KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN TANPA PERTIMBANGAN

 

KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN TANPA PERTIMBANGAN

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan dalam pasal 18 UUD Tahun 1945 diatas sebagai dasar pembentukan pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa pada dasar permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Otonomi daerah adalah sebuah proses bernegara yang tidak akan pernah tuntas dan mengalami perubahan secara terus menerus dan tidak berkesudahan. Hal ini wajar karena tuntutan-tuntutan baru akan selalu muncul sesuai kebutuhan, maupun disebabkan adanya koreksi atas kelemahan formulasi pada faktor perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pemerintah daerah berhak untuk membuat peraturan daerah sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi daerahnya dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah. Disamping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Intinya, tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni:

  • urusan pemerintahan absolut
  • urusan pemerintahan konkuren, dan
  • urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  • ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
  • sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

  • tenaga kerja
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • pangan
  • pertanahan
  • lingkungan hidup
  • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  • pemberdayaan masyarakat dan Desa
  • pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • perhubungan
  • komunikasi dan informatika
  • koperasi, usaha kecil, dan menengah
  • penanaman modal
  • kepemudaan dan olah raga
  • statistik
  • persandian
  • kebudayaan
  • perpustakaan dan
  • kearsipan

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka Pendidikan termasuk kedalaman urusan pemerintahan konkuren dan lebih tepatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan.

Salah satunya adalah adanya kelembagaan daerah yang tercermin dalam susunan perangkat daerah yang baik dan ideal. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah harus memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Untuk itu pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengakomodasi kan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diidentifikasi pemerintah daerah untuk di akomodasi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Prinsip yang dianut adalah “struktur organisasi yang mengikuti urusan” yang dikerjakan atau “structure follows function”. Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah (rightsizing) yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional dan transparan, sehingga upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi Pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government).

Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dalam rangka efektivitas di jalur pendidikan maka pada pasal 42 ayat 1 PP No.18 Tahun 2016 pemerintah menyatakan bahwa selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah. Di mana unit pelaksana teknis dinas pendidikan ini akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam naungan menteri pendidikan sebagai pelaksana program penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan keputusan pemerintah yang menyatakan tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah Pendidikan provinsi maka di bentuklah unit pelaksana teknis dinas daerah Pendidikan di tingkat provinsi, di tingkat Kabupaten/kota, di tingkat kecamatan. Dalam pembahasan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di wilayah kecamatan dan tugas – tugas Lintas Sektoral, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Pendidikan. Maksud serta tujuan dari pembentukan dan penataan UPTD ini tiada lain hanya untuk mempermudah pelaksanaan program kerja dari dinas pendidikan nasional yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan. Dalam hal mewujudkan semua program kerja maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan diharapkan membuat semua program kerja tepat pada sasaran yang paling mendasar dan dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan UPTD dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan Penataan UPTD dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan fungsi-fungsi UPTD yang mempunyai kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam pencapaian suatu layanan masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan etos kerja sehingga lebih cepat dalam penyelesaian segala jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang positif serta dapat merubah lingkungan yang negatif menjadi lingkungan yang positif.

Pada Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) PP No 18 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur Negara.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT Daerah. Dalam Permendagri tersebut mengatur secara rinci terkait dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan. Dalam peraturan tersebut setiap Unit di klasifikasikan ke dalam bagain-bagian tertentu yang di mana dengan adanya pengklasifikasian tersebut membuat Unit Pelaksana Teknis Dinas di tingkat Kecamatan tidak masuk kriteria atau Unit Pelaksana yang selama ini berdiri tidak memiliki kecocokan dengan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut. Pada Permendagri ini juga disebutkan, UPTD kecamatan di bidang pendidikan adalah berupa satuan pendidikan, yakni satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, yang tidak lain lembaga sekolah itu sendiri. Jadi UPTD yang kita kenal selama ini tidak masuk kriteria, jadi mau tidak mau harus dihapus. Dimana setelah dikeluarkannya Permendagri Tersebut membuat suatu kesimpangan dalam Pembentukan Unit Pelaksana di bidang pendidikan di tingkat Kecamatan yang selama ini berdiri harus di tinjau kembali. Oleh karna itu dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah, UPTD Pendidikan di tingkat kecamatan harus di nonaktifkan kinerjanya sejak di berlakukannya surat edaran tersebut karena dianggap tidak memenuhi kriteria pembentukan UPTD, dan penonaktifan UPTD Pendidikan ini sudah melakui kajian akedemis sebelumnya. Akibat dari tindakan penonaktifan UPT Pendidikan tersebut, membawa dampak negatif bagi masyarakat terkhusus pegawai dinas pendidikan terkait dengan bagaimana nasib mereka setelah di berlakukannya surat edaran tersebut. Dengan di nonaktifkan UPTD Pendidikan, secara otomatis banyak kerugian yang akan terjadi termaksud hilangnya tunjangan dan tidak ada lagi kebijakan. Sebab apabila UPTD pendidikan di tingkat kecamatan dihapuskan atau ditiadakan maka pegawai dinas pendidikan tidak akan mendapatkan tunjangan lagi serta tidak boleh melakukan kegiatan administrasi sebab tidak diberi kebijakan apapun dan hanya menunggu perintah dari dari dinas. Sementara di sisi lain Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan memegang beberapa besar wilayah yang merupakan wilayah kerjanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan jika Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Dihapuskan Maka otomatis yang mengurus segala persoalan administrasi adalah Kantor cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, maka hal itu akan mengakibatkan terjadinya penumpukan dokumen dan kurang efektifnya baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Alasan-alasan ini di dasarkan pada kondisi ideal yang di inginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara.

Mengenai alasan-alasan ini banyak para pakar berpendapat sebagai berikut:

  • Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani
  • Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi
  • Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh Pemerintah setempat, pengurusanya diserahkan kepada daerah
  • Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya dikumpulkan kepada kekhususan sesuatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya
  • Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi desentralisasi diperlukan karena Pemerintahan Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut

Bentuk negara kesatuan yang mengambil sistem pemerintahan desentralisasi yang menurut para ahli memiliki karakteristik:

  • Terjadi transfer kewenangan (otoritas) pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat di daerah
  • Sistem lebih demokratis karena lebih mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan
  • Implementasi sistem pemerintahan desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonomi seperti kabupaten atau kota
  • Memberi keleluasaan dan otonom kepala daerah tidak akan menurunkan derajat/wibawa pemerintah pusat, bahkan sebaliknya akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat sehingga memperkuat pelaksanaan pemerintahan

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang lazim disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, UPTD adalah singkatan dari kata unit pelaksana teknis daerah. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 15 “Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah”. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah. UPTD juga merupakan salah satu perangkat daerah pada daerah Kabupaten/Kota yang kedudukannya berada di bawah naungan Dinas Daerah. Di mana Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun tidak dengan UPTD Pendidikan, UPTD yang kita kenal selama ini tidak masuk kriteria, jadi mau tidak mau harus dihapus.

Amanah Permendagri, UPTD yang tidak bersifat teknis itu dihapus. Karena pendidikan bersifat sosial dan bukan teknis. Menindaklanjuti Permendagri 12 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Perbup (Peraturan Bupati) nomor 59 tahun 2020. Pemerintah kabupaten Bekasi membentuk koordinator wilayah (korwil). Dimana Korwil tersebut tugas pokok dan fungsinya sama persis dengan UPTD yang tersebar di 23 Wilayah Kecamatan, hanya saja yang menjadi pembeda adalah dasar unit kerjanya, di mana dahulu UPTD Pendidikan adalah Struktural sedangkan KORWIL adalah Non Struktural alias Fungsional.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bekasi nomor 59 tahun 2020 jelas tergambar dan terpampang dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat dalam wilayah kecamatan seperti:

  • Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian
  • Mengkoordinasikan administrasi peserta didik
  • Mengkoordinasikan administrasi perencanaan
  • Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian
  • Mengkoordinasikan administrasi keuangan
  • Mengkoordinasikan administrasi sarana dan prasarana

Bahkan dalam pasal 7  Peraturan Bupati Bekasi nomor 59 tahun 2020 disebutkan:

  • Ayat 3, Penunjukan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas

Seberapa besar kewenangan para KORWIL tersebut dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya yang nota bene adalah jabatan non struktural dan bukan jabatan definitif struktural yang SK nya jelas ditanda tangani oleh Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati Bekasi atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .

Pertanyaan mendasar yang terjadi adalah:

  • Bagaimana dengan status GURU yang ditunjuk menjadi Korwil, apakah berhak mengatur dan membina Kepala Sekolahnya, Pengawas Sekolahnya dan Penilik Sekolahnya secara efektif
  • Seberapa besar fungsi KOORDINATOR Pengawas Sekolah selama ini
  • Bagaimana juga dengan Pengawas yang berfisik lemah (Sakit Sakitan) dan ditunjuk menjadi Korwil
  • Adakah jaminan KORWIL dalam kinerjanya untuk menjadi efisien dan bukan menjadi raja raja kecil baru dalam singgasana besar kepala

Seharusnya Bupati Bekasi bisa lebih arif dalam membuat kebijakan dan menelaah setiap usulan kepentingan yang diusulkan dari setiap kepala dinas di bawahnya untuk di akomodir menjadi nilai hasil yang multi guna.

Bupati adalah Kepala dari sebuah Daerah yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk bisa membawa Daerahnya menjadi kemakmuran yang signifikan, dan bukan menjadi konflik kepentingan yang ambisius dalam masalah yang berkepanjangan.

BUPATI ITU DIPILIH MASYARAKAT UNTUK BERSOLUSI BERSAMA DAN BUKAN  UNTUK BERKOLUSI BERSAMA JAJARAN NYA

Berani terbuka pada ruang Keterbukaan Informasi Publik HEBAT.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

 

About the author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik

Related Posts

Don`t copy text!
ruangpublik.info