ruangpublik.info Kebijakan Publik KENDARAAN DINAS DALAM PENGERTIAN YANG SEBENARNYA

KENDARAAN DINAS DALAM PENGERTIAN YANG SEBENARNYA

KENDARAAN DINAS DALAM PENGERTIAN YANG SEBENARNYA

Salah satu alat operasional yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya adalah adanya kendaraan operasional atau yang sering disebut kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini, sebagaimana layaknya kendaraan pada umumnya memiliki masa/umur penggunaan sehingga dalam setiap tahunnya mengalami penyusutan nilai. Walaupun nilai dari alat operasional tersebut terus menyusut, namun dari sisi biaya pemeliharaan alat-alat operasional tersebut tidak menyusut, bahkan cenderung membesar karena semakin sering mengalami kerusakan yang disebabkan karena faktor umur kendaraan. Apabila kondisi ini berlangsung terus menerus tentunya dapat membebani anggaran Pemerintah Daerah, sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu mengelola kendaraan dinas yang sudah berumur tersebut secara efektif dan efisien.

Kondisi di atas sebenarnya tidak hanya terjadi dalam dunia pemerintahan saja, namun juga terjadi dalam dunia swasta. Perusahaan-perusahaan swasta juga mengalami kendala yang sama terkait aset mereka berupa kendaraan operasional yang nilainya terus menyusut dan biaya pemeliharaan membengkak. Dalam menghadapi kondisi tersebut pada umumnya perusahaan-perusahaan swasta melakukan pembatasan umur penggunaan kendaraan operasional selama 5 (lima) tahun. Artinya setelah 5 (lima) tahun, kendaraan operasional tersebut akan dijual baik kepada karyawannya melalui program kesejahteraan karyawan maupun kepada masyarakat umum melalui pelelangan di balai lelang umum. Argumen yang digunakan perusahaan-perusahaan swasta tersebut adalah bahwa umur ekonomis suatu kendaraan operasional adalah 5 (lima) tahun, baik dari sisi nilai buku kendaraan maupun dari sisi biaya pemeliharaan kendaraan, sehingga akan lebih baik apabila kendaraan tersebut dijual dan kemudian hasil penjualan kendaraan operasional tersebut digunakan untuk membeli kendaraan operasional yang baru.

Alasan yang sama juga sebenarnya berlaku untuk kendaraan dinas Pemerintah sehingga kemudian Pemerintah mengatur bahwa kendaraan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dilakukan penjualan baik secara lelang maupun tanpa lelang.

Berdasarkan Hal itulah maka timbul menjadi pertanyaan hingga permasalahan bahwa apa dan seperti apa kendaraan dinas itu sebenarnya secara aturan yang sebenarnya.

Mengenai kendaraan dinas milik daerah, peraturan perundang-undangan membaginya menjadi 2 (dua) yaitu:

    1. Kendaraan Perorangan Dinas, dan
    2. Kendaraan Dinas Operasional.

mengenai penjualan Kendaraan Perorangan Dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Sedangkan mengenai penjualan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Indonesia memiliki paradigma baru dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 diamanatkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah harus dikelola dan ditata usahakan dengan sebaik-baiknya serta digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Ketentuan tersebut mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 dibentuk Pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian para Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Mereka diberikan kesempatan untuk memiliki Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui proses lelang terlebih dahulu.

Kebijakan baru Pemerintah untuk melakukan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui proses lelang ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang – Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara/Daerah dapat dijual dengan cara lelang atau tidak lelang. Apabila Barang Milik Negara/Daerah dijual tanpa melalui lelang, maka Pemerintah harus menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Pasal 48

    • Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
    • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 48 Undang – Undang nomor 1 Tahun 2004 inilah yang membuka kemungkinan penjualan kendaraan dinas milik pemerintah dijual tanpa melalui pelelangan asalkan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itulah kemudian Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melakukan pelelangan, kepada Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri.

Yang dimaksud dengan Kendaraan Perorangan Dinas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 adalah:

Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dilakukan penjualan tanpa melalui pelelangan meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan,  jeep, dan minibus, yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. Kepada Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara, apabila kendaraan tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas dan telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
        • Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru,  atau
        • Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain kondisi baru, dan
      1. Kepada pegawai ASN, anggota Polri, dan anggota TNI, apabila kendaraan tersebut telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun
        • Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru, atau
        • Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain kondisi baru.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang adalah:

    • Presiden dan Wakil Presiden
    • Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
    • Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
    • Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
    • Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc
    • Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi
    • Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
    • Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial
    • Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
    • Menteri dan jabatan setingkat menteri
    • Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
    • Gubernur dan Wakil Gubernur
    • Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan
    • Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

Selain dapat dijual kepada Pejabat Negara, Kendaraan Perorangan Dinas juga dapat dijual kepada mantan Pejabat Negara. Selain itu Kendaraan Perorangan Dinas juga dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:

    • Gubernur dan Wakil Gubernur
    • Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
    • Mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan
    • Pegawai ASN (pada lingkungan Pemerintah Daerah)

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota pemegang tetap kendaraan, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

    • Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota
    • Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
    • Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota pemegang tetap kendaraan tersebut
    • Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi masing-masing Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota pemegang tetap kendaraan, untuk tiap penjualan yang dilakukan
    • Kendaraan Perorangan Dinas telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
    • Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru, atau
    • Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain kondisi baru, dan
    • Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota pemegang tetap kendaraan, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

    • Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan
    • Belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota
    • Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
    • Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota
    • Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, dan
    • Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, untuk tiap penjualan yang dilakukan

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN pada lingkungan Pemerintah Daerah pemegang tetap kendaraan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

    • Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN
    • Telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, paling singkat 5 (lima) tahun
    • Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
    • Pegawai ASN yang mempunyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi atau pemegang Kendaraan Perorangan Dinas, dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang

Sementara Proses Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah Tersebut Adalah:

    • Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah mengajukan usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Apabila disetujui, Sekretaris Daerah kemudian meneruskan usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan atau tidak atas usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
    • Apabila disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang dapat melaksanakan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
    • Sebelum dilakukan penjualan, Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Penilaian Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 diatur bahwa penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Hasil penilaian barang milik daerah tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
    • Setelah mendapatkan nilai wajar dari Kendaraan Perorangan Dinas, Pengguna Barang kemudian menentukan harga jualnya. Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, tanpa melalui lelang ditentukan sebagai berikut:
    • Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan
    • Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan
    • Pembayaran atas penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, harus dibayar sekaligus. Sedangkan untuk pegawai ASN dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun
    • Pembayaran atas penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus atau sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran
    • Apabila Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta pegawai ASN, pembayarannya belum dibayar lunas, maka Kendaraan Perorangan Dinas tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik Daerah
    • Kendaraan Perorangan Dinas yang pembayarannya belum dibayar lunas tetap digunakan untuk keperluan dinas dan biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab masing-masing Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta pegawai ASN sebagai pembeli kendaraan tersebut
    • Kendaraan Perorangan Dinas yang pembayarannya belum dibayar lunas dilarang untuk dipindah tangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta pegawai ASN dicabut haknya sebagai pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan
    • Apabila Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dikarenakan suatu hal menjadi batal membeli Kendaraan Perorangan Dinas maka Kendaraan Perorangan Dinas tersebut digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas
    • Apabila pegawai ASN dikarenakan suatu hal menjadi batal membeli Kendaraan Perorangan Dinas maka Pengguna Barang dapat menunjuk pegawai ASN lainnya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut
    • Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta pegawai ASN, yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual
    • Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan pegawai ASN yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan tanpa melalui lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama

Selain proses penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota serta mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta pegawai ASN yang dilakukan tanpa melalui lelang, hal baru lainnya yang cukup menarik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 adalah terkait pemberian fasilitas berupa Program Kepemilikan Kendaraan dan fasilitas leasing atau sewa beli atas Kendaraan Perorangan Dinas. Kebijakan baru Program Kepemilikan Kendaraan ini akan berlaku setelah Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan di lingkungan Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan kebijakan baru fasilitas leasing atau sewa beli atas Kendaraan Perorangan Dinas akan berlaku setelah Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan leasing atau sewa beli di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Program Kepemilikan Kendaraan atas Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah bagi:

    • Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan
    • Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Mengenai penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Sebenarnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan kemudian di rubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Namun demikian peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 masih tetap berlaku sampai dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru. Adapun batas waktu bagi Pemerintah untuk membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru adalah sampai dengan 24 April 2016. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan kemudian di rubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pengertian tentang kendaraan dinas operasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 mengatur 2 (dua) jenis Kendaraan Dinas Operasional, yaitu kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Kendaraan dinas operasional terdiri dari: kendaraan bermotor beroda 4 (empat) seperti sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup; dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) seperti sepeda motor dan scooter. Kendaraan dinas operasional dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah apabila telah berumur 5 (lima) tahun.

Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan terdiri dari: Mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun.

Sebelum dilakukan penjualan atas Kendaraan Dinas Operasional, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu melakukan penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Apabila telah dilakukan penghapusan, selanjutnya Kendaraan Dinas Operasional dijual melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas melalui suatu Keputusan Kepala Daerah. Dalam rangka penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan adanya kendaraan pengganti dari kendaraan dinas yang akan dihapuskan sehingga tidak menggangu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dilakukan secara lelang, baik itu lelang umum maupun lelang terbatas. Untuk lelang umum dilakukan melalui kantor lelang negara yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk lelang terbatas dilakukan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dan hanya dapat diikuti oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil serta Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:

    • Pejabat/Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior
    • Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun

Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali setelah tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional itu sendiri adalah harus dengan:

    • Pengguna/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan Kendaraan Dinas Operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang
    • Atas usul tersebut kemudian Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dengan suatu Surat Keputusan dalam rangka melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus
    • Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara
    • Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan Kendaraan Dinas Operasional
    • Setelah ditetapkan dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara. Sedangkan pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
    • Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dilakukan penjualan/ pelelangan terbatas yaitu jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pickup dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua). Sedangkan kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb), penjualan/ pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas
    • Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Salah satu perubahan mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah terbukanya kemungkinan bagi Pemerintah untuk melakukan penjualan kendaraan dinas milik negara/daerah tanpa melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang kemudian menjadi landasan bagi Pemerintah untuk melakukan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui proses lelang.

Selain paradigma baru dalam penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 juga memberikan paradigma baru dalam peningkatan kesejahteraan Pejabat Negara/Aparatur Negara melalui pemberian fasilitas berupa Program Kepemilikan Kendaraan dan fasilitas berupa sewa beli atau leasing atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, Kebijakan baru Program Kepemilikan Kendaraan atas Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah ini berlaku setelah disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan. Demikian juga untuk kebijakan berupa fasilitas leasing atau sewa beli atas Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah berlaku setelah disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai fasilitas leasing atau sewa beli atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 secara hukum telah menimbulkan suatu kepastian hukum kepada Pemerintah bahwa penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan tanpa melalui proses lelang. Hal mana berbeda dengan penjualan Kendaraan Dinas Operasional yang harus dilakukan dengan lelang, baik itu lelang umum ataupun lelang terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Semoga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, tujuan Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara/daerah dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dapat tercapai dengan baik. Demikian juga dengan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para Pejabat Negara dan Aparatur Negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam melayani masyarakat dapat terwujudkan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Diambil dari berbagai Sumber

Bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia Akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info