ruangpublik.info BERITA LKPJ FENOMENA LAPORAN DAN PENOLAKAN NYA

LKPJ FENOMENA LAPORAN DAN PENOLAKAN NYA

LKPJ
FENOMENA LAPORAN DAN PENOLAKAN NYA

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan lokal di berbagai negara, terdapat 3 (tiga) varian untuk menentukan Kepala Daerah, yakni dapat dipilih secara langsung oleh rakyat, dipilih secara tidak langsung oleh sebuah dewan atau council, dan dapat dipilih oleh Pemerintah Pusat. Dibanyak negara, mekanisme tersebut sangat jarang menimbulkan perdebatan, karena apa pun varian yang dipilih, selagi fungsi-fungsi pemerintahan di daerah seperti perlindungan (protective), pelayanan masyarakat (public services) dan pembangunan (development) dapat dilaksanakan secara optimal serta dapat dirasakan kemanfaatannya, maka sistem pengisian jabatan-jabatan Kepala Daerah bukan merupakan persoalan primer yang perlu diperdebatkan.

Pengisian jabatan publik, khususnya Kepala Daerah secara langsung sebenarnya tidak secara tegas diamanatkan dalam Staatsgrun – dgesetz (Aturan Dasar Negara) Republik Indonesia (RI) yang dikenal dengan nama Undang – Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa : “Gubernur , Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) juga untuk menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6A UUD 1945 yang menentukan bahwa: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya akan sangat ironis manakala mekanisme pemilihan pimpinan nasional saja  dilakukan secara langsung, tetapi pilkada masih menggunakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 yang menentukan bahwa: Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersama.

Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004, maka pengisian jabatan Kepala Daerah sama dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta jabatan Kepala Desa yang sudah berpuluh-puluh tahun diselenggarakan secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menentukan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Terjadinya pergeseran kewenangan dalam memilih Kepala Daerah kepada rakyat, bukan berarti kedudukan DPRD untuk memainkan perannya dalam menentukan kepemimpinan Daerah menjadi hilang sama sekali. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas, ketentuan pasal tersebut dapat dimainkan secara optimal oleh DPRD yang notabene merupakan lembaga politik.

Persoalan yang mengemuka dari pergantian sistem pemilihan Kepala Daerah adalah berkaitan dengan mekanisme pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2004, DPRD tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, DPRD hanya berwenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, sebenarnya memunculkan suatu pertanyaan dalam bidang ketatanegaraan, berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Jika dahulu berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD yang berwenang meminta, menilai dan menolak LKPJ Kepala Daerah. Implikasi yang timbul dari penilaian terhadap LKPJ Kepala Daerah oleh DPRD bisa mengakibatkan Kepala Daerah kehilangan legitimasi sehingga tidak lagi memiliki legitimasi politik dari DPRD untuk menjabat atau untuk mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya.

Namun seiring dengan perubahan aturan pelaksanaan yang sekarang di atur berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memunculkan satu pertanyaan dan permasalahan berkaitan dengan implikasi penolakan terhadap LKPJ Kepala Daerah. Sebab dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 20004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan pengaturan berkaitan dengan LKPJ Kepala Daerah.

Definisi dan Pengertian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah  adalah:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ yang merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Ruang Lingkup Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah adalah:

    1. Urusan desentralisasi
    2. Tugas pembantuan
    3. Tugas umum pemerintahan

LKPJ itu sendiri terdiri atas:

    1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
    2. LKPJ Akhir Masa Jabatan

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan. Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Materi Muatan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ) sekurang-kurangnya menjelaskan:

    1. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah
    2. Pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah
    3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi
    4. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan
    5. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

Arah kebijakan umum pemerintahan daerah memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud memuat:

    1. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi dan
    2. Pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi

Penyelenggaraan tugas pembantuan untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Tugas pembantuan yang diterima meliputi:

    • Dasar hukum
    • Instansi pemberi tugas pembantuan
    • Program, kegiatan dan pelaksanaannya
    • Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan dan
    • Permasalahan dan solusi

Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana meliputi:

    • Dasar hukum
    • Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan dan
    • Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi tugas umum pemerintahan yang sekurang – kurangnya menjelaskan:

    • Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan dan
    • Permasalahan dan solusi

Penyampaian Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ) disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 23 PP No. 3 tahun 2007 dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menetapkan Keputusan DPRD. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 bari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Di mana diperkuat pula oleh PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 19 ayat (1) sampai dengan (3).

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

Pertanggung jawaban Kepala Daerah di Era Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

Telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD.

Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

UU No. 32 Tahun 2004 adalah lahir dari sebuah sintesa UU No 22 Tahun 1999. Sebagaimana diketahui, salah satu masalah mendasar UU 22/1998 adalah lemahnya pengawasan maupun check and balances. Kewenangan DPRD sangat besar, baik ketika memilih kepala daerah, maupun LPJ tahunan kepala daerah. Kewenangan DPRD itu dalam penerapan di lapangan sulit dikontrol dan kemudian menimbulkan penyimpangan – penyimpangan dan tidak seimbangan kekuasaan. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Pertanggung- jawaban Kepala Daerah yang menempatkan DPRD sebagai lembaga yang memilih dan menentukan ”nasib” penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah banyak menimbulkan masalah serius terkait dengan kolusi dan suap. Beberapa contoh kasus memperlihatkan bahwa kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan menilai laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah telah menimbulkan tawar – menawar politik dengan berbagai imbalan baik itu berupa uang, benda, tanah, jabatan, dan motif balas budi lainnya.

Dari sanalah kemudian UU No. 32/2004 mencoba mengembalikan hubungan kerja eksekutif dan legislatif yang setara dan bersifat kemitraan. DPRD dan Kepala Daerah sama-sama dipilih oleh rakyat. Sebagai eksekutif kepala daerah melaksanakan, dan DPRD sebagai legislatif membuat aturan. Kepala daerah melaksanakan program, sedangkan DPRD melakukan pengawasan. Mereka bersama-sama membuat budget, sehingga esensinya hak budget itu ada. Selain itu, kepala daerah juga membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke instansi pemerintah di atasnya. Namun demikian, esensinya, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, tetapi ke rakyat. Untuk itulah ketika membuat LKPJ,

Kepala Daerah berkewajiban membuat IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) kepada rakyat. Sementara akuntabilitas keuangannya dalam perhitungan anggaran akan diperiksa oleh BPK. Kalau BPK setuju, maka akan memberikan catatan tersebut ke DPRD, dan selanjutnya kalau DPRD setuju baru dibuat peraturan daerah terkait dengan LKPJ tersebut.

Ini merupakan alur pertanggung jawaban dan sekaligus mekanisme hubungan Kepala Daerah dengan lembaga perwakilan yang ada di daerah  dalam hal ini DPRD.

Memang, dengan mekanisme pertanggung jawaban semacam itu akan menjadi masalah ketika ternyata kepala daerah terpilih kinerjanya buruk. Sementara menurut UU 32/2004, kepala daerah tidak bisa diberhentikan dengan alasan kinerja, kecuali yang bersangkutan melakukan kriminal dan divonis bersalah oleh pengadilan. Para Pakar menyebut hal ini sebagai resiko pemilihan langsung. Jalan keluar yang paling efektif dalam kasus ini adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat pada Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya untuk lebih memilih Kepala Daerah yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, maka mekanisme LKPJ dan Pilkada adalah sebuah proses evolusioner dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bervisi kesejahteraan rakyat.

Implikasi Pertanggungjawaban Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tidak bertanggung jawab ke samping kepada DPRD dan ke bawah kepada rakyat pemilih, melainkan bertanggung jawab ke atas (Gubernur bertanggung jawab ke Presiden melalui Mendagri, Bupati/Walikota bertanggung jawab ke Mendagri melalui Gubernur). Kepala Daerah cukup memberikan keterangan pertanggung  jawaban kepada DPRD dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

 

Oleh karena itulah, maka tidak akan mungkin terjadi sebuah implikasi hukum terhadap penolakan LKPJ Kepala Daerah yang dilakukan baik oleh DPRD maupun oleh masyarakat. Sebab meskipun DPRD berhak memberikan putusan terhadap LKPJ Kepala Daerah, namun putusan DPRD itu hanya bersifat rekomendasi yang implikasinya hanya berupa masukan-masukan kepada Kepala Daerah agar dimasa mendatang pemerintahan ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Sementara akuntabilitas publik kepada Masyarakat melalui Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hanyalah sebatas menginformasikan saja, masyarakat ternyata tidak memiliki mekanisme untuk menyatakan menerima atau menolak, yang bisa dilakukan hanya memberikan rekomendasi kepada DPRD terkait evaluasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme public hearing atau agregasi dan aspirasi kepentingan yang biasa dilakukan oleh DPRD atau anggota DPRD dengan masyarakat. 

 

Jika kemudian terjadi kasus penolakan terhadap LKPJ Kepala Daerah, maka secara yuridis penolakan tersebut tidak akan mempunyai implikasi hukum terhadap Kepala Daerah. Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatan karena ditolaknya LKPJ atau dituntut di muka pengadilan karena Penolakan LKPJ, atau dinyatakan tidak boleh mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Daerah selanjutnya, artinya meskipun LKPJ Kepala Daerah ini banyak mendapatkan kecaman dan penolakan, Kepala Daerah ini tetap saja bisa melenggang untuk mencalonkan diri kembali pada Pemilihan selanjutnya.

Namun jika implikasi sosial dan politik yang dimaksud, hal itu bisa saja terjadi. Yang paling memungkinkan adalah dengan adanya penolakan LKPJ Kepala Daerah, terutama dari masyarakat, adalah pada saat sang Kepala Daerah mencalonkan diri kembali, maka sudah pasti akan kehilangan pendukung sebagai implikasi sosial dan politik terhadap penolakan LKPJ. Bukan hanya itu, integritas dan kapabilitas seorang Kepala Daerah yang LKPJ nya ditolak akan mengalami kemerosotan, sehingga akan berimbas dalam hubungan sosial kemasyarakatan, terutama dengan konstituen pemilihnya.

Mekanisme hubungan kepala daerah dengan DPRD, dan akuntabilitas kepala daerah dalam sistem LKPJ perlu ditinjau ulang. Terutama untuk mengakomodir respons DPRD dan masyarakat terhadap LKPJ Kepala Daerah yang tidak memuaskan dan tidak menggambarkan kemajuan pemerintahan daerah. Kekurangan yang nampak dalam sistem akuntabilitas LKPJ yang tidak mengakomodir pertanggungjawaban dari sisi kinerja Kepala Daerah harus segera disempurnakan, sehingga DPRD dan masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap LKPJ dilihat dari kinerja Kepala Daerah dan ada mekanisme hukum terhadap LKPJ dari sisi kinerja dan progress report.

DPRD Kabupaten Bekasi seharusnya berfikir bertindak dan bekerja dengan mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Catatan :
Semua bermula diundangkan nya UU No. 32 Tahun 2004, adapun perubahan pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan hingga dicabutnya dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 dan digubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2015 tidak ada hal berarti dalam hal sanksi yang dapat menjerat Kepala Daerah, baik secara pidana ataupun jerat hukum lain nya yang memberatkan.

Diambil dari berbagai sumber.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia Akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishIndonesian
ruangpublik.info