ruangpublik.info Kebijakan Publik PEJABAT ASN AKTIF DALAM INDAHNYA MENJADI KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BUMD 

PEJABAT ASN AKTIF DALAM INDAHNYA MENJADI KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BUMD 

PEJABAT ASN AKTIF DALAM INDAHNYA MENJADI KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BUMD 

Isu rangkap jabatan kembali mengemuka akhir – akhir ini, dengan menghadirkan berbagai kontroversi sebagai dampak dari Multi Interprestasi terhadap aturan yang dihubungkan dengan rangkap jabatan. Pro dan kontra rangkap jabatan yang fenomenanya telah berjalan baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Pihak yang (kontra) berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang salah karena berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan menyalahi prosedur hukum (terutama dikaitkan dengan undang – undang pelayanan publik). Sementara pihak yang (pro) berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, karena memang sudah ada aturan jelas yang mengaturnya. Selama aturan tersebut belum dicabut, maka masih bisa diberlakukan.

Rangkap jabatan yang banyak mendapatkan sorotan dalam hal ini terkait keterlibatan seorang pejabat di dalam 3 (tiga) jabatan dalam ruang lingkup instansi yang berbeda (di lain sisi jabatan struktural di pemerintahan dan sisi lain jabatan di Badan Usaha Milik Daerah). Kondisi rangkap jabatan ini diartikan berpotensi merugikan negara karena dianggap rawan korupsi, dan sarat dengan konflik kepentingan.

Undang-  Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 1 ayat (1) menentukan ASN sebagai sebuah profesi. Implikasi dari ketentuan tersebut,  ASN kini wajib menginkorporasikan prinsip-prinsip keprofesian di dalam diri dan pekerjaannya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 bagian Menimbang Huruf C yang menguraikan

“bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara”.

Sistem keprofesian selalu menyertakan kode etik, yang secara universal memuat keutamaan – keutamaan universal seperti:

      • integritas
      • jujur
      • amanah dan
      • bertanggung jawab

Dalam rangka menjaga agar keutamaan tersebut tetap terpelihara, ASN dilarang menghindari situasi dan kondisi di mana prinsip – prinsip profesionalitasnya tetap terjaga. Salah satu ancaman yang paling nyata dan terang adalah konflik kepentingan (conflict of interest).

ASN sebagai aparatur yang bekerja di sektor publik dan tindakannya berkaitan erat dengan masyarakat umum, dan sangat rawan dengan konflik kepentingan. Sering kali kepentingan publik tersebut berseberangan dengan kepentingan privat, entah itu kepentingan pribadi, keluarga, sejawat, kelompok, maupun golongan. Ketika keduanya berseberangan, dan ASN dituntut untuk bertindak atau membuat keputusan di tengah persimpangan tersebut, maka hadirlah konflik kepentingan secara aktual. Ada banyak contoh kasus di mana ASN dihadapkan pada situasi konflik kepentingan yang dilematis, salah satunya adalah ketika ASN memegang rangkap jabatan sebagai Komisaris serta Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kebijakan yang mendukung rangkap jabatan bersumber dan merujuk dari Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah di mana akhirnya dirubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut mengasumsikan bahwa ASN bukanlah jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bagi komisaris BUMN/BUMD. Sementara UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN/BUMD (yang merupakan salah satu landasan dari Permen tersebut) pada Pasal 33 menyebutkan bahwa Komisaris BUMN/BUMD dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, adapun UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 hanya sekedar mengubah pasal 66 saja di UU No. 19 Tahun 2003.

Kebijakan yang secara tegas melarang rangkap jabatan dapat ditentukan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 17 yang menyebutkan pejabat pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Pejabat pelaksana pelayanan publik adalah pejabat yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan ASN tentu termasuk di dalamnya. Kemudian ada juga PP No. 47 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap yang dalam Pasal 2 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya boleh menduduki jabatan rangkap dalam jabatan struktural sekaligus jabatan jaksa, peneliti, dan perancang. Komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN/BUMD tidak disebutkan sebagai bagian dari jabatan yang boleh dirangkap sehingga praktik tersebut sesungguhnya dilarang.

Kebijakan yang mendukung rangkap jabatan ASN yang menduduki posisi komisaris BUMN/BUMD alasanya karena berbagai pertimbangan, salah satunya seperti yang disebutkan dalam Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (PKSANHAN), bahwa pertimbangan perlunya pejabat pemerintah yang menjadi komisaris BUMN adalah karena adanya kepemilikan saham pemerintah minimal 51% dalam bentuk penyertaan modal negara (Public Service Obligation), atas dasar pertimbangan untuk menjaga kepentingan dan kebijakan pemerintah di BUMN tersebut maka dibutuhkan wakil pemerintah Selain itu, adanya perwakilan pemerintah bertujuan untuk memastikan agar Corporate Social Responsibility (CSR) berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

“Sementara, pengaturan yang melarang rangkap jabatan ASN sebagai komisaris BUMN/BUMD didasarkan atas ketentuan Pasal 17 huruf (a) UU Pelayanan Publik. Disebutkan bahwa “Pelaksana dilarang merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus Organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.”

Implikasi yuridis terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, di antaranya:

      • tidak sesuai dengan tujuan Negara
      • tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan peran ASN sebagai pejabat publik dan
      • tidak sesuai dengan UU ASN dan UU Pelayanan Publik

Terlebih lagi, implikasi ini didukung adanya persyaratan profesional, menyediakan waktu yang cukup, tidak terikat hubungan keluarga, serta mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya merupakan persyaratan yang masih bersifat umum dan sederhana sehingga ‘dapat’ membuka peluang untuk menempatkan siapapun melalui kualifikasi sederhana yang mudah untuk dipenuhi, termasuk membuka peluang untuk menempatkan ASN yang telah mempunyai jabatan struktural di pemerintahan untuk menjadi Komisaris sekaligus Dewan Pengawas di BUMD.

Praktik ASN yang merangkap sebagai komisaris BUMD sekaligus Dewan Pengawas BUMD tersebut sebaiknya tidak dilakukan, guna membenahi praktik tersebut agar integritas pejabat publik tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak hilang.

Sekali Lagi Kecerdasan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Diuji Dalam Membangun Elektabilitas Dan Kepercayaan Terhadap Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Semakin Cerdas.

Diambil dari berbagai sumber

Bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia Akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info 

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info