Demokrasi

SEKRETARIAT DAERAH PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT PARTAI

Salah satu faktor yang sangat menentukan terjadinya peningkatan kinerja pemerintah daerah ialah faktor kelembagaan, kelembagaan di daerah yang bersifat aspiratif, efektif dan responsif merupakan daya dukung bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika perubahan sistem politik menuju ke arah sistem yang demokratis, maka efisiensi dan efektivitas menjadi parameter keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pemberdayaan politik rakyat, maka pemerintah menerapkan desentralisasi secara luas dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih, tentu mengandung konsekuensi logis yaitu anggaran belanja maupun anggaran pendapatan, termasuk dalam kewenangan membuat kebijakan daerah. Pemerintahan yang akun-tabel dan efisien dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala yaitu, pertama faktor organisasi dan manajemen penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya dengan semakin banyaknya dinas,kantor dan lembaga baru yang dibentuk dengan jumlah jabatan struktural/fungsional bertambah banyak tapi miskin fungsi, sehingga terjadi duplikasi tugas dan fungsi antara dinas/ instansi/lembaga yang hampir mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lain, dan menjadi beban anggaran belanja daerah.

Keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI serta PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI yang diiringi oleh PERBUP NO 04 TAHUN 2020 TENTANG KEWENAGAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH yang membantu pemerintah (Bupati) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan tidak terlepas dari tuntutan untuk menjadi suatu organisasi berkinerja tinggi. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai rangkaian kegiatan yang diarahkan tercapainya tujuan organisasi melalui analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan bagian yang sangat strategis dalam rangka memperjelas pekerjaan antar pegawai, bahwa belum tentu nama jabatan yang sama mempunyai konsekuensi pekerjaan yang sama persis dan penggolongan jabatan secara umum, yang mempunyai indikasi memperluas cakupan pekerjaannya. Tetapi bagaimanapun, analisis jabatan tetap menjadi kebutuhan organisasi untuk memperjelas setiap jabatan.

Analisis jabatan ini akan memperjelas bagi pimpinan maupun anggota tentang muatan pekerjaan. Hanya dengan batasan yang jelas, maka memungkinkan bagi seseorang untuk mengembangkan profesionalisme. Para pegawai diharap mampu meraih kinerja yang baik dengan melalui pemahaman analisis jabatan. Jika para pegawai dapat mencapai profesionalisme yang diharapkan maka pegawai dapat mencapai kinerja yang baik dan bekerja secara efisien. Seiring dengan masalah analisis jabatan, pemerintah daerah yang dibantu oleh sekretariat daerah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada pada lingkup pemerintah daerah. Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah (Bupati) dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Di dalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur, peranan Sekretariat Daerah sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja suatu sistem Pemerintahan, dengan sendiriya tidak luput dari tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya yang ada. Terlihat bahwa para pimpinan organisasi harus mengaitkan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, serta mengembangkan budaya organisasi yang akan mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi.

Salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam hal kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan cara melakukan analisis jabatan dengan baik oleh suatu organiasi. sejak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/28/M.PAN.10/2004 Tanggal 10 Oktober 2004, tentang penataan pegawai negeri sipil, setiap instansi baik pusat maupun dareah wajib melaksakan kegiatan berikut: Pertama, melakukan penataan pegawai negeri sipil di lingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: Kep/23/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai. Kedua, setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/ M.PAN/6/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman Pelaksaaan Analisis Jabatan. Ketiga, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/mengacu pada keputusan Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam konteks organisasi publik, penilaian kinerja organisasi merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya penilaian kinerja maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai, atau akan diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana kinerja Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dipandang perlu melaksanakan itu semua.

SEKRETARIAT DAERAH PEJABAT NEGARA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA jelas diatur sesuai Pasal 122:

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
  5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
  6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
  7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
  8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
  9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  10. Menteri dan jabatan setingkat menteri
  11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
  12. Gubernur dan wakil gubernur
  13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dan
  14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Pasal 123:

  • Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
  • Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
  • Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Disini jelas digambarkan bahwasanya SEKRETARIAT DAERAH BUKAN PEJABAT NEGARA.

 

SEKRETARIAT DAERAH PEJABAT PARTAI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA jelas diatur sesuai Pasal 9:

  • Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
  • Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 87:

  • PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  1. Meninggal dunia
  2. Atas permintaan sendiri
  3. Mencapai batas usia pensiun
  4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau
  5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
  • PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
  • PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
  • PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
  3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau
  4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Disini jelas digambarkan bahwasanya SEKRETARIAT DAERAH BUKAN PEJABAT PARTAI.

Lalu mengapa Kepala Daerah cenderung mempertahankan jabatan SEKRETARIAT DAERAH untuk bisa lebih lama meski jelang pensiun?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 213:

  • Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah.
  • Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
  • Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 214:

  • Apabila sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri.
  • Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  • Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.
  • Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH menjelaskan Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENJABAT SEKRETARIS DAERAH Pasal 1:

Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:

  1. Sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau
  2. Terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Pasal 2:

  • Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena:
  1. mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan atau
  2. menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara.
  • Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak tanggal pelaksanaan penugasan dalam surat perintah tugas dari kepala daerah.
  • Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal pelaksanaan cuti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 3:

  • Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah:
  1. diberhentikan dari jabatannya
  2. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil
  3. dinyatakan hilang atau
  4. mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.
  • Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pengunduran diri sekretaris daerah karena mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
  • Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena sekretaris daerah diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal berlakunya pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai aparatur sipil negara.
  • Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena dinyatakan hilang terhitung sejak ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
  • Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena mengundurkan diri terhitung sejak diterimanya surat pengunduran diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil oleh kepala daerah.

Pasal 4:

Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila:

  1. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja atau
  2. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal 6:

  • Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.A  atau   Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2020 TENTANG KEWENANGAN , KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Jadi Sekretariat Daerah adalah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dibantu oleh beberapa Asisten (5 Asisten bagi Pemerintah Provinsi dan 3 Asisten bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ). Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Pemerintah Daerah.

Disinilah Peran Kebijakan Bupati Selaku Kepala Daerah diuji untuk menentukan Para Pembantunya.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info


EKA SUPRIA ATMAJA BUPATI RASA HUJATAN

Secara spesifik, variabel karakteristik Bupati Bekasi itu yang diuji adalah Masa Jabatan, Inkumben, Pendidikan dan Usia Kepala Daerah. Sementara Pengukuran Kinerja merupakan faktor penting yang perlu dilakukan atas umpan balik suatu rencana yang telah diimplementasikan, meski terkadang masih sering diabaikan tanpa dilihat secara objektif.

Perlu diingat, Kinerja Organisasi sektor Publik adalah dipengaruhi oleh Konstitusi dan Faktor Politik.

Bupati Bekasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah suatu daerah. Bupati Bekasi sebagai pihak eksekutif dalam sistem pemerintahan memegang peran penting  dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah merupakan hasil preferensi dari kebijakan yang diambil pihak eksekutif. Berdasarkan model keagenan, faktor- faktor dukungan partai politik, pemilih (voters), ukuran DPRD, kemandirian keuangan   pemerintah daerah, populasi, besaran APBD, wilayah geografi pemerintah daerah dan tipe pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah suatu daerah. Dan ini yang kurang bisa dipahami semua pihak.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan suatu daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Bupati Bekasi) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Ketiga hal tersebut sehingga pada dasarnya berbeda, baik konsepsi maupun aplikasinya.

Mengapa ????

Mengacu pada UU No 32 Tahun 2004, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif yang berperan sebagai mitra kerja eksekutif daerah mempunyai tiga fungsi secara khusus yaitu fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Salah satu indikator kinerja pemerintah daerah adalah opini audit atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian governance dipercaya sebagai faktor utama keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan fungsinya pada entitas institutsional baik pada organisasi privat dan organisasi pemerintahan.

Hujatan pada Bupati Bekasi yang marak selama ini, itu karena apa ?

Mari paham dalam memahami Tatanan Tata Kelola Pemerintahan sebelum menghujat, seperti ramainya PDAM Tirta Bhagasasi (https://www.wartaekonomi.co.id/read272771/banyak-warga-keluhkan-lonjakan-tagihan-pdam-tirta-bhagasasi-bupati-bekasi-jangan-diam-saja)

(https://www.terdepan.co.id/2020/08/22/h-apuk-idris-tokoh-bekasisebut-bupati-goblok-membiarkan-oknum-pejabat-touring-ke-luar-daerah/)

Seorang pakar lingkungan hidup Kabupaten Bekasi Amrul Mustopa yang notabene Pernah Belajar di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan Lulusan Fakultas Teknik Jururan teknik Lingkungan Universitas Pasundan Tahun 2001, pernah menyatakan bahwa, beberapa masalah yang dihadapi oleh PDAM saat ini antara lain adalah:

  • Presepsi mengenai manajemen PDAM tidak dilihat secara utuh sebagai pengelolaan perusahaan, penekanannya masih diarahkan kepada fungsi sosial.
  • Dilihat dari aspek manajemen dan pengembangan SDM, organisasi PDAM sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
  • PDAM dibebani tugas sebagai pemasok PAD khususnya pada saat krisis.
  • Tarif air minum PDAM relatif rendah sehingga tidak bisa mengantisipasi perubahan biaya operasi akibat kenaikan harga energi dan bahan kimia.
  • Tingkat pelayanan masih rendah dan sulit mengembangkan diri, karena terhentinya dana dari pusat, sedangkan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk PAD.
  • Prosentase kehilangan atau kebocoran air di PDAM masih cukup tinggi.
  • Kualitas sumber daya manusia yang ada masih kurang memadai untuk kondisi saat ini.
  • Profesionalisme yang masih rendah.
  • Masih sering dibebani tanggung jawab berbagai kegiatan yang kurang relevan dengan fungsinya.

Disini uraianya cukuplah jelas dan lugas, bahwasanya tujuan pembangunan air minum dapat dicapai dengan baik, diperlukan perubahan kebijakan pembangunan air minum yang didasarkan kepada :

  1. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi.

Saat ini masyarakat menganggap bahwa air merupakan benda sosial (public good) yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Anggapan ini membuat masyarakat tidak menghargai air sebagai benda yang langka dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga masyarakat mengeksploitasi air secara bebas dan berlebihan. Untuk merubah anggapan dan perilaku tersebut diperlukan  usaha kampanye publik dan sosialisasi kepada lapisan  masyarakat bahwa air merupakan benda langka yang mempunyai nilai ekonomi dan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sehingga diharapkan perilaku               masyarakat dalam memanfaatkan air akan berubah, lebih bijak dalam mengeksploitasi air, lebih efisien dalam memanfaatkan air, berkorban dalam mendapatkan air. Prinsip utama dalam pelayanan air minum adalah “pengguna/pemakai harus membayar atas pelayanan yang  diperolehnya”.

  1. Pilihan yang Diinformasikan Sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan.

Pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach) menempatkan masyarakat pada posisi teratas dalam pengambilan keputusan dalam hal pemilihan sistem yang akan dibangun, pendanaan, dan tata cara pengelolaannya. Untuk meningkatan efektivitas pendekatan  tersebut, pemerintah sebagai fasilitator harus memberikan pilihan yang diinformasikan kepada masyarakat. Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh aspek pembangunan air minum, seperti teknologi, pembiayaan, lingkungan sosial-budaya, kelembagaan pengelolaan, serta partisipasi masyarakat dalam keinginan membayar untuk pelayanan, biaya produksi dan pemeliharaan.

  1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan air minum mulai dari sumber air, pengambilan air baku, pengolahan air minum, jaringan distribusi air minum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kaidah dan norma kelestarian lingkungan.

  1. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum harus mampu mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Salah satu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat adalah melalui pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini merupakan komponen utama dalam pembangunan air minum selain komponen fisik prasarana dan sarana air minum.

  1. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin.

Pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan air minum yang layak dan terjangkau. Oleh sebab itu pembangunan air minum harus memperhatikan dan melibatkan secara aktif kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tidak mampu lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sebagai upaya agar mereka tidak terabaikan dalam pelayanan air minum, sehingga kebutuhan mereka akan air minum dapat terpenuhi secara layak, adil dan terjangkau.

  1. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.

Perempuan mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan air minum untuk kepentingan sehari-hari sangat dominan. Mereka langsung berhubungan dengan pemanfaatan prasarana dan sarana air minum dan lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dalam kemudahan menggunakan prasarana dan sarana air minum. Sehingga sepatutnya menempatkan perempuan sebagai pelaku utama dalam pembangunan air minum.

  1. Akuntabilitas Proses Pembangunan

Dalam era desentralisasi dan keterbukaan maka pembangunan air minum harus menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap prasarana dan sarana air minum yang dibangun serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal lebih dini sistem pengelolaannya. Prisnsip dari, oleh dan untuk masyarakat dalam pembangunan air minum mempunyai sasaran akhir masyarakat yang berkemampuan mengoperasikan, meme- lihara, mengelola, dan mengembangkan prasarana dan sarana yang telah dibangun. Sehingga pembangunan air minum harus lebih terbuka, transparan, serta memberi peluang kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan air minum dengan kemampuan sumber daya yang ada pada seluruh tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pelasanaan, operasi dan pemeliharaan, dan pengembangan pelayanan.

  1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator.

Pada prinsipnya, peranan pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai penyedia. Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat memberi kesempatan kepada pihak lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untuk meningkatkan pelayanan air minum. Fasiltasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana air minum serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

  1. Peran Aktif Masyarakat.

Seluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan air minum. Keterlibatan tersebut dapat pula melalui perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat.

  1. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran.

Pembangunan air minum harus optimal dan tepat sasaran, maksud optimal adalah kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan nyaman serta terjangkau semua lapisan masyarakat. Jenis pelayanan air minum harus ditawarkan kepada masyarakat pengguna agar mereka dapat memanfaatkan sesuai dengan pilihannya. Tepat sasaran diartikan sebagai cakupan pelayanan prasarana dan sarana air minum yang dibangun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

  1. Penerapan prinsip Pemulihan Biaya.

Kapasitas dan kemampuan anggaran pemerintah (pusat dan daerah) yang ada tidak mencukupi untuk terus membangun dan mengelola prasarana dan sarana air minum bagi seluruh masyarakat. Untuk menunjang keberlanjutan pelayanan maka pembangunan dan pengelolaan pelayanan air minum perlu memperhatikan prinsip pemulihan biaya (cost recovery). Sehingga pembangunan air minum yang berbasis masyarakat perlu memperhitungkan seluruh komponen biaya pembangunan, mulai biaya perencanaan, pembangunan fisik, dan operasi pemeliharaan serta penyusutannya (depreciation). Besaran iuran atas pelayanan air untuk menutup minimal biaya operasional, harus disepakati oleh masyarakat pengguna sesuai dengan tingkat kemampuan/daya beli masyarakat setempat.

Mengenai kenaikan tarif PDAM itu sendiri, mari kita sama sama melihat Permendagri No. 21 Tahun 2020, dimana poin mendasar Permendagri No. 21 Tahun 2020 adalah memperkuat peran gubernur sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan pembinaan kepada kabupaten dan kota. Selain itu, permendagri ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali tujuan dari dibentuknya BUMD. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui dari aturan Permendagri yang baru ini yaitu pertama, gubernur mewajibkan pemberian subsidi dari APBD Kabupaten/Kota apabila Bupati/Walikota menetapkan tarif di bawah pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) pasal 29A. Kedua, apabila selama tiga tahun berturut-turut pemkab/pemkot sudah memberikan subsidi APBD kepada BUMD Air Minum namun tarifnya belum juga mencapai FCR, gubernur mempunyai hak menggabungkan BUMD Air Minum dengan BUMD Air Minum lainnya atau mengalihkan pelayanan penyediaan Air Minum menjadi dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada organisasi perangkat daerah (pasal 29B).

Layak kah kita untuk menghujat Bupati Bekasi hanya berdasarkan faktor ketidakpuasan secara personal tanpa mau tahu akan analisa permasalahan secara utuh.

Tata Kelola Pemerintahan Jelas Berbeda dengan Tata Kelola Rumah Tangga.

Mari Cerdas
Mari Berwawasan
Mari Bijak

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info


 

EnglishIndonesian
ruangpublik.info