ruangpublik.info BERITA SUDUT PANDANG KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BEKASI SECARA UTUH

SUDUT PANDANG KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BEKASI SECARA UTUH

(ORTALA)
SUDUT PANDANG KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BEKASI SECARA UTUH
 (BN HOLIK QODRATULLAH, S.E, M.Si.)

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang good governance berbeda-beda ,namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat di pertanggung jawabkan kepada publik. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi, terkhusus Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Melalui paradigma good governance sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian di rubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah.

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/good governance tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah diera otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. 

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholders untuk mewujudkanya.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan. Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas membantu penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan analisa organisasi dan jabatan serta standarisasi dan akuntabilitas kinerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

    • Penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang kelembagaan, tata laksana dan kepegawaian Sekretariat Daerah, analisa organisasi dan jabatan serta standarisasi dan akuntabilitas kinerja
    • Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kelembagaan dan tata laksana, analisa organisasi dan formasi jabatan
    • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberadaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Transparansi (Transparency)
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bertanggung jawab. Seluruh proses pemerintahan, lembaga – lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Penegakan Hukum (Rule of Law)
Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter Supremasi hukum (the supremacy of law) dan Kepastian hukum (legal certainty).
Hukum yang responsif, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga- lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Seiring dengan berhembusnya kabar tentang turunnya standar pelayanan serta sistim yang hingga kini masih menjadi momok dimasyarakat dalam mendapatkan layanan sebagaimana mestinya, maka hendaknyalah peran Organisasi Tata Laksana  disetiap Dinas menjadi prioritas utama dalam mengedukasi masyarakat secara bijak dan kompeten.

“DPRD Kabupaten Bekasi adalah Lembaga yang dipercayai oleh masyarakat secara utuh, untuk itulah peran fungsi DPRD selalu menjadi kebijakan terpadu dalam serapan yang berkebutuhan”
(BN HOLIK QODRATULLAH, S.E, M.Si.)

Diambil dari berbagai sumber, termasuk saat berbincang – bincang bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dalam zoom meeting guna mematuhi PROKES dan memenuhi hasrat masyarakat yang ingin lebih dekat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang mereka hormati.

Bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia Akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishIndonesian
ruangpublik.info