan selalu memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Salah satu upaya perbaikan pendidikan adalah dengan memperbaiki pengelolaan pendidikan, karena pengelolaan pendidikan diperlukan baik tingkat makro yaitu pada Kementerian Pendidikan Nasional, ditingkat mezzo yaitu pada Dinas Pendidkan Nasional provinsi, Kabupaten dan di tingkat mikro yaitu pada perguruan tinggi dan sekolah. Tahun 2001 merupakan awal berlakunya otonomi daerah di Indonesia, saat ini otonomi pendidikan merupakan salah satu bagian dari otonomi daerah itu sendiri mulai digulirkan meskipun secara bertahap. Sekaranglah waktunya bagi para ahli, praktisi dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan nasional. Perbincangan tentang pelaksanaan otonomi pendidikan seakan tak pernah berakhir. Hal ini disebabkan oleh karena persoalan yang belum terpecahkan di dalamnya. Ada dua isu besar yang mengiringi pelaksanaan otonomi pendidikan, yakni dimulai dari masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan dan kecenderungan merosotnya hasil perkembangan pendidikan yang selama ini dicapai. Tak dapat ditolak, kedua isu ini akan memengaruhi arah pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Masa transisi pendidikan mengharuskan diperlukannya landasan dasar pendidikan yang lebih demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografi dan nilai-nilai daerah setempat, sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju kearah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ada keberagaman daerah dalam menyikapi diberlakukannya dua otonomi ini, ada daerah yang optimis dan pihak lain merasa pesimis. Daerah yang merasa pesimis lebih disebabkan adanya realitas kondisi daerahnya, khusus kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan (khususnya sekolah) sangat rumit dan unik, terutama karena terbatasnya sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang ideal. Hal ini memaksa para kepala sekolah selaku manajer pendidikan di sekolah dituntut untuk berusaha keras mencari, mempelajari dan menerapkan konsep-konsep, prinsip, metode dan teknik perencanaan yang jitu. Perencanaan pendidikan diawali dengan memperkirakan potensi sumber dana dan kekayaan yang akan tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan tingkatan tujuan yang ada dengan melibatkan orang tua murid dan masyarakat melalui lembaga yang secara khusus dibentuk untuk itu.

Lemahnya peranan kepala sekolah dalam mengelola lembaganya juga merupakan kendala terhadap kemajuan pendidikan, ada tiga faktor yang membuat lemahnya peranan kepala sekolah, yakni:

  • Kepala sekolah memiliki otonomi yang sangat terbatas.
  • Kepala sekolah kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik.
  • Kecilnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah.

Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional pada pasal 2: “Peran serta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional”.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah:

  • Pendirian dan penyelenggaraan satuan pada jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan dijalur sekolah.
  • Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik.
  • Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan.
  • Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional.
  • Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan bentuk lain yang sejenis.
  • Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
  • Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
  • Pemberian kesempatan magang atau latihan kerja.
  • Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan nasional.
  • Pemberian bantuan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
  • Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Beberapa informasi tersebut di atas tergambar betapa kecilnya kontribusi masyarakat terhadap dunia pendidikan khususnya sekolah. Dengan keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 2000 mencerminkan adanya kemauan Pemerintah pusat (Political Will) untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan pada masa lampau. Demikian halnya dalam perumusan kebijakan otonomi daerah khususnya dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan serta sarana dan prasarana, yang secara oprasional pihak sekolah diberi kewenangannya itu sekolah harus dibantu oleh masyarakat atau berbagai pihak yang berkepentingan (stakehorders).

“Pendidikan dengan segala persoalannya tidak diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya sekolah perlu mengundang berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan lebih bermakna bagi sekolah, terutama bagi peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, partisipasi masyarakat tidak seharusnya hanya dalam bentuk dana, melainkan juga sumbangan pemikiran dan tenaga”.

Bertitik tolak dari hal-hal di atas, maka pada awalnya konsep School Based Manajemen (SBM) ditawarkan untuk membangun sebuah pendidikan masa depan yang mandiri, otonom dan berpijak di atas kekuatan masyarakat serta berwawasan lingkungan dengan pemberian peran penting kepada masyarakat. Otonomi daerah sesungguhnya memberi angin segar terhadap beberapa wilayah yang dianggap mampu dan layak untuk mengembangkan pendidikan karena ditunjang oleh kekayaan alam, budaya dan lain sebagainya, tetapi sebaliknya bagi daerah yang minim hal ini akan mempunyai permasalahan tersendiri. Para Pakar menjelaskan bahwa: “melalui otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan besar untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan-nya termasuk mempertanggungjawabkan hasilnya”. Unsur yang ditempatkan bersama-sama di daerah, yakni kewenangan pengambilan keputusan, alokasi dan penggunaan dana serta akuntabilitas hasil, pengambilan keputusan pendidikan masa lalu banyak kewenangan bahkan hal-hal yang bersifat teknis tidak berada di daerah tetapi di pusat atau di provinsi, demikian pula keputusan penggunaan dana, namun sebagian besar akuntabilitas hasil diletakkan di daerah bahkan di sekolah. Hal ini yang menjadi salah satu sumber masalah yang terjadi pada masa lalu yang sentralistik. Era otonomi ini mengharapkan sekolah untuk lebih bergerak secara mandiri dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah, seperti dijelaskan oleh banyak pakar: Kepentingan utama format otonomi sekolah adalah tampilnya kemandirian sekolah untuk meningkatkan kinerjanya sendiri, dengan mengakomodasi berbagai potensi sumber daya sekolah yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud mutu hasil belajar para siswa.

Dewan Pendidikan berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya kualitas manajemen sekolah dan layanan belajar di sekolah. Dewan Pendidikan melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai keperluan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ketua Dewan Pendidikan untuk mengetahui lebih jelas terhadap pengawasan pemberdayaan sekolah “Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendidikan” hasil jawaban yang didapatkan adalah sebagai berikut: Pengawasan yang dilakukan adalah ikut melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan diantaranya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Ujian Nasional (UN). Hal lain yang dilakukan adalah memberikan saran kepada pejabat Pendidikan Nasional (Ka. Diknas/Ka. Disdik) dan Kepala Sekolah agar DAK tidak diborongkan (dikerjakan pihak ketiga), namun masih ada beberapa sekolah yang melakukan hal tersebut. Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Dewan Pendidikan memperhatikan akan pemberdayaan sekolah-sekolah yang ada sehingga memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:

  • Kebijakan dan program pendidikan.
  • Kriteria kinerja daerah dibidang pendidikan.
  • Kriteria tenaga kependidikan khususnya guru, tutor, konselor, dan kepala satuan pendidikan.
  • Kriteria fasilitas pendidikan

Mengacu pada tujuan, peran, dan fungsi Dewan Pendidikan, power intelektualitasnya harus sama kuat dengan parlemen dan eksekutif sehingga di antara mereka tejadi tawar-menawar yang seimbang dalam kebijakan pendidikan. Dewan Pendidikan dapat sebagai pemberi pertimbangan terhadap Dinas Pendidikan. Dewan Pendidikan memberikan saran dan masukan kepada Diknas/Disdik agar kegiatan dilaksanakan sesuai juknis serta melakukan kegiatan penggalangan dana dengan instansi terkait atau terhadap donatur maupun wali siswa yang dipandang berkemampuan untuk memberi beasiswa murid dan guru yang berprestasi. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah proses peningkatan kemampuan manusia agar mampu melakukan pilihan-pilihan. Hal ini memusatkan perhatian pada pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia sebagai personil dalam organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekadar meningkatkan kemampuan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan tersebut. Penentuan kepemimpinan baik lembaga instansi di bidang pendidikan maupun pemimpin sekolah, Dewan Pendidikan memberi suatu pandangan yang menyatakan adanya kepentingan dalam pengembangan personil dinyatakan secara konseptual pengembangan bukanlah sesuatu yang diperlukan sekolah bagi guru tetapi merupakan hal yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Pada dasarnya pengembangan berorientasi pada pertumbuhan.

Hubugan organisatoris antara PGRI dan Dewan Pendidikan seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, memotivasi pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan jalan meningkatkan kerja sama dengan diknas dan disdik melalui perantara keduanya. Pemerintah daerah khususnya dapat merealisasikan upaya keduanya secara menyeluruh, sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan pendidikan pada masa sekarang dan akan datang baik berupa bantuan fisik maupun bantuan non fisik. Semoga seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung jalannya pendidikan demi kemajuan bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara serta keluarga.

Diambil dari Berbagai sumber, serta hasil dialog interaktif dengan Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi dan juga Ketua PGRI Kabupaten Bekasi Bp. Asep Saefullah, M.Pd.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

 


POKIR
antara ASPIRASI dan TRANSAKSI

Menyikapi banyaknya tanya dalam keraguan tanpa paham hal yang semestinya tentang Pokir, untuk hal inilah kami berusaha membantu memberi keterbukaan pendewasaan berfikir.

Mengapa Pokir jadi persoalan yang menggeliat dan menjadi pusat perhatian bagi masyrakat, apakah pokir menjadi mahluk asing sehingga terjadi “kegagapan prosedur “ dan menimbulkan jebakan batman bagi sejumlah Anggota dewan dalam merealisasikan kebijakan tersebut ? atau justru Pokir menjadi “ Negatif Tools “ bagi oknum anggota dewan untuk memperkaya diri dan menghimpun pundi-pundi atas cost politic yang dikeluarkannya dalam proses pemilihannya.
Atau justru menjadi “Positif Tools” dan sarana ibadah dalam memperjuangkan aspirasi masyakatnya ?. Untuk itu, kita harus memahami konteks hukum dan prosedur yang menjadi basic referensi anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya menjaring aspirasi yang dikemas dalam istilah “ POKIR ”.

Mahluk berjenis apa itu pokir DPRD ?

Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD adalah produk usulan hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD.
Reses yang menghasilkan sejumlah usulan-usulan yang berasal dari konstituens anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing, ini senada dengan yang menyatakan bahwa pokir adalah usulan aspirasi.

Dengan demikian pokir DPRD sesungguhnya adalah nomenklatur yang mirip dengan “penjaringan aspirasi masyarakat”,(Jaring Asmara ) sebagaimana pernah tercantum dalam PP 1/2001 (download di Informasi)  dan PP 25/2004 (download di Informasi) yang pada pokoknya menyatakan anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, clear yah.

Istilah pokir juga tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 (download di Informasi) adalah salah satu tugas Badan Anggaran DPRD “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun tersebut, ini harus dibaca dan dipahami sebagai berikut:

(1) penyampaian pokir DPRD adalah tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD. Jadi hanya Badan Anggaran DPRD yang memiliki tugas ini.

(2) disampaikan kepada kepala daerah. Hal ini karena tidak ada ketentuan yang berbunyi pemerintah daerah atau kepala daerah atau yang mewakilinya, maka penyampaian pokir disampaikan langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati  / Walikota.

(3) bahwa Pokir sebatas saran dan pendapat
Dalam konteks hukum, saran dan pendapat tidak bersifat mengikat atau suatu keharusan untuk dilaksanakan. Jadi Banggar DPRD menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala daerah, keputusan menerima atau menolak saran dan pendapat itu ada sepenuhnya pada kepala daerah. Dan,

(4) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum APBD ditetapkan

Jadi sangat jelas dalam PP 16/2010 (download di Informasi) menegaskan bahwa “aspirasi masyarakat” berbentuk pokir DPRD tersebut menjadi tugas Banggar DPRD menyampaikannya kepada kepala daerah. Tetapi penjelasan itu tidak mengurangi pelbagai masalah yang akan muncul perihal pokir DPRD.

Dan masalah-masalah tersebut antara lain:

Pertama, sebagaiman dijelaskan bahwa pokir disampaikan paling lambat 5 bulan sebelum APBD ditetapkan hal tersebut dalam prakteknya ditemukan adanya perbedaan waktu reses dan frekwensi pembahasan APBD
Reses DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Sementara frekwensi pembahasan APBD hanya terjadi dua kali:
Pembahasan APBD (murni ) dan APBD perubahan, yakni selambatnya bulan Desember untuk APBD (murni) dan bulan September tahun berjalan untuk APBD perubahan. Sedangkan ketentuan penyampaian pokir DPRD selambatnya 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD Namun dalam perakteknya ketentuan ini sering dipandang sebelah mata oleh DPRD karena sering usulan berupa pokir masuk injury time menjelaskan ditetapkannya APBD.

Masalah kedua, apa wujud output dokumen dari pokpir DPRD tersebut ?
Secara kelembagaan, seharusnya pokir harus dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD. Hal ini untuk menghindari klaim sepihak baik oleh anggota, pimpinan, komisi atau Banggar baik secara lisan maupun tertulis bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah pokir DPRD. Yang terjadi malah bupati melalui Bapeda meminta daftar usulan pokir kepada DPRD.

Sementara tata tertib DPRD maupun PP 16/2010 (download di Informasi) tidak mengurai secara terperinci bagaimana mekanisme dan tata cara hingga melahirkan dokumen negara yang disebut pokir DPRD. Ada keterputusan antara Tim Inventarisasi Hasil Reses yang mengkompilasi dan menilai laporan reses dari semua anggota DPRD kepada output berupa pokir DPRD yang selanjutnya diserahkan kepada Banggar. Ketidakjelasan ini, mengakibatkan masing-masing anggota, komisi bahkan fraksi dan bahkan mengatasnamakan kepentingan pribadi anggota dewan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah pokpir DPRD dan terkesan menjadi ajang perlombaan sebanyak banyaknya mendapatkan anggaran dan semakin banyak anggaran semakin banyak pula keuntungan cash back yang bisa diraih.

Atas Ketidakjelasan apa itu pokir DPRD beserta mekanisme dan tata cara penyampaiannya berakibat munculnya praktek-praktek penyalahgunaan istilah “pokir” oleh anggota DPRD.

Penyalahgunaan itu antara lain berwujud:

  • Diasumsikan bahwa pokir adalah hak anggota DPRD karena berasal dari laporan hasil reses di masing-masing daerah pemilihan. Anggota DPRD melakukan “penitipan proyek” di RAPBD baik secara perserorangan maupun lewat komisi atas nama pokir DPRD. Pembahasan RAPBD antara Komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berujung pada usulan proyek tertentu dengan mengatasnamakan pokir DPRD. Padahal ketentuannya, pokir DPRD merupakan tugas Banggar untuk menyampaikannya.
  • Dalam perkembangannya pokir berubah wujud menjadi dana jenis-jenis kegiatan atau disebut dana pokir. Titik tekannya pada sejumlah usulan dana, bukan pada perjuangan aspirasi dan usulan yang terangkum dalam pokir. Pokir adalah “teknik dan jurus siluman” anggota DPRD dalam menggasak APBD. Karena berdasarkan aturan penyampaian pokir 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD, masih dalam tahapan pembahasan RKPD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) hingga pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dimana belum bicara tentang jenis-jenis kegiatan dan satuan harga. Jenis-jenis kegiatan dan satuan harga baru terjadi pada tahap pembahasan RKA-SKPD. Tapi prakteknya, saat pembahasan RKA-SKPD inilah dana pokpir disusupkan. Karena jenis kegiatan sudah jelas berupa angka-angka nominal.
  • Dalam perkembanganya “pokir” menjadi semacam sandi rahasia berupa kode untuk memainkan APBD.

Istilah “pokir” telah diketahui umum dikalangan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menitipkan sejumlah proyek-proyek tertentu dalam APBD. Oleh karenanya istilah “pokir” tidak lagi dimaknai sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Dan proses pengajuan “pokir” sebagai kode dilakukan semua pihak diluar Banggar dan diajukan tidak lagi bersandar pada batas waktu maksimal lima bulan, Pokoknya “pokir” diajukan sebelum RAPBD diserahkan kepada Kemendagri. Karena “pokir” yang diajukan menjelang penetapan APBD maka tidak heran jika jenis kegiatan yang diusulkan keluar dari program prioritas dan pagu anggaran yang tertera dalam PPAS.

Dan dalam kontek program pokir seolah terpental jauh dari grand design RPJMD bahkan misi,visi dari kepala daerah.
( ini harus dibahas secara khusus )

Dari hasil investigasi dan obrolan warung kopi (terselubung ), pokir juga merupakan ladang duit bagi anggota dewan. Anggota Dewan menjadikan pokir sebagai penghasilan tambahan diluar gaji ,tunjangan dan SPPD Intinya, ini urusan perut,”. Dana pokir yang dapat diusulkan berkisar diangka Rp 50 – 200 juta per judul. Masing-masing anggota DPRD dapat mengajukan hingga puluhan judul pokir bahkan ribuan meskipun konon jatah pokir terbatas pada nilai nominal tertentu,tapi faktanya sangat berbeda jumlah akumulasi usulan dari masing-masing dewan baik dari sisi struktur AKD maupun kelincahan individu anggota dewan dalam melakukan loby-loby kepada SKPD dibawah koordinasi / mitra kerjanya, dan Praktek semacam ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja tetapi juga di daerah-daerah lain.

Atas tinjauan legal formal dan sosio politik, sangat jelas dan terang bahwa POKIR adalah program legal dan legitimate yang dimiliki oleh setiap anggota dewan bahkan sebuah program yang mulia bagi masyarakat didaerah pemilihannya untuk diperjuangkan dan direalisasikan secara benar, karena dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang merasa belum merasa mendapatkan keadilan dalam pembanguan baik fasilitas fisik maupun non fisik dari pemerintah yang harus terus diperjuangkan hak-haknya oleh anggota dewan yang mewakili masyarakatnya.

Oleh karena itu sebagai bagian dari masyarakat, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memojokan anggota Dewan “playing Victim “ dan penggiringan opini, akan tetapi lebih pada sebuah telaah “internalisasi kognitif” dan kritik terhadap praktek oknum anggota dewan dan birokrat yang melakukan “persekongkongkolan jahat “ ,sehingga benang kusut yang belum mampu diurut bahkan menjadi The Devil cyrcle ( lingkaran setan ) menjadi sebuah perbaikan yang mendasar, dan menyentuh atas tugas mulia seorang anggota dewan dalam menjaring dan mendorong segenap aspirasi ( Dapil ) masyakatnya, yang dituangkan dalam pokir tanpa merasa takut dan khawatir

Mari mencari solusi atas persoalan pokir yang telah melahirkan bad prejudic (prasangka buruk) dan mendorong terjadinya tranparansi dan informasi publik terhadap sejumlah program pembangunan yang diusulkan anggota Dewan bersama Pemda Kabupaten Bekasi
Penggunaan nya harus mampu meminimalisasi tingkat kebocoran maupun penyimpangan.
Ini mengingat usulan masyarakat melalui anggota dewan bisa terpantau langsung secara baik. Masyarakat selaku pemilik aspirasi bisa dengan mudah memantau sampai di mana aspirasi tersebut,  Sekaligus bisa merunut perkembangannya dari waktu ke waktu.

Sebagai penutup dan sebuah harapan, sudah sepantasnya program-program pokir yang dimasukan dalam APBD jangan hanya dipikirkan sebatas dapat menggunakan dan “menghabiskan” anggaran, apalagi dalam rangka meraih cash back ( surplus penghasilan )
Karena kalau pembangunan hanya semata-mata karena kita punya uang ( berbasis anggaran ) dan ada keuntungan untuk pribadi lalu kita membangun, maka “tukang beca”pun bisa,
Jika itu yang terjadi kita harus revisi dan pertanyakan ulang,”

BERANI BERUBAH DAN MERUBAH
MENJADI KEBAIKAN ADALAH KEMULIAAN

Disadur dari berbagai sumber
bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info


PERAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN URGENSITAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

INDONESIA PINTAR DALAM EDUKASI ( INSPIRASI ) bersama SARANA INDONESIA AKAR PEDULI ( SIAP ) Menanggapi hal yang banyak menjadi polemik pada banyaknya kebijakan yang menggantung serta habit dalam senangnya membuat trend perda tanpa urgensitas yang perlu.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), secara konstitusional, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa :
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan .
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan anggaran, mempunyai kewajiban untuk membuat dokumen perencanaan berupa Program Pembangunan Daerah (Properda) dan Rencana strategis daerah (Renstrada) kedua dokumen tersebut merupakan acuan rencana 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam kerangka tahunan. Anggaran yang dikeluarkan suatu daerah setiap tahunnya, merupakan suatu rencana kegiatan dan pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah otonom yang dituangkan dalam dokumen dan disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 32 yang dinyatakan bahwa : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8 yang dinyatakan bahwa : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai.
Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Pejabat pengelola keuangan daerah mengelola keuangan daerah, yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD, dan menyusun perubahan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

  • Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
  • Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
  • Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan APBD merupakan intrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD yang dilakukan oleh kepala daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Raperda APBD yang disetujui atau tidak disetujui oleh DPRD.
Tahapan persetujuan DPRD merupakan titik awal yang rawan terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa fenomena yang sering terjadi dalam tahapan persetujuan DPRD atas Raperda APBD , antara lain :
1. Terjadinya kolusi kelembagaan antara DPRD dengan pemerintah daerah, dimana DPRD akan menyetujui RAPBD jika kepala daerah menyetujui pencairan dana tertentu
2. Terjadinya kolusi individu antara oknum anggota DPRD dengan pimpinan SKPD atau oknum pemerintah daerah lainnya untuk meloloskan program atau proyek tertentu dengan imbalan uang tertentu atau pekerjaan proyek oleh kolega oknum anggota DPRD tersebut
Mengingat Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada hal yang dinamakan PERDA dan Urgensi Penerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan, dengan tanpa pendekatan yang digunakan, antara lain pendekatan keilmuwan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang membuat ambiguitas bagi masyarakat Kabupaten Bekasi itu sendiri seperti yang sedang marak terjadi yaitu kasus WC MEWVAH (baca ‘ WC MEWAH) dan maraknya perda perda konyol yang dibuat dan dibentuk tanpa melibatkan masyarakat, hanya dengan bermodalkan demo demo kecil dari pengelabuhan seolah olah perda itu perlu dibentuk karena memang perlu dan harus.
Sebanyak enam peraturan daerah Kabupaten Bekasi dicabut Kementerian Dalam Negeri karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menilai pencabutan itu karena kelemahan Pemerintah Daerah menyusun aturan.

(https://beritacikarang.com/6-perda-di-kabupaten-bekasi-dicabut-kemendagri/ ).
Disini jelas kekerdilan dari pernyataan yang disematkan, dimana DPRD Kabupaten Bekasi seolah tidak tahu menahu atas terbit dan beredarnya PERDA PERDA yang ada di Kabupaten Bekasi, dan Ini menurut INSPIRASI adalah pengkerdilan pada sebuah Lembaga itu sendiri.
Bahkan Anggota Komisi III Yudhi Darmawansyah mengatakan digugurkannya perda karena banyak ketidakmampuan pemerintah daerah menyusun aturan. Tidak hanya di eksekutif, namun diakui Yudhi ketidakmampuan itu terjadi pada legislatif. Selama ini penyusunan hanya mengandalkan Bagian Hukum Pemda karena Dewan sendiri tidak memiliki tim ahli yang mengerti persoalan ketatanegaraan.
Ini buah dari kekhawatiran kami karena kan kita tidak memiliki ahli hukum. Kami sudah usulkan ke pemda agar ada pakar hukum yang diperbantukan. Bisa dari Unpad, UI, Unisba, Unpas yang mengerti tata negara. Takutnya kan terjadi seperti ini, bikin aturan tapi malah aturan itu yang melanggar. Kemudian Dewan sendiri kan datang dari berbagai latar belakang. Jadi meski tujuannya baik membuat aturan agar teratur tapi caranya tidak sesuai jadinya salah,” kata dia.
Menurut Yudhi, terdapat dua kesalahan pada enam perda yang digugurkan itu. Kedua kesalahan itu yakni perda bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta perda yang melampaui kewenangan pemerintah di daerah. “Mungkin judul perdanya sesuai tapi materinya yang tidak sesuai, itu satu. Kedua, ada perda yang mutlak garis besarnya tidak boleh diurus derah. Seperti tentang keagamaan, itu mutlak urusan pusat,” kata dia.
Yudhi menambahkan, digugurkannya keenam perda merupakan suatu kemunduran bagi Kabupaten Bekasi. Apalagi ada beberapa perda yang dianggap strategis seperti Perda IMB serta pajak daerah. “Itu kembali lagi karena kita tidak punya tim ahli hukum. Sehingga banyak perda dibuat tapi tidak dipakai. Dengan perda yang digugurkan itu berarti kita balik lagi ke perda sebelumnya atau yang diatasnya,” kata dia.
Dikutip dari

(https://beritacikarang.com/6-perda-di-kabupaten-bekasi-dicabut-kemendagri/).
Dari sini pulalah INSPIRASI dan SIAP bisa menarik kesimpulan kalau memang DPRD Kabupaten Bekasi sangat tidak mampu secara profesional dalam menampung usulan ususlan dari PERDA yang akan digelontorkan menjadi produk hukum. Dan dalam hal ini pulalah Dewan Anggaran harus mengerti dan paham tentang anggaran itu sendiri yang merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas daerah. Penganggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perencanaan operasioanl tahunan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) merupakan penjabaran dari pokok-pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, maka penganggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban politik yang utama dari pelaksanaan demokrasi.
Hendaknya Perencanaan pembangunan dilihat dari segi sebagai sarana cara mencapai tujuan mempunyai makna sebagai arah atau pedoman untuk bekerja, perkiraan (forcasting) dalam upaya mencapai efisiensi dalam mengurangi resiko, kesempatan untuk menentukan berbagai alternatif yang terbaik dalam pembangunan, dan standarisasi untuk melakukan pengawasan / evaluasi pengendalian.
Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, Yaitu ;
• Politik
• Teknokratik
• Partisipatif Atas-Bawah (Top-Down)
• dan Bawah-Atas (Bottom-Up)
Hal ini yang sering terlewatkan oleh DPRD Kab. Bekasi dalam analisis perda yang hendak digelontorkan, sehingga evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
APBD merupakan suatu perencanaan yang dilakaukan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahapan yang awal dari sebuah proses manajemen, maka harus dilakukan secara cermat, tepat dan akurat, membuat perencanaan berarti menetapkan suatu tujuan dan memilih instrumen dan langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan APBD, tidak terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran. Karena perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Penganggaran bisa disusun atas dasar sebuah perencanaan yang menjadi acuan dalam membuatnya, demikian juga dengan perencanaan akan terlaksana jika didukung dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang telah dibuat harus menjadi dasar dalam penyusunan APBD.
Berdasarkan pendapat kami, maka INSPIRASI dan SIAP dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah melalui APBD yang dilakukan oleh kepala daerah dan disetujui bersama dengan DPRD, belum dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan APBD untuk melakukan pembangunan daerah. Oleh karena kesimpulan diatas tersebut, dalam tulisan ini direkomendasikan agar Pemerintah daerah haruslah mengikut sertakan masyarakat dalam perencanan pembangunan daerah melalui perencanaan penyusunan APBD.

DPRD BERBENAH atau BUBARKAN

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info


AMBIGUITAS TERHADAP POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN KORELASI ANTARA PERATURAN DAERAH DENGAN TINGKAT KEPATUTAN-NYA DI KABUPATEN BEKASI

Dalam studi ilmu dan teori perundang-undangan, paling tidak ada 4 syarat bagi peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) yang baik, yaitu :

  • Yuridis
  • Sosiologis
  • Filosofis
  • Dan teknik perancangan peraturan perundang undangan yang baik.

Adapun teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik itu harus memenuhi ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (peristilahan), ketepatan dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Selain keempat syarat tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material.

Asas asas formal itu meliputi :

  • Asas tujuan yang jelas
  • Asas organ atau lembaga yang tepat
  • Asas perlunya peratruran
  • Asas dapat dilaksanakan

Asas asas material itu meliputi :

  • Asas terminologi dan sistematika yang benar
  • Asas tentang dapat dikenali
  • Asas perlakuan yang sama dalam hukum
  • Asas kepastian hukum
  • Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Adapun ruang lingkup peraturan perundang-undangan Tingkat Daerah antara das sollen (apa yang seharusnya) dengan das sein (apa yang senyatanya) terdapat sedikit perbedaan utamanya setelah ditetapkannya UU No. 10 Tahun 2004 dan digantikan oleh UU No. 12 Tahun 2011.

Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah (sekarang oleh DPRD atau Pemerintah Daerah, kursif (penulis) yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik tidak merupakan suatu keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dengan digantinya UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011, maka naskah akademik merupakan suatu keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam peraturan tertentu. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 43 Ayat (3) “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai dengan Naskah Akademik”.Ayat (4), berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai”:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Naskah akademik memperlihatkan, bahwa suatu rancangan undang-undang tidak disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak atau bukan dari pemikiran yang mendalam. Melainkan dari  penelitian yang mendalam dan perenungan yang matang. Naskah akademik juga berperan sebagai alat kontrol dalam menentukan kualitas suatu produk hukum dan akan memberi arah kepada pemangku kepentingan dan perancang dalam mengambil kebijakan dan acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan kedalam kalimat hukum. Namun, praktiknya selama ini naskah akademik terkadang hanya dijadikan pesanan belaka dan syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga naskah akademik yang dibuat tidak hasil kajian penelitian yang mendalam. Wajar sekiranya, rancangan undang-undang yang dibuat tidak maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (toetsingrecht atau review),yaitu: hak menguji formal (formele toetsingrecht) dan hak menguji material (materieletoetsingrecht). Yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana yang telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan hak uji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Pengujian atau sering juga disebut review pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan lembaga yang melakukannya. Bila dilakukan oleh lembaga eksekutif maka disebut sebagai executive review, dilakukan oleh lembaga judikatif disebut sebagai judicial review, atau bila dilakukan oleh lembaga legislatif maka disebut legislative review.

AMBIGUITAS TERHADAP PENGUJIAN PERDA OLEH PEMERINTAH Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda melalui executive review secara yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004. Dalam pasal 145 disebutkan:

  1. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
  2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah
  3. Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud
  5. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung
  6. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum
  7. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Apabila memperhatikan pembatalan Perda sebagaimana diatur dalam pasal 145 terdapat beberapa hal sebagai berikut:

  1. Mandat pembatalan Perda dilakukan oleh Pemerintah (Presiden) dengan Peraturan Presiden Pasal 145 ayat (2) memandatkan bahwa Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Lebih lanjut dalam pasal 145 ayat (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selama ini pembatalan Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, pembatalan tersebut dilakukan dengan mengggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri, hal ini disebabkan karena mandat yang ada dalam pasal 145 ayat (2). Pembatalan Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya yang berkaitan dengan APBD, pajak, retribusi dan tata ruang, karena Menteri Dalam Negeri adalah bagian dari Pemerintah, dan Pemerintah yang memegang kekuasaan negara, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal angka 1 yaitu ”Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal angka 2 disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Kemudian dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Berdasarkan Kepres Nomor 102 Tahun 2001 pasal 3 disebutkan bahwa tugas Menteri Dalam Negeri adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 4, dalam salah satu fungsi Departemen Dalam Negeri adalah “ pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah”. Dengan demikian, maka Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden dan merupakan bagian dari Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda yang bermasalah, karena urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah merupakan bagian dari urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Peraturan hanya bisa dibatalkan dengan Peraturan Dalam pasal 145 ayat (2) disebutkan bahwa Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mandat untuk pembatalan terhadap perda-perda bermasalah adalah dengan menggunakan Peraturan Presiden. Hal tersebut sesuai dengan asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan dimana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh Peraturan, dengan demikian maka tidak mungkin suatu beschikking membatalkan perda yang tentunya juga bersifat regeling. Namun demikian selama ini pembatalan Perda dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu di lain pihak Keputusan Menteri Dalam Negeri merupakan produk hukum yang bersifat beschikking (penetapan) sedangkan sebuah Perda sifatnya adalah pengaturan. Dengan demikian perda-perda yang telah diuji dan kemudian dibatalkan oleh Keputusan Menteri dalam Negeri pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan hukum, perda tersebut tidak batal demi hukum karena perintah pembatalannya pun cacat hukum.

Dalam teori pengawasan pengaturan daerah. Bahwa dalam hubungan ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan pernah lepas sekalipun konsep yang diberlakukan sekarang ini adalah otonomi daerah yang mempunyai arti pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya masing-masing sehingga diharapkan membawa dampak yang positif terhadap kemajuan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pengawasan dalam konsep antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah digunakan untuk pengikat kesatuan agar bandul pemberian otonomi daerah dijalankan oleh daerah sehingga daerah tidak melampaui batas dalam hal apapun karena pada hakekatnya pemberian otonomi ini digunakan dan dijalankan dengan dasar hukum yang jelas yang mengcau kepada dasar hukum yang berada diatasnya sesuai dengan konsep didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan dibawanya harus mengacu kepada peraturan yang ada diatasnya dan tidak boleh bertentangan.

Untuk itu, ruang kerja pengawasan ini harus memiliki batasan-batasan yang jelas, berupa tujuan dan ruang lingkung pengawasan, bentuk dan jenis pengawasan, tata cara menyelenggarakan pengawasan dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan. Kemudian terdapat dua jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu pengawasan bersifat intern dan pengawasan bersifat ekstern. Pengawasan bersifat intern ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan Pemerintah sendiri biasanya pengawasan yang dilakukan ini hanya pengawasan bersifat administrasif atau diebut pula built-in control. Yang kedua adalah pengawasan ekstern yaitu kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan-badan peradilan dalam hal terjadinya persengkataan atau perkara dengan pihak pemerintah daerah dalam hal pembuatan dan pengesahan suatu produk hukum daerah.

Khusus terkait dengan pengawasan terhadap satuan pemerintahan otonomi, ada dua model pengawasan terkait yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kedua model pengawasan ini ditujukan berkaitan dengan pengawasan produk hukum yang dihasilkan daerah maupun pengawasan terhadap tindakan tertentu dari organ pemerintahan daerah, yang dilakukan melalui wewenang mengesahkan dalam pengawasan preventif maupun wewenang pembatalan atau penangguhan daam pengawasan represif. Bila dikaitkan dengan model pengawasan di atas dengan implementasi pengawasan peraturan daerah sebagai salah satu produk penyelenggaraan pemerintahan otonomi, maka model pengawasan preventif ini dilakukan dengan memberikan pengesahan atau tidak memberi pengesahan Peraturan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah. dimana dalam pengawsan preventif ini, suatu Peraturan Daerah yang dihasilkan hanya dapat berlaku apabila telah terlebih dahulu disahkan oleh penguasa yang berwenang mengesahkan.

Maraknya Perda Perda gagal yang dibentuk dan dibuat dan diparipurnakan oleh DPRD tentunya tidak terlepas dari asas dan teknik pembuatan perda yang baik dalam suatu proses untuk menentukan hubungan antara yang diharapkan dari perencanaan dengan hasil kenyataan yang didapat, serta mengambil tindakan yang perlu secara sah guna memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang dari rencana.

Dalam perspektif hukum (legislative drafting), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah mengkaji bahwa tolok ukur suatu Perda itu dikualifikasi sebagai Perda Bermasalah dan karenanya harus direvisi atau dibatalkan, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a). Perda tersebut telah melanggar kaidah pembentukannya seperti melanggar prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan (Perda) yang baik

b). Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

c). Perda tersebut melanggar kepentingan umum, dan juga karena ada disharmonisasi antara Perda dengan SK Bupati/Walikota

Hal lain yang menyebabkan munculnya Perda bermasalah dalam perspektif hukum karena ada keterlambatan pemerintah pusat untuk menyediakan payung hukum bagi daerah berupa peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari UU Otonomi, di samping terdapatnya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral yang tumpang tindih dengan UU otonomi dan peraturan pelaksanaan yang telah diundangkan. Diakui ada banyak penyebab terjadinya Perda bermasalah terutama setelah diberlakukan otonomi daerah. Mulai aparat yang membidani sebuah Perda belum memahami asas-asas hukum dan teknik penyusunan peraturan. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk peduli Perda juga berpengaruh. Parahnya, persoalan itu makin runyam bila anggota DPRD juga minim daya kritisnya dalam hal pembuatan Perda.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, suatu Perda dikualifikasi sebagai “Perda Bermasalah” manakala Perda-Perda itu tidak dirancang atau disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan (legislative drafting) yang sedang berlaku. Perda-Perda itu hanya dibuat oleh pihak eksekutif daerah atau legislatif daerah tanpa melibatkan cukup partisipasi rakyat (stake holders) yang pada dasarnya mengerti kondisi apa yang mereka aspirasikan dan sesuai dengan kondisi daerah.

DPRD KABUPATEN BEKASI HARUS CERDAS

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info


AMANAT KOSNTITUSI DAN CALO ANGGARAN DALAM POTENSI KORUPSI DI KEBIJAKAN PUBLIK

Modus operandi yang paling canggih dari tindak pidana korupsi saat ini adalah melalui kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD dan juga lembaga perbankan.

Jaksa Agung M.A Rachman dulu dalam sambutannya pada seminar yang berjudul Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi di Semarang, pernah menyatakan bahwa modus operandi yang paling canggih dari tindak pidana korupsi saat ini adalah melalui kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD dan juga lembaga perbankan. Rahman juga berpendapat semenjak otonomi daerah dengan UU No. 22/ 99 memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengeluarkan produk-produk legislatif maupun eksekutif berupa peraturan daerah, surat keputusan ataupun melalui keputusan-keputusan rapat. Produk-produk seperti itu seakan memberikan legislasi secara hukum bagi pembuatnya, walaupun kebijakan tersebut ternyata mengandung unsur-unsur yang masuk dalam pengertian melawan hukum atau menyalah gunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau 3 UU TPK No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Para pelaku dari pembuat kebijakan publik ini adalah pimpinan dan anggota DPRD, Menteri, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, Direksi BUMN, BUMD atau perbankan milik pemerintah. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan produk kebijakan publik selama ini telah digelar di berbagai pengadilan di Indonesia, untuk legislatif seperti di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk eksekutifnya di NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Terhadap kasus-kasus tersebut sebagian sudah ada yang diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dan sebagian lagi masih dalam proses. Rachman juga menilai bahwa serangkaian peraturan perundang-undangan yang ada kurang mendukung atau belum cukup mengatur tentang penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, seperti KUHAP yang berlaku selama ini mengandung berbagai kelemahan dalam sistem dan prosedural yang menghambat upaya penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut dengan KKN. KUHAP yang selama ini telah menciptakan pengkotak-kotakan aparat penegak hukum sehingga tidak terwujud apa yang disebut sistem keterpaduan dalam penanganan perkara tindak pidana. Selain itu semangat yang terkandung dalam KUHAP berpihak pada pelaku kejahatan dibandingkan dengan kepentingan para pencari keadilan. Selain itu beberapa peraturan perundangan memberikan hak-hak kekebalan tertentu bagi pejabat publik sehingga hal ini bisa membatasi kelancaran pemeriksaan ataupun pemberian tindakan hukum bagi pejabat yang terlibat perkara. Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 4 tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD serta UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Otonomi yang memberikan kekebalan tertentu bagi pejabat seperti Gubernur, Bupati dalam proses penyidikan perkara pidana. Pemberantasan korupsi ini lamban menurut Rachman juga karena lemahnya komitmen politik dari lembaga-lembaga tinggi negara.

Dikutip dari

(http://www.bpkp.go.id/berita/read/282/11850/Korupsi-Lewat-Kebijakan-Publik )

Lembaga Legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga Yudikatif dan Eksekutif. Sedangkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII), sebuah lembaga yang aktif menentang praktik korupsi. Dalam skala satu hingga lima, DPR/DPRD menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Sebelumnya, TII juga pernah mengumumkan hasil survei bahwa lembaga terkorup di Indonesia ditempati partai politik yang notabene adalah ”rumah” para elit politik kita, baik elit politik di lembaga Eksekutif maupun Legislatif. Harus diakui, bahwa bandul korupsi telah benar-benar bergeser dari birokrasi menuju lembaga Legislatif dan partai politik.

Pengertian Korupsi itu sendiri pun dapat didefinisikan dalam arti hukum yang berdasarkan norma. Di mana pada masyarakat tertentu, definisi tersebut dapat berbentuk serupa (coincedent). Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.
Oleh karena itu, orang yang korup menurut hukum dapat saja dianggap tindakan tidak tercela dalam koridor norma. Sebaliknya, orang bisa dinilai korup oleh standar normatif, namun justru dianggap bersih menurut hukum. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh pemerintah untuk tujuan pribadi.

Dalam tool kit Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office Drug Control And Crime Prevention (UN-ODCCP), dipublikasikan beberapa bentuk tindakan korupsi, salah satu diantaranya yaitu: Pemberian suap/ sogok (bribery). Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu. Dalam konteks hukum yang berkembang, delik suap bukan merupakan persoalan baru. Dalam bahasa latin delik suap disebut briba, yang maknanya a piece of bread given to beggar (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Makna ini kemudian berkembang ke makna yang bisa diartikan positif, yakni sedekah (alms), namun lebih dominan kepada gift received or given in order to influence corruptly yang oleh Prof Muladi, S.H. di pahami sebagai pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud mempengaruhi secara jahat atau korup.

POLA DAN MODUS KORUPSI

POLA MODUS
Pengalihan Pos (peruntukan) Pos Subsidi untuk kabupaten digunakan untuk pilkada Provinsi (NTB), Pos dana tak tersentuh untuk Pilkada (Sleman), Pos sewa rumah (terlalu tinggi) dialihkan untuk beli kendaraan dinas/ motor (lampung)
Manipulasi Anggaran Mark-up bukti pengeluaran, Perjalanan dinas fiktif/ bukti fiktif
Pergeseran Mata anggaran Menggeser alokasi belanja publik ke aparatur pada saat disahkan
Publikasi Anggaran Pengalokasian mata anggaran baru dengan maksud, tujuan, dan peruntukan yang sama dengan pos anggaran lain. Contoh : pos asuransi kesehatan (PP 110 + Perda), Pos pemeliharaan kesehatan(Perda), Rumah dinas, Tunjangan Pemeliharaan rumah, Sewa Rumah, Mobil baru dan Biaya pemeliharaan mobil
Pengurangan dan penghilangan sumber PAD Mark-down penurunan target PAD dari potensi yang ada. Contoh Parkir di kota Yogyakarta, dan Pengalihan aset daerah menjadi aset pribadi
Pembuatan Produk hukum daerah tanpa acuan produk hukum yang lebih tinggi Penambahan mata anggaran baru diluar Peraturan Pemerintah No. 110 yang dilegalkan dalam Perda dan Pengalokasian yang lebih besar dari ketentuan yang ada
Tender proyek pembangunan Manipulasi proyek yang seharusnya ditenderkan oleh Pemda diselesaikan dengan berita acara yang melibatkan pihak ketiga

Selain modus suap (Bribery), pos belanja bantuan yaitu dana hibah yang merupakan hasil dari penetapan kondisi darurat yang bermasalah dan menjadi isu kunci. Pos lain yang juga mirip adalah pos belanja bantuan. Seperti halnya pos belanja tak tersangka, mekanisme akuntabilitas yang rendah membuat pos yang jumlahnya tidak sedikit ini sangat jarang bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan
dengan baik. Tabel diatas menjelaskan pola dan modus operandi korupsi yang sering muncul dalam kebijakan anggaran.

Politik anggaran adalah konsep yang terkait dengan kekuasaan (power),dan Politik anggaran adalah pertarungan kekuasaan yang terjadi dalam proses anggaran, mulai dari perencanaan sampai pengawasan anggaran. Secara umum terdapat dua pandangan ,  pertama politik anggaran di definisikan sebagai proses kebijakan yang di dalamnya meliputi penetapan kebijakan pendapatan, belanja dan pengelolaan, maupun pengawasan dan pengendalian keuangan. Kedua, politik anggaran di definisikan sebagai “pertarungan kepentingan” diantara berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran.

Korupsi politik merupakan fenomena yang selalu terjadi melewati masa, sejarah, dan muncul dengan berbagai bentuk dan tipologi politik. Korupsi politik juga termasuk perilaku menyimpang yang berawal dari kewenangan politik yang melekat. Korupsi politik mempunyai dua pengertian. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara. Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka rekomendasi yang diajukan adalah melakukan revisi terhadap peraturan perundangan yang berpotensi melanggengkan korupsi. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap kewenangan yang dimiliki Legislatif, dengan mengurangi kewenangan DPRD yang terlalu besar. Sehingga, peluang Legislatif untuk melakukan bargaining position dengan Eksekutif yang mengarah pada kompromi politik, kolusi,koruptif akan dapat dihindarkan.

Dalam bidang hukum, amandemen-3 UUD 1945 telah melahirkan sebuah lembaga baru yang dikenal dengan sebutan ( The Guardian of Constitution ) yakni Mahkamah Konstitusi. Melalui lembaga ini, masyarakat dapat berpartisipasi menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maupun undang-undang lainnya. Tak hanya itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, negara memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam pembuatan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa hal ini semakin melengkapi ruang keterlibatan masyarakat dalam perumusan suatu kebijakan publik. Berbicara tentang partisipasi publik tentu tak dapat dilepaskan dari faktor keterbukaan penyelenggara negara terhadap kebijakan yang dibuat. Pada tahun 2008, Pemerintah dan DPR bersepakat melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan undang-undang ini diantaranya, pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan pubik, serta alasan pengambilan suatu keputusan pubik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. UU KIP ( KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ) menjadi salah satu landasan yuridis bagi penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kebijakan negara. Meskipun beberapa tahun ini ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, namun UU ini merupakan langkah maju pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan publik.

Kita berharap agar lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan pendapat masyarakat sebagai masukan dalam memperkaya kebijakan maupun keputusan yang akan dihasilkan. Untuk itu, diperlukan keseriusan pemerintah dan parlemen melalui kebijakan pengelolaan pendapat publik agar berjalan efektif, optimal dan tentunya bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kebijakan.

Kita berharap ke depan, ada berbagai langkah strategis lainnya dalam menciptakan mekanisme pengelolaan partisipasi publik yang efisien, konstruktif yang pada akhirnya bermanfaat dalam memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat.

Dan kita semua menginginkan para calo calo anggaran dengan modus membentuk tim dalam sebuah rapat anggaran , dimana tim ini terdiri dari beberapa anggota DPRD, dan mempunyai peran masing-masing, tidak ada di DPRD Kabupaten Bekasi. Dimana ada yang berperan menekan pimpinan SKPD dan atau Kepala  Daerah dari sisi hukum serta mengarahkan mata anggaran atau proyek yang mereka incar untuk disetujui.

MENCIPTAKAN KABUPATEN BEKASI YANG BERSIH BERMULA DARI DPRD – NYA

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info
disadur dari berbagai sumber


EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info