ruangpublik.info BERITA KEKUATAN MAHKAMAH PARTAI DALAM SISTEM KEKUASAAN

KEKUATAN MAHKAMAH PARTAI DALAM SISTEM KEKUASAAN

KEKUATAN MAHKAMAH PARTAI DALAM SISTEM KEKUASAAN

Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, Mahkamah Partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu partai politik menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif. Melalui metode pemahaman dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui literasi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Salah satu institusi demokrasi modern, yang diakui dan diterima sebagai medium konsolidasi, distribusi, relokasi serta representasi aspirasi nilai dan kepentingan masyarakat sipil dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan adalah partai politik (parpol). Dari sisi pembentukan, parpol didirikan oleh sekumpulan orang perorangan warga negara yang bersifat persekutuan badan hukum perdata (privat), tetapi dari sisi fungsi, pendirian partai dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan publik.

Perpaduan kedua aspek tersebut menempatkan parpol sebagai:

      • Pertama institusi demokrasi yang merefleksikan kebebasan dan kesetaraan setiap warga negara berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan cita-cita nilai dan kepentingan bersama.
      • Kedua, berdasarkan hasil pemilihan umum, menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan yang merepresentasi kepentingan rakyat pada satu sisi dan negara pada sisi lainnya (quasi-private).

Sebagai salah satu instrumen penting demokrasi dalam sistem pemerintahan modern yang demikian strategis, pelembagaan partai merupakan suatu langkah penting untuk mengonsolidasi demokrasi. Secara substansi, pelembagaan partai mengacu pada penemuan dan penegakan nilai baku. Hal itu dilakukan sebagai rujukan perbuatan dan tindakan seluruh fungsionaris dalam struktur organisasi partai, maupun kepada seluruh anggota dalam membangun tradisi dan kultur partai, baik pada tingkatan infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Nilai baku yang dimaksud umumnya terformulasi menjadi ideologi partai yang dituangkan dalam asas partai yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebuah nilai yang menjadi kerangka dasar asosiasi yang dibentuk mempertemukan, mempersatukan, dan mendamaikan setiap kutub perbedaan dalam internal partai. Nilai-nilai baku menjadi dasar membangun disiplin dan menyusun program partai secara terpusat yang mengikat.

Eksistensi partai sebagai persekutuan yang bersifat perdata, menyebabkan partai memiliki kedudukan dengan tingkat kemandirian (otonomi) yang sangat tinggi dalam mengelola berbagai urusan dan kepentingan secara internal maupun secara eksternal. Hal demikian telah dijamin dalam konstitusi, oleh sebab itu, negara wajib melindungi keberadaan partai sebagai salah satu manifestasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis dalam negara hukum demokrasi. Dalam konteks demikian, negara tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga ketersediaan kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil. Kerangka penyelesaian perselisihan yang cepat, berkepastian, dan berkeadilan tidak hanya mendorong pelembagaan dan otonomi partai, tetapi juga menjadi sarana mencegah intervensi dan kesewenang – wenangan pemerintah dalam melemahkan fungsi-fungsi pengawasan partai, terutama partai-partai yang bersikap kritis dan oposan terhadap berbagai kebijakan pemerintah ketika suatu partai dihadapkan dengan konflik internal.

Konflik dan damai merupakan sesuatu yang inheren bersamaan dengan terbentuknya partai, sebagai organisasi yang dibentuk untuk melembagakan konflik menjadi harmoni. Tumbuh kembang parpol beriringan dengan konflik dan perpecahan baik dengan cara-cara yang lembut (soft) maupun cara-cara keras (hard). Konflik dan perpecahan dengan cara-cara lembut dapat dilihat pada lahirnya partai-partai baru yang dibentuk oleh orang-orang yang baru berpolitik, maupun orang-orang yang keluar dari partai sebelumnya. Sebagai contoh adalah Partai Persatuan dan Keadilan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Hal demikian tidak terlalu menjadi masalah, sebab keluar dan masuk menjadi anggota atau mendirikan parpol merupakan hak asasi setiap warga negara. Konflik dan perpecahan dengan cara-cara keras berlangsung ketika terjadi perebutan struktur kepengurusan secara internal. Bentuknya adalah seperti terjadinya musyawarah tandingan dan kepengurusan ganda yang menimbulkan ketidakpastian tentang siapa sesungguhnya yang sah dan berhak atas otoritas partai.

Konflik dan perpecahan partai yang bersifat keras, dapat dilihat pada perebutan struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kubu K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan kubu Muhaimin Iskandar bersengketa pada tahun 2008. Perselisihan berujung di MA dengan Putusan Kasasi Nomor: 441 K/Pdt.Sus/2008, bertanggal 17 Juli 2008. Putusan tersebut mengesahkan kembali Kepengurusan Partai hasil Muktamar PKB di Semarang tahun 2005 dengan Ketua Umum Dewan Syuro pimpinan KH. Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiz.

Contoh lainnya adalah konflik kepengurusan Partai Golkar pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016. Dua kubu berbeda menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) masing-masing. Penyelenggaraan Munas di Bali, melahirkan versi kepengurusan yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, sedangkan Munas Jakarta melahirkan kepengurusan Agung Laksono. Konflik dua kubu tersebut berhasil diselesaikan melalui Munas Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan di Bali dan berhasil memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum untuk periode 2016-2021.

Begitu pula konflik yang menimpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Muktamar Surabaya melahirkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy, sedangkan Muktamar Jakarta melahirkan kepengurusan Djan Faridz. Hingga saat kedua kubu masih bersengketa di pengadilan dan telah memasuki putaran kedua setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan baru hasil Muktamar Islah yang dilaksanakan di Pondok Gede pada 22 April 2016 di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Mestinya, konflik dan perpecahan PPP telah berakhir dengan Putusan MA Nomor 504/K/TUN/2015 yang membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT. bertanggal 10 Juli 2015, Putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015. Amar Putusan yang tidak secara tegas memerintahkan menetapkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta menyebabkan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan), kembali menetapkan kepengurusan hasil Muktamar Islah Pondok Gede di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Keputusan Kemenkumham digugat oleh kubu Djan Faridz. Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan Djan Faridz dikabulkan dan  Pemerintah melakukan banding.

Dalam tahun 2016, konflik dan perpecahan internal juga melanda kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dualisme kepengurusan dan saling pecat-memecat sesama pengurus dan anggota tidak terhindarkan. Gejala perpecahan mulai muncul ketika Ketua Umum Sutiyoso yang terpilih dan dilantik pada 13 April 2010 diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Isran Noor ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2015 berhasil memilih dan menetapkan secara aklamasi Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam perjalanannya, Ketua Umum dan Sekjen mengalami banyak perbedaan pandangan terkait kebijakan partai, terutama ketika penetapan dukungan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 15 Februari 2017. Pecat-memecat di antara keduanya tidak terhindarkan, hingga berujung pada penyelenggaraan KLB yang melahirkan dua kepengurusan. KLB yang diselenggarakan Sekjen Samuel Samson melahirkan kepengurusan dengan Ketua Umum Hari Sudarno. KLB yang dilaksanakan Ketua Umum Isran Noor menghasilkan kepengurusan PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono.

Penyelesaian perselisihan internal parpol melalui Mahkamah Partai (MP), khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), sepertinya belum menjadi pilihan yang diterima oleh hampir seluruh partai dalam menyelesaikan perselisihan internal. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ketika memperlakukan perselisihan Partai Golkar dan PPP. Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyebutkan,

Putusan MP Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

Permasalahan yang sama juga terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan anggota, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai. Pertanyaan yang muncul terkait dengan hal tersebut adalah:

    • Pertama, bagaimana kedudukan Mahkamah Partai dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?
    • Kedua, bagaimana kekuatan Putusan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal parpol?
    • Ketiga, bagaimana format Mahkamah Partai yang tepat guna menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan parpol?

Pertumbuhan dan perkembangan istilah “partai” baik secara etimologi maupun terminologi secara substantif bertujuan mendamaikan konflik. Baik melalui value infusion maupun melalui reification, mentransformasi nilai tertentu menjadi ideologi, tujuan dan cita-cita bersama. Sejatinya, ideologi menjadi perekat dan pemersatu atas semua kutub kepentingan politik yang berbeda. Ideologi semestinya menjadi identitas dan haluan politik yang memberi motif dan karakter setiap kebijakan partai. Sebagai organisasi modern dengan basis ideologi tertentu, sepatutnya partai tidak bias pada konflik struktural perebutan kepemimpinan partai. Struktur hanyalah sarana dan mekanisme kelembagaan untuk menerjemahkan ideologi dalam bentuk program partai di tingkat praksis. Suksesi struktur semestinya tidak menjadi masalah periodik yang mengancam organisasi dengan perpecahan di setiap suksesi kepemimpinan partai. Hal terpenting bagi seluruh anggota dan fungsionaris adalah, memastikan bahwa ideologi yang terumus dalam asas partai, terlembaga dengan baik pada semua tingkatan. Sebab salah satu parameter soliditas partai mengacu pada mobilitas pelembagaan ideologi baik di tingkat internal, di tingkat basis pendukung (constituent), maupun di tingkat suprastruktur negara.

Ideologi sebagai manifestasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul (assosiation) yang dijamin oleh UUD merupakan kerangka otonomi parpol yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, kecuali atas nama negara. Intervensi itupun tergantung jika parpol dinilai bertentangan dan/atau membahayakan kepentingan negara. Ideologi diartikulasikan dalam bentuk asas partai dan menjadi dasar dari perserikatan. Selanjutnya diatur dan ditata sedemikian rupa dalam peraturan organisasi (AD/ART partai) sebagai metode pelembagaan dalam mencapai tujuan organisasi. Masuk atau keluarnya setiap warganegara dalam satu partai adalah pilihan bebas dan merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun jika seorang warga negara yang telah dewasa menyatakan diri bergabung dalam satu partai, berarti ia secara sadar telah menundukkan diri dan terikat pada ketentuan-ketentuan peraturan partai yang diatur dalam AD/ART. Artinya AD/ART menjadi UU bagi setiap orang yang menyatakan diri bergabung dalam satu partai.

Pelembagaan partai dengan beragam struktur dan fungsi, pada prinsipnya bertujuan untuk menganalisasi dan merelokasi konflik menjadi harmoni dalam mencapai tujuan partai. Meski demikian, konflik terkadang sulit dihindari di antara kutub-kutub berbeda, terutama pada momentum suksesi kepemimpinan partai. Dualisme kepengurusan serta pecat-memecat di antara anggota tidak jarang terjadi. Mulai dari pengurus pusat hingga pengurus daerah. Sekalipun proses suksesi kepemimpinan berjalan normal, dalam perjalanan kepengurusan tidak sedikit menyisakan persoalan atas sikap dan pilihan politik yang berbeda, hingga berujung pada pemecatan. Pemecatan sebagai anggota partai, sebelumnya tidak menjadi persoalan dan dipandang sebagai otoritas partai dalam menegakan aturan partai. Liberalisasi politik yang disokong oleh sistem pemilu, menyebabkan tingkat partisipasi dan kemandirian politisi mengalami peningkatan. Hal demikian banyak memicu pertentangan antara sikap partai dan anggota dalam menerjemahkan fungsi-fungsi partai, baik pada tingkat internal, tingkat konstituen dan tingkat suprastruktur negara.

Fenomena konflik dan perpecahan internal parpol, terutama partai-partai besar sangat tidak produktif bagi partai, negara dan rakyat. Satu sisi, partai merupakan suatu organisasi otonom yang sangat vital bagi kelangsungan demokrasi, tetapi pada sisi lain, perpecahan yang timbul berdampak bagi stabilitas sosial-politik dan pemerintahan. Konflik dan perpecahan khususnya bagi partai-partai besar, dapat dipastikan menimbulkan ekses terhadap stabilitas sosial politik dan stabilitas pemerintahan. Dualisme dan perselisihan kepengurusan berimplikasi pada kepastian pengurus yang berhak mewakili partai untuk menyusun kebijakan partai. Kebijakan tersebut dapat berupa pencalonan, maupun mengatur wakil-wakil yang duduk dalam jabatan politik pemerintahan. Untuk menjaga kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap perselisihan internal, DPR dengan persetujuan bersama Presiden, menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Semangat di balik keberadaan MP yang diatur dalam UU a quo bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme internal dalam menyelesaikan perselisihan internal. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap permasalahan internalnya yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Sebagai salah satu alat kelengkapan partai yang wajib ada, penggunaan istilah ‘Mahkamah’ di samping kata ‘Partai’, menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan secara internal dilakukan melalui mekanisme dan prosedur peradilan internal partai. Sebuah prosedur dan mekanisme baru yang mengintrodusir prinsip negara hukum demokrasi dalam pelembagaan partai. Prinsip yang dimaksud secara kelembagaan membagi fungsi mengatur, fungsi mengurus, dan fungsi memutus, sehingga kedaulatan dan otonomi kelembagaan dalam mengelola seluruh permasalahan internal partai menjadi terjamin.

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, MP tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman14. Payung hukum MP ditemukan dalam Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU”. Sesuai dengan UU Parpol Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Penyelesaian perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MP Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol”. Penyerahan pembentukan MP kepada parpol merupakan delegasi negara kepada parpol. Pembentukan MP merupakan bagian dari ketentuan UU Parpol dalam Pasal 2 ayat (4) huruf m yang menentukan salah satu materi muatan anggaran dasar partai adalah mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol.

Mengacu pada ketentuan tersebut, MP merupakan organ internal partai yang dibentuk sesuai dengan perintah UU dan menjadi syarat pembentukan dan pengesahan badan hukum parpol. Secara fungsional, MP diberi wewenang khusus oleh UU untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal parpol. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau perselisihan pada dasarnya merupakan fungsi negara di bidang peradilan (judicial) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, MP secara fungsional berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pembentukan MP dilakukan oleh masing-masing parpol berdasarkan perintah UU Parpol. Secara kelembagaan, MP berkedudukan sebagai lembaga peradilan internal parpol. Pembentukan MP yang diperintahkan oleh UU kepada setiap parpol, memosisikan MP secara fungsional dalam kedudukan sebagai delegasi negara yang ditempatkan dalam struktur partai. Jika perspektif struktural dan fungsional disatukan, maka MP lebih tepat disebut sebagai quasi peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal parpol. Dikatakan demikian oleh karena secara struktural MP merupakan bagian dari organisasi partai, tetapi dari aspek fungsional MP menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, karena menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan partai dalam lingkungan kekuasaan kehakiman.

Kedudukan MP sebagai salah satu organ yang bersifat quasi peradilan dapat dilihat dalam formula Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Parpol. Pasal 33 ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN. Rumusan tersebut mensyaratkan bahwa sebelum menempuh penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, terlebih dahulu penyelesaian perselisihan dilakukan melalui MP. Oleh karenanya, MP merupakan pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal partai parpol, meskipun Pasal 33 ayat (2) secara tidak langsung mengecualikan hal itu. Sedangkan putusan PN ditempatkan sebagai putusan pertama dan hanya dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Konstruksi pasal-pasal tersebut pada satu sisi, menempatkan MP sebagai pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal parpol, namun secara eksternal putusan MP sebagai putusan tingkat pertama dapat dikesampingkan. Kecuali terhadap putusan perselisihan kepengurusan, Putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal. Di sinilah letak ambiguitas kedudukan MP sebagai peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal. MP seolah menjadi tidak lebih sebagai mekanisme administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dikonstruksi dan mengadopsi mekanisme peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal partai.

Secara formal yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan internal partai politik di MP dan PN adalah fungsionaris dan anggota parpol. Subjectum litis secara garis besar dapat dibagi dalam dua jenis berdasarkan objectum litis MP, yakni:

    • Pertama, subjectum litis terkait perselisihan kepengurusan
    • Kedua, subjectum litis terkait pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik

Subjectum litis terkait perselisihan internal kepengurusan parpol sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 32 angka (1) UU Partai Politik, mengacu kepada Pasal 25 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Konsepsi perselisihan kepengurusan parpol menurut Pasal 25 adalah apabila kepengurusan hasil musyawarah tertinggi partai ditolak oleh paling rendah 2/3 dari jumlah forum tertinggi pengambilan keputusan. Sesuai dengan rumusan konsep pasal tersebut, maka yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan kepengurusan parpol adalah:

    1. Paling rendah 2/3 dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan parpol yang menolak kepengurusan yang dihasilkan
    2. Pengurus parpol yang dihasilkan oleh forum pengambilan keputusan tertinggi parpol. Selain ketentuan tersebut, maka secara hukum tidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan internal parpol.

Persyaratan minimal 2/3 anggota forum pengambilan keputusan tertinggi parpol sebagai pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan, bukan merupakan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi. Putusan MP terkait perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat, sehingga tertutup upaya hukum lain sepanjang MP sampai pada putusan penyelesaian perselisihan.

Berbeda halnya dengan objectum litis terkait dengan,

    1. Pelanggaran terhadap hak anggota Parpol
    2. Pemecatan tanpa alasan yang jelas
    3. Penyalahgunaan kewenangan
    4. Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau
    5. Keberatan terhadap keputusan Parpol

Setiap anggota partai baik sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama dapat menjadi pihak mengajukan perselisihan ke MP jika hak-haknya merasa dirugikan akibat tindakan atau perbuatan pengurus parpol. Putusan MP terhadap objectum litis tersebut tidak bersifat final dan mengikat. Para anggota yang tidak menerima atau tidak puas dengan Putusan MP, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke PN. Putusan PN merupakan Putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Penegasan kedudukan putusan PN sebagai Putusan Tingkat Pertama secara a contrario tidak mengategorikan MP sebagai lingkungan peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal parpol. MP tidak lebih dari sekedar mekanisme administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip peradilan.

Secara eksternal putusan MP tidak bersifat final dan mengikat, baik kepada Pemerintah maupun kepada pengadilan. Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurus parpol dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan MP dalam bentuk mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus yang dimenangkan oleh MP. Demikian pula pengadilan dapat menerima atau tidak menerima untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para pihak yang tidak puas dengan putusan MP. Sebagai satu lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang yudisial, putusan MP diformulasi bersifat akhir dan mengikat secara internal dan eksternal. Mekanisme demikian dapat mendorong konsolidasi penguatan otonomi dan kelembagaan partai oleh karena penyelesaian perselisihan cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.

Reformulasi perlu dipahami secara tegas dan jelas.

Diambil dari berbagai sumber.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia Akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishIndonesian
ruangpublik.info