ruangpublik.info BERITA WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KONFLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK  YANG TAK KUNJUNG TERLANTIK

WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KONFLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK  YANG TAK KUNJUNG TERLANTIK

WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KONFLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK  YANG TAK KUNJUNG TERLANTIK

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kadaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Karena tujuan ideal pilkada langsung antara lain terpilihnya Kepala Daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian dan moral yang baik.

Idealnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  terpilih adalah orang- orang yang berkenan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerahnya, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat dan daerah. Selain itu, pilkada langsung juga menjadi semacam training ground, yakni ajang atau arena pelatihan pemimpin dalam rangka menyediakan stok pemimpin untuk tingkatan yang lebih tinggi.

Namun bagaimanakah jika Kepala Daerah khususnya Wakil Kepala Daerah setelah terpilih lalu terangkat menjadi Kepala Daerah karena Kepala Daerah terpilih tersandung Korupsi ?, lalu bagaimanakah posisi kekosongan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya perlu terisi dan terjadi di Kabupaten Bekasi ?

Pengisian jabatan Wakil Bupati yang tidak kunjung terisi dalam kurun waktu rentan yang sangat lama tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan. Partai koalisi (GOLKAR, PAN, NASDEM dan HANURA) yang mengusung pasangan Neneng Hassanah Yasin dan Eka Supria Atmaja dalam Pilkada lalu, belum mampu mencapai kata sepakat untuk bisa mengusung satu nama yang mampu bersinergi dengan Bupati pengganti Neneng Hassanah Yasin guna tercapainya kesepakatan Politik yang berkesesuaian.

Melihat luas wilayah daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu daerah terluas di Jawa Barat, tentunya jika dijalankan oleh Kepala Daerah tanpa dibantu oleh wakilnya akan membuat sang pemimpin daerah tersebut kewalahan. Kekosongan jabatan Wakil Bupati tersebut jika terus dibiarkan tentunya juga berdampak terhadap masyarakat dan keadaan daerah. Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dewasa ini terlihat dianggap sepele dan terkesan berlarut – larut dalam proses pengisiannya oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD, entah karena faktor kekuasaan atau mungkin saja didominasi dengan faktor lain. Kenyataan nya di Kabupaten Bekasi sudah sangat lama belum menemukan titik temu mengenai penyelesaian pengisian kekosongan jabatan wakil bupati tersebut, padahal ketentuan- ketentuan didalam perundang – undangan sudah mengatur bagaimana mekanisme dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah.

Karena GOLKAR telah mendapatkan kursi maka Eka Supria Atmaja sebagai Bupati pengganti telah menyerahkan kepada partai koalisi yaitu PAN, HANURA dan NASDEM untuk bermusyawarah menentukan dua kandidat yang nantinya akan dipilih salah satu sebagai Wakil Bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. Perlu diketahui jumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yaitu 50 kursi dimana hanya HANURA yang tidak mendapatkan porsi kursi sebagai PARTAI KOALISI, sementara PAN mendapatkan 3 Kursi, NASDEM 1 Kursi dan GOLKAR sendiri menduduki 7 Kursi.

Jika penentuan nama calon pengganti wakil bupati dilakukan melalui voting, penetapan nama Wakil Bupati rawan gagal untuk ditetapkan. Isu yang berkembang saat itu yaitu ketiga partai koalisi (NASDEM, PAN dan HANURA) masih belum ada yang mau mengalah Bersama GOLKAR. Padahal di dalam Pasal 176 Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang sudah terpaparkan.

Pengisian jabatan negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat (ambtsdrager), fungsi- fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan tidak hanya dilakukan sekali namun dilaksanakan secara reguler setiap periode tertentu untuk memilih pejabat pemimpin daerah guna menunjang berjalannya fungsi negara. Tanpa mekanisme pengisian yang jelas, pengisian pemangku jabatan sebagai pelaksana jabatan tidak dapat berjalan, karena pengisian jabatan merupakan bentuk pengisian pejabat negara agar pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat dapat terlaksana.

Belum terisinya jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi, sedikitnya dilatarbelakangi karena dua hal:

      • Pertama, di dalam aturannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang -Undang, hanya dibahas mengenai mekanisme penggantian Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap. Tidak ada aturan yang menyebutkan keharusan suatu daerah untuk segera menyelenggarakan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah, serta tidak adanya penyebutan sanksi Kepada Daerah yang tidak segera melaksanakan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu wajar jika banyak daerah yang masih meremehkan hal pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah.
      • Kedua, belum terisinya jabatan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi dilatar belakangi karena faktor politik.

“Kabupaten Bekasi, penting untuk melihat segala sesuatu dengan jelas dan transparan dalam menghormati dan menjunjung tinggi segala keputusan hukum menjadi lebih bermartabat dengan keputusan yang sesuai dan berlaku kedepan secara bertanggung jawab”

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia Akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishIndonesian
ruangpublik.info