DINAMIKA POLA POLITIK DAN BIROKRASI DALAM LELANG JABATAN SEKRETARIS DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

DINAMIKA POLA POLITIK DAN BIROKRASI DALAM LELANG JABATAN SEKRETARIS DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

Politisasi birokrasi dalam kebijakan promosi dan depromosi birokrasi di era reformasi merupakan sebuah hal yang menarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang memotivasi para aktor untuk mengintervensi birokrasi. Bentuk intervensi politik terhadap birokrasi inilah implikasinya terhadap kinerja birokrasi serta rekomendasi model pola relasi politik dan birokrasi dalam rekrutmen jabatan struktural menjadi lebih menarik.

Pola relasi politik administrasi dalam rektutmen jabatan Sekretaris Daerah bisa diwarnai dengan intervensi satu arah yang dapat dilakukan oleh “keluarga” Penguasa secara dominan, yang nanti dapat menciptakan ketegangan, konflik dan disharmoni hubungan antara pejabat politik dan birokrasi, serta berimplikasi negatif terhadap kinerja birokrasi yang semakin jauh dari netralitas dan professionalisme.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa substansi:

    • Kondisi relasi politik dan birokrasi yang terbentuk dalam rekrutmen jabatan stuktural cenderung dipengaruhi munculnya intervensi politik dalam proses rekrutmen jabatan struktural. Dinamika rekrutmen elit birokrasi (Eselon II) ini yang merupakan proses pengajuan jabatan elit birokrasi melalui persetujuan “keluarga” Penguasa.
    • Keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang menjalankan mekanisme persyaratan rekrutmen elit birokrasi melalui hasil seleksi sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah menetapkan pejabat birokrasi, justru merupakan badan formalitas belaka. Hal ini disebabkan karena komposisi dalam Baperjakat juga merupakan hasil intervensi dari pihak “keluarga” Penguasa. Meskipun Baperjakat terbentuk karena peraturan Perundang-undangan tanpa adanya pemberdayaan. Administrasi Baperjakat dijalankan dengan mengatur seolah-olah rekrutmen memang telah menjalankan prosedur yang ada.
    • Relasi politik dan birokrasi dalam rekrutmen jabatan struktural yang terbangun didominasi kepentingan politik. Faktanya, faktor kepentingan “keluarga” Penguasa daerah menjadi penghambat dalam pola relasi tersebut. Sehingga yang muncul kemudian kepentingan pihak “keluarga” Penguasa untuk memarjinalkan professional birokrasi.
    • Pola relasi politik dan birokrasi dalam rekrutmen elit birokrasi yang dihasilkan diwarnai intervensi politik yang berimplikasi terhadap kinerja birokrasi dalam menjalankan pemerintahan karena “keluarga” Penguasa dalam menentukan jabatan didasarkan atas like or dislike, bukan kompetensi yang bersangkutan. Sehingga pejabat elit birokrasi yang ditunjuk tidak mempunyai kemampuan yang memadai dan akhirnya birokrasi bekerja disorientasi dan tidak professional.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah banyak terjadi perubahan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Sistem  pemerintahan yang sebelumnya begitu sentralistik, secara perlahan mulai menuju ke  arah yang lebih desentralistik  yang sangat menggaris bawahi keberadaan dan kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi sumber inspirasi utama dalam  setiap langkah kegiatan pemerintah daerah baik dari aspek pengaturan maupun  pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari Undang-undang tersebut, satu persatu kewenangan pemerintah pusat ditanggalkan dan harus direlakan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Satu hal yang paling berubah secara signifikan adalah adanya liberalisasi politik yang melahirkan sistem kepartaian dan pemilihan langsung kepala daerah, sedangkan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan melalui implementasi otonomi daerah.

Birokrasi dan politik bagai dua mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan satu sama lain. Birokrasi dan politik memang merupakan dua buah institusi yang memiliki karakater yang sangat berbeda, namun harus selalu saling mengisi. Dua karakter yang berbeda antara dua institusi ini pada satu sisi memberikan sebuah ruang yang positif bagi apa yang disebut dengan sinergi dan kesetaraan, namun acapkali tidak dapat dipisahkan dengan aroma perselingkuhan.

Birokrasi adalah organisasi hirarkis pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan tugas melayani kepentingan umum. Ciri khas yang melekat dalam tubuh birokrasi adalah bentuk organisasi yang berjenjang, rekrutmen berdasarkan keahlian, dan bersifat impersonal. Birokrasi juga merupakan unit yang secara perlahan mengalami penguatan independen. Penguasaan berbagai sumber daya oleh birokrasi menjadikan birokrasi menjadi kekuatan besar sebagai organisasi yang dimiliki oleh negara. Sedangkan politik merupakan institusi yang disebut juga dengan pusat kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh politik berlangsung dalam berbagai arena, seperti pembuatan, penerapan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam arti yang

lebih luas, segala sesuatu yang berkaitan dengan partai, demokrasi, dan kebijakan disebut juga dengan politik. Sementara birokrasi adalah sebuah institusi yang besar, mapan dengan segala sumber dayanya, namun pada lain sisi sistem kenegaraan mensyaratkan politik masuk sebagai aktor yang mengepalai birokrasi melalui mekanisme politik formal yaitu rekrutmen terbuka, sedangkan birokrasi rekrutmen tertutup. Birokrasi pemerintah itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk tata pemerintahan formal, tidak bisa dilepaskan dari aspek politik.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat ketentuan perihal wewenang kepala daerah untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan pengisian jabatannya. Adapun dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.”


Selanjutnya juga diatur lebih lanjut dalam surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong di Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan- RB) Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan ini mengatur tata cara, tahapan dan mekanisme yang harus melaksanakan seleksi pengisian jabatan.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dipertegas pula pada Pasal 68 yang menentukan:

    • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah
    • Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
    • Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
    • PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Lelang jabatan menarik untuk didengar meski pada dasarnya rancu dan kurang tepat. Istilah lelang identik dengan barang/jasa, sedangkan jabatan bukan termasuk kategori barang dan jasa. Kemudian diperhalus dan diperjelas maknanya dengan sebutan seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka. Namun demikian, lelang jabatan memang mempunyai landasan hukum berupa Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan UU Pokok-Pokok Kepegawaian.

Proses lebih singkatnya adalah disebut proses promosi jabatan dengan tahapan:

    • Pengumuman secara terbuka kepada instansi lain dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet) sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia.
    • Mekanisme seleksi/ penilaian kompetensi manejerial dan kompetensi bidang (substansi tugas). Penilaian kompetensi manejerial dilakukan dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus dan presentasi. Sedangkan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
    • Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet). Harapannya adalah dengan metode baru lelang jabatan tersebut, akan menjadi terobosan baru dalam birokrasi Indonesia.

Berbagai kalangan menilai bermasalah, apabila menggunakan sistem promosi “politik kasta”, yaitu penunjukan pejabat untuk menduduki suatu jabatan oleh pejabat yang lebih tinggi yang rawan KKN sehingga nantinya akan tercipta pejabat yang tidak kompeten dalam menjalankan jabatannya, tidak bersih dari KKN, dan tidak berprestasi dalam proses pelayanan masyarakat. Hal ini tentu sama dengan pola lama yang selama ini dilakukan dalam lingkup pemeritahan diberbagai wilayah, tak terkecuali wilayah Kabupaten Bekasi.

Ada beberapa dampak dari pelaksanaan lelang jabatan yang telah dilakukan, dapat dilihat dari pengaruh positif dengan adanya sistem lelang jabatan, yaitu:

    • Dengan sistem lelang jabatan, adanya fit and proper test, maka diharapkan akan menciptakan persaingan positif dalam kinerja, sehingga nantinya akan tercipta pejabat yang berkompeten pada saat mengemban amanah jabatan. Pada saat dilakukan lelang jabatan, maka akan dilihat bagaimana track record kinerja pejabat tersebut. Oleh karena itu pula, pengaruh positif dengan adanya lelang jabatan tersebut adalah penempatan pejabat yang bersih dan berkompeten pada saat menduduki suatu jabatan.
    • Menghindari dari pengisian jabatan yang merupakan “pesanan” dari pihak lain yang memiliki kepentingan dalam hal tugas dan wewenang dari jabatan tersebut.
    • Memberikan peluang yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berkarier berdasarkan kinerja dan prestasi kerjanya. Diharapkan dapat terjadi persaingan yang sehat dan dapat memacu semangat untuk terus berkarya dengan baik dan berlomba-lomba mencapai prestasi kerja yang sehat.
    • Merupakan bentuk keterbukaan birokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintahan, dalam keinginan membentuk pemerintahan yang baik “good governance” akan tercipta.

Selain beberapa dampak positif tersebut, ada dampak negatif yang mungkin akan timbul dari penerapan lelang jabatan ini, antara lain:

    • Karena sistem lelang jabatan dilakukan berdasarkan fit and proper test, maka siapa saja bisa menduduki suatu jabatan tanpa melihat usia dan pengalaman, sehingga kadang-kadang karena pengalaman yang kurang akan situasi dan kondisi kerja menyebabkan dia akan bertindak diluar kebiasaan setempat dan bisa saja terjadi benturan dengan beberapa orang dilingkungan kerjanya.
    • Akibat pengalaman yang kurang bisa saja akan terjadi salah dalam pengambilan kebijakan dan sering bersifat kaku akan aturan.
    • Biasanya juga akan terjadi benturan prinsip atau benturan pendapat dan ketidak dekatan secara emosional dengan pimpinan karena jabatan yang dipegang diperoleh bukan atas dasar rekomendasi atasan nya langsung.

Masalah lelang jabatan ini pada intinya bisa dilakukan dan tidak melanggar aturan hukum yang ada selama itu untuk kepentingan umum dan tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Tetapi butuh penanganan yang serius dan berusaha memperkecil setiap penyimpangan yang mungkin ada atau timbul di lapangan. Setiap kemungkinan yang akan timbul itu akan dapat dikurangi dengan cara membuat aturan yang jelas dan prosedur pelaksanaan yang tepat.

Untuk melakukan lelang jabatan di wilayahnya masing-masing agar dapat mempelajari apa kelebihan dan kekurangan yang ada dan bisa menutupi dengan merubah cara kerja. Butuh keseriusan dan keinginan kuat dalam berusaha mendapatkan orang yang tepat demi jabatan yang tepat pula.

Disini fungsi Kepala Daerah diuji dalam ruang Birokrasi  yang diharapkan agar mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara netral. Namun demikian dukungan maupun gangguan politis tetap menjadi sebuah faktor yang tidak terelakkan, sehingga diperlukan sebuah pemetaan ulang mengenai pola relasi yang lebih sehat antara ranah politik dan ranah birokrasi.

Bram ananthakuanantha
Ketua (LSM) Sarana Indonesia Akar Peduli (SIAP)
Ketua Aktivis Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

About the author: bram ananthakuanantha

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik

Related Posts

EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info