HUBUNGAN ORGANISATORIS ANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PENDIDIKAN

HUBUNGAN ORGANISATORIS ANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PENDIDIKAN

Peran serta masyarakat dalam usaha persekolahan dilatar belakangi berbagai kepentingan, misalnya:

    • keagamaan
    • sosial
    • kebudayaan
    • kebangsaan atau paham tertentu

Dalam perjalanannya usaha pendidikan tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, seringkali terjadi konflik kepentingan antara berbagai pihak, antara lain penyelenggara, pengelola, dan masyarakat pengguna pendidikan. Konflik bisa terjadi antar internal penyelenggara pendidikan (dalam lingkup sekolah), antar penyelenggara dan pengelola pendidikan (dalam struktur pendidikan) itu sendiri, bahkan dengan masyarakat.

Konsep dasar dan strategi penjaminan mutu pendidikan merupakan kajian penting bagi pendidik dan tenaga kependidikan, karena mereka merupakan komponen utama yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui standardisasi, sertifikasi, uji kompetensi, penilaian kinerja, dan evaluasi mutu internal atau Evadir (Evaluasi Diri). Diberlakukannya Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap pengelolaan di daerah. pada satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah yang berbasis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Namun akibat keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi. Oleh karena itu, standarnisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya quality assurance atau penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di Indonesia, Depdiknas mengembangkan sebuah Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP). Salah satu komponen dari SPPMP adalah monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Tujuan dari monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan oleh kantor Dinas

Pendidikan Kabupaten, dan pengawas sekolah di tiap kabupaten, agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten, yaitu:

      1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan monitoring oleh pemerintah kabupaten,
      2. uji coba petunjuk teknis pelaksanaan monitoring,
      3. me-review petunjuk teknis pelaksanaan monitoring,
      4. melaksnakannya secara nasional.

Monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten bisa melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS adalah penilaian untuk meninjau kesesuaian kinerja sekolah dengan rencana sekolah yang telah dikembangkan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas atau mutu pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya manusia. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memiliki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas, pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standardisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (top government) ke pemerintahan daerah (district government), yang berpusat di pemerintahan kota dan Kabupaten. Dengan demikian, kewenangan-kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di pundak Pemerintah Kota dan Kabupaten, sehingga implementasinya akan diwarnai oleh political will pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini, tentu saja yang paling menentukan adalah Bupati/wali kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu/kualitas pendidikan di daerahnya, meskipun tidak selamanya demikian, karena dalam pelaksanaannya tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang digulirkan, sehingga menimbulkan berbagai kerancuan bahkan penurunan kualitas. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, keberhasilan dan kegagalan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada guru, kepala sekolah dan pengawas, karena ketiga figur tersebut merupakan kunci yang menetukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang lain. Dalam posisi tersebut baik buruknya komponen sekolah yang lain sangat ditentukan oleh kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas, tanpa mengurangi arti penting tenaga pendidikan yang lain. Implementasi desentralisasi pendidikan menuntut kepala sekolah dan pengawas untuk mengembangkan sekolah yang efektif dan produktif, dengan penuh kemandirian dan akuntabilitas. Pendidikan bangsa Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan banyak kasus-kasus yang terjadi disetiap penjuru negeri. Masalah pendidikan yang ada di Indonesia semakin hari semakin rumit, bertambah banyak dan kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, meskipun mungkin telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, tetapi sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapakan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, tenaga kependidikan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana dan program. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Proses pendidikan merupakan seperangkat upaya untuk mengubah input menjadi out put yang diharapkan. Dalam pendidikan berskala mikro (sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik, yang berarti bahwa peserta didik benar-benar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, dan pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar cara belajar, menjadi manusia pembelajar. Output pendidikan tidak hanya berupa lulusan sekolah, tetapi juga merupakan kinerja sekolah, prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah, yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:

      1. prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba akademik dan
      2. prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan. Hasil pendidik dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperolah siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia pada hakekatnya adalah akumulasi dari penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

      1. Rendahnya kualitas sarana fisik Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dasar yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
      2. Rendahnya kualitas guru Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
      3. Rendahnya Kesejahteraan Guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang kurang layak, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mi rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.
      4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia sd pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 jutasiswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidak merataan tersebut.
      5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbang Depdiknas, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidak serasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
      6. Mahalnya biaya Pendidikan bermutu. Kalimat ini sering muncul untuk men-justifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk ‘cuci tangan’.

ORGANISASI PGRI DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No 14 Tahun 2005 Pasal 1). Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui organisasi profesi guru. Dalam UU Guru dan Dosen Pasal 41 ayat 2 disebutkan, organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam profesi keguruan, profesi guru memiliki ikatan kesejawatan, kode etik profesi, dan organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur yang berkaitan dengan keprofesian (UU Guru dan Dosen Ps.42). PGRI adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme, memperjuangkan perlindungan hukum, dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan inspirasi anggotanya. PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya.

PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional kepada anggotanya. PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Menurut UU Guru dan Dosen Bab III, Pasal 7. Dari uraian tersebut di atas seseorang yang berprofesi sebagai guru diharapkan menjadi anggota organisasi profesi PGRI yang merupakan wadah/tempat dalam mendukung tugas dan profesi sebagai guru.

Dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai organisasi profesi, PGRI memiliki dasar kebijakan. Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam. Namun secara umum kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatas masalah-masalah yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kebijakan (policy) dimaknai sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik-praktik yang terarah. Dasar kebijakan organisasi PGRI yang digunakan sebagai landasan Organisasi PGRI dalam pelaksanaan segala tugas, peran, dan fungsinya adalah menggunakan Hasil Keputusan kongres XX PGRI tahun 2008, yang didalam pelaksanaannya mempertimbangkan UU RI No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kepres RI No 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional.

Menurut Anggaran Dasar PGRI hasil Kongres XX tahun 2008 Bab III Pasal 3 menyebutkan PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan.

Idealnya peran PGRI sebagai organisasi profesi bagi guru adalah sebagai berikut:

      • Mendorong anggota (guru) untuk meningkatkan kualitas kerja untuk menjadi guru yang professional.
      • Mengikutsertakan tenaga pendidik/kependidikan untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, KKG dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
      • Memotivasi guru agar meningkatkan kualifikasi akademik (menempuh pendidikan S1 atau S2).
      • Berusaha ikut terlibat aktif dalam promosi dan pengembangan karier anggota.
      • Membantu anggota Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri untuk mendapat SK GTT dari pemerintah daerah, sebagai modal mendapatkan kesempatan mengikuti sertifikasi.
      • Memantau dan mengendalikan iuran/pungutan yang penggunaannya tidak jelas, contoh: waktu pemberkasan sertifikasi, pencairan sertifikasi (TPP), dll.
      • Mendorong anggota (Guru dan Kepala Sekolah) untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi dan informasi (IT).
      • Memperjuangkan guru-guru yang usianya sudah 55 tahun untuk diikutkan sertifikasi walaupun belum memiliki ijazah S1.

Untuk mengembangkan profesionalisme guru, PGRI hendaknya mempunyai program-program, baik yang dalam perencanaan, sedang, maupun sudah dilaksanakan, serta tindak lanjut terhadap program-program yang sudah/belum terlaksana.

Gambaran program-program tersebut misalnya:

    1. Program-program yang akan dilaksanakan PGRI seperti:
      • Bidang Umum
      • Organisasi dan Kaderisasi
      • Bidang Profesi dan Pendidikan
      • Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
      • Bidang pendidikan agama
      • Bidang pemberdayaan perempuan;
      • Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, dan Generasi Muda
      • Bidang Olahraga dan seni Budaya
      • Bidang advokasi dan hukum
      • Bidang keuangan.
    1. Program-program yang sedang dilaksanakan PGRI saat ini:
      • Konsulidasi di tingkat cabang dan reorganisasi tingkat ranting pada semua jenjang sekolah negeri maupun swasta (tingkat PAUD s/d SMP).
      • Pengadaan KTA PGRI dari jenjang PAUD s/d SMP.
      • Mengajak tenaga pendidik dari jenjang PAUD s/d SMP, untuk menjadi anggota PGRI.
      • Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan mulai dari PAUD s/d SMP
      • Memperjuangkan guru yang mendekati purna tugas untuk diikutkan sertifikasi tanpa melihat ijazah.
      • Ikut aktif dalam promosi guru yang berkarier untuk menduduki suatu jabatan
      • Ikut aktif dalam mempertimbangkan penempatan pejabat di lingkungan
      • Melaksanakan kegiatan seni dan budaya.
      • Pengendalian terhadap pungutan-pungutan yang penggunaanya tidak jelas.
    1. Program-program yang sudah dilaksanakan PGRI:
      • Konsulidasi di tingkat cabang sampai ranting.
      • Menertibkan data anggota dan pengadaan KTA.
      • Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan dan instansi sektoral.
      • Memperjuangkan anggota yang semestinya ikut sertifikasi.
      • PORGU (Pekan Olahraga Guru).
      • Memperjuangkan GTT untuk mendapat SK dari pemerintah daerah.
    1. Program-program yang belum dilaksanakan PGRI:
      • Pembangunan kantor.
      • Seminar, lokakarya, workshop.
      • Membantu cara pembuatan karya tulis.
      • Pengurusan SK berkala.
      • Memberi tali asih kepada guru/kepala sekolah yang purna tugas.
      • Penghargaan kepada guru yang berprestasi.
      • POR PGRI.
      • Bidang Advokasi dan Hukum, dan sebagainya.

Konsep dan kebijakan organisasi PGRI seharusnya telah diimplementasikan melalui peran dan upayanya melalui program-program yang telah dicanangkan, baik program yang masih direncanakan, sedang dilaksanakan, sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Fungsi dan Peran PGRI sebagai tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. PGRI beserta seluruh anggotanya seharusnya secara terusmenerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PGRI bertugas membina serta mengembangkan sikap, perilaku, dan keahlian agar para guru anggota PGRI mampu melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat diharapkan serta dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Guru anggota PGRI tidak hanya mengajar kompetensi dasar kepada anak didik, akan tetapi juga bertanggung jawab atas pembentukan karakter untuk anak didik agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, berilmu, berwatak mulia, bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab. Guru yang bermutu dan bertanggung jawab merupakan pilar utama untuk mencapai keberhasilan pendidikan, yang pada gilirannya hasil dari didikannya akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, kebulatan tekad, jiwa dan semangat kejuangan, kesetiakawanan sosial dan organisasi, peningkatan mutu dan kemampuan profesional, dan ditingkatkan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam mengembangkan profesionalisme guru PGRI mempunyai program-program yang dibagi dalam beberapa bidang. Bidang-bidang itu antara lain:

      • Bidang Umum, Organisasi, dan Kaderisasi.
      • Bidang Profesi dan Pendidikan.
      • Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan.
      • Bidang Pendidikan Agama.
      • Bidang Pemberdayaan Perempuan.
      • Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Generasi Muda.
      • Bidang Olahraga dan Seni Budaya.
      • Bidang Advokasi dan Hukum.
      • Bidang Keuangan.

Dalam setiap bidang mempunyai beberapa program yang tentunya harus tuntas dan terlaksana dalam kurun waktu lima tahun masa bakti kepengurusan PGRI. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut tak jarang terjadi masalah-masalah dalam beberapa program yang sudah dicanangkan. Hal tersebut diatasi dengan musyawarah melalui rapat kerja yang diadakan minimal satu kali dalam setahun. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan PGRI tersebut dapat menuntaskan semua program-program yang telah dicanangkan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru. Pengakuan masyarakat dan pemerintah atas eksistensi PGRI sebagai organisasi profesi akan mempermudah dan memperlancar PGRI dalam menjalankan tugas dan perannya, dan sebagai penyemangat bagi para pengurus PGRI. Sesuai dengan PGRI sebagai organisasi yang bersifat unitaristik, independent dan non politik. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi program-program yang telah dicanangkan PGRI akan bisa teratasi, salah satu contohnya kurangnya sarana dan prasarana yang saat ini masih belum bisa terpenuhi, dengan dukungan anggota yang besar, mungkin akan segera dapat teratasi.

DEWAN PENDIDIKAN DALAM MUTU PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan sumber daya manusia, maka pemerintah, kalangan swasta telah terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 diamanatkan bahwa: “Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

    1. Kenyataan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini memperlihatkan antara lain dengan nilai ujian nasional (UN) siswa yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil. Ada dua faktor yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, karena: strategi pembangunan pendidikan yang selama ini lebih bersifat input-oriented, strategi yang demikian lebih berstandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan menghasilkan ouput (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang dikenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah) melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.
    2. Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Pendidikan nasional mempunyai tujuan, seperti yang telah diungkapkan di atas tentu tidak mudah untuk mewujudkan, karena pendidikan merupakan kegiatan dinamis yang selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Untuk itu pendidikan selalu memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Salah satu upaya perbaikan pendidikan adalah dengan memperbaiki pengelolaan pendidikan, karena pengelolaan pendidikan diperlukan baik tingkat makro yaitu pada Kementerian Pendidikan Nasional, ditingkat mezzo yaitu pada Dinas Pendidkan Nasional provinsi, Kabupaten dan di tingkat mikro yaitu pada perguruan tinggi dan sekolah. Tahun 2001 merupakan awal berlakunya otonomi daerah di Indonesia, saat ini otonomi pendidikan merupakan salah satu bagian dari otonomi daerah itu sendiri mulai digulirkan meskipun secara bertahap. Sekaranglah waktunya bagi para ahli, praktisi dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan nasional. Perbincangan tentang pelaksanaan otonomi pendidikan seakan tak pernah berakhir. Hal ini disebabkan oleh karena persoalan yang belum terpecahkan di dalamnya. Ada dua isu besar yang mengiringi pelaksanaan otonomi pendidikan, yakni dimulai dari masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan dan kecenderungan merosotnya hasil perkembangan pendidikan yang selama ini dicapai. Tak dapat ditolak, kedua isu ini akan memengaruhi arah pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Masa transisi pendidikan mengharuskan diperlukannya landasan dasar pendidikan yang lebih demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografi dan nilai-nilai daerah setempat, sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju kearah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ada keberagaman daerah dalam menyikapi diberlakukannya dua otonomi ini, ada daerah yang optimis dan pihak lain merasa pesimis. Daerah yang merasa pesimis lebih disebabkan adanya realitas kondisi daerahnya, khusus kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan (khususnya sekolah) sangat rumit dan unik, terutama karena terbatasnya sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang ideal. Hal ini memaksa para kepala sekolah selaku manajer pendidikan di sekolah dituntut untuk berusaha keras mencari, mempelajari dan menerapkan konsep-konsep, prinsip, metode dan teknik perencanaan yang jitu. Perencanaan pendidikan diawali dengan memperkirakan potensi sumber dana dan kekayaan yang akan tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan tingkatan tujuan yang ada dengan melibatkan orang tua murid dan masyarakat melalui lembaga yang secara khusus dibentuk untuk itu.

Lemahnya peranan kepala sekolah dalam mengelola lembaganya juga merupakan kendala terhadap kemajuan pendidikan, ada tiga faktor yang membuat lemahnya peranan kepala sekolah, yakni:

      • Kepala sekolah memiliki otonomi yang sangat terbatas.
      • Kepala sekolah kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik.
      • Kecilnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah.

Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional pada pasal 2: “Peran serta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional”.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah:

      • Pendirian dan penyelenggaraan satuan pada jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan dijalur sekolah.
      • Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik.
      • Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan.
      • Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional.
      • Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan bentuk lain yang sejenis.
      • Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
      • Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
      • Pemberian kesempatan magang atau latihan kerja.
      • Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan nasional.
      • Pemberian bantuan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
      • Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Beberapa informasi tersebut di atas tergambar betapa kecilnya kontribusi masyarakat terhadap dunia pendidikan khususnya sekolah. Dengan keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 2000 mencerminkan adanya kemauan Pemerintah pusat (Political Will) untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan pada masa lampau. Demikian halnya dalam perumusan kebijakan otonomi daerah khususnya dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan serta sarana dan prasarana, yang secara oprasional pihak sekolah diberi kewenangannya itu sekolah harus dibantu oleh masyarakat atau berbagai pihak yang berkepentingan (stakehorders).

“Pendidikan dengan segala persoalannya tidak diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya sekolah perlu mengundang berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan lebih bermakna bagi sekolah, terutama bagi peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, partisipasi masyarakat tidak seharusnya hanya dalam bentuk dana, melainkan juga sumbangan pemikiran dan tenaga”.

Bertitik tolak dari hal-hal di atas, maka pada awalnya konsep School Based Manajemen (SBM) ditawarkan untuk membangun sebuah pendidikan masa depan yang mandiri, otonom dan berpijak di atas kekuatan masyarakat serta berwawasan lingkungan dengan pemberian peran penting kepada masyarakat. Otonomi daerah sesungguhnya memberi angin segar terhadap beberapa wilayah yang dianggap mampu dan layak untuk mengembangkan pendidikan karena ditunjang oleh kekayaan alam, budaya dan lain sebagainya, tetapi sebaliknya bagi daerah yang minim hal ini akan mempunyai permasalahan tersendiri. Para Pakar menjelaskan bahwa: “melalui otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan besar untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan-nya termasuk mempertanggungjawabkan hasilnya”. Unsur yang ditempatkan bersama-sama di daerah, yakni kewenangan pengambilan keputusan, alokasi dan penggunaan dana serta akuntabilitas hasil, pengambilan keputusan pendidikan masa lalu banyak kewenangan bahkan hal-hal yang bersifat teknis tidak berada di daerah tetapi di pusat atau di provinsi, demikian pula keputusan penggunaan dana, namun sebagian besar akuntabilitas hasil diletakkan di daerah bahkan di sekolah. Hal ini yang menjadi salah satu sumber masalah yang terjadi pada masa lalu yang sentralistik. Era otonomi ini mengharapkan sekolah untuk lebih bergerak secara mandiri dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah, seperti dijelaskan oleh banyak pakar: Kepentingan utama format otonomi sekolah adalah tampilnya kemandirian sekolah untuk meningkatkan kinerjanya sendiri, dengan mengakomodasi berbagai potensi sumber daya sekolah yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud mutu hasil belajar para siswa.

Dewan Pendidikan berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya kualitas manajemen sekolah dan layanan belajar di sekolah. Dewan Pendidikan melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai keperluan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ketua Dewan Pendidikan untuk mengetahui lebih jelas terhadap pengawasan pemberdayaan sekolah “Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendidikan” hasil jawaban yang didapatkan adalah sebagai berikut: Pengawasan yang dilakukan adalah ikut melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan diantaranya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Ujian Nasional (UN). Hal lain yang dilakukan adalah memberikan saran kepada pejabat Pendidikan Nasional (Ka. Diknas/Ka. Disdik) dan Kepala Sekolah agar DAK tidak diborongkan (dikerjakan pihak ketiga), namun masih ada beberapa sekolah yang melakukan hal tersebut. Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Dewan Pendidikan memperhatikan akan pemberdayaan sekolah-sekolah yang ada sehingga memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:

      • Kebijakan dan program pendidikan.
      • Kriteria kinerja daerah dibidang pendidikan.
      • Kriteria tenaga kependidikan khususnya guru, tutor, konselor, dan kepala satuan pendidikan.
      • Kriteria fasilitas pendidikan

Mengacu pada tujuan, peran, dan fungsi Dewan Pendidikan, power intelektualitasnya harus sama kuat dengan parlemen dan eksekutif sehingga di antara mereka tejadi tawar-menawar yang seimbang dalam kebijakan pendidikan. Dewan Pendidikan dapat sebagai pemberi pertimbangan terhadap Dinas Pendidikan. Dewan Pendidikan memberikan saran dan masukan kepada Diknas/Disdik agar kegiatan dilaksanakan sesuai juknis serta melakukan kegiatan penggalangan dana dengan instansi terkait atau terhadap donatur maupun wali siswa yang dipandang berkemampuan untuk memberi beasiswa murid dan guru yang berprestasi. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah proses peningkatan kemampuan manusia agar mampu melakukan pilihan-pilihan. Hal ini memusatkan perhatian pada pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia sebagai personil dalam organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekadar meningkatkan kemampuan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan tersebut. Penentuan kepemimpinan baik lembaga instansi di bidang pendidikan maupun pemimpin sekolah, Dewan Pendidikan memberi suatu pandangan yang menyatakan adanya kepentingan dalam pengembangan personil dinyatakan secara konseptual pengembangan bukanlah sesuatu yang diperlukan sekolah bagi guru tetapi merupakan hal yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Pada dasarnya pengembangan berorientasi pada pertumbuhan.

Hubugan organisatoris antara PGRI dan Dewan Pendidikan seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, memotivasi pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan jalan meningkatkan kerja sama dengan diknas dan disdik melalui perantara keduanya. Pemerintah daerah khususnya dapat merealisasikan upaya keduanya secara menyeluruh, sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan pendidikan pada masa sekarang dan akan datang baik berupa bantuan fisik maupun bantuan non fisik. Semoga seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung jalannya pendidikan demi kemajuan bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara serta keluarga.

Diambil dari Berbagai sumber, serta hasil dialog interaktif dengan Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi dan juga Ketua PGRI Kabupaten Bekasi Bp. Asep Saefullah, M.Pd.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

About the author: bram ananthakuanantha

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik

Related Posts

EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info