SEKRETARIAT DAERAH PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT PARTAI

SEKRETARIAT DAERAH PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT PARTAI

Salah satu faktor yang sangat menentukan terjadinya peningkatan kinerja pemerintah daerah ialah faktor kelembagaan, kelembagaan di daerah yang bersifat aspiratif, efektif dan responsif merupakan daya dukung bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika perubahan sistem politik menuju ke arah sistem yang demokratis, maka efisiensi dan efektivitas menjadi parameter keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pemberdayaan politik rakyat, maka pemerintah menerapkan desentralisasi secara luas dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih, tentu mengandung konsekuensi logis yaitu anggaran belanja maupun anggaran pendapatan, termasuk dalam kewenangan membuat kebijakan daerah. Pemerintahan yang akun-tabel dan efisien dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala yaitu, pertama faktor organisasi dan manajemen penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya dengan semakin banyaknya dinas,kantor dan lembaga baru yang dibentuk dengan jumlah jabatan struktural/fungsional bertambah banyak tapi miskin fungsi, sehingga terjadi duplikasi tugas dan fungsi antara dinas/ instansi/lembaga yang hampir mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lain, dan menjadi beban anggaran belanja daerah.

Keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI serta PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI yang diiringi oleh PERBUP NO 04 TAHUN 2020 TENTANG KEWENAGAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH yang membantu pemerintah (Bupati) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan tidak terlepas dari tuntutan untuk menjadi suatu organisasi berkinerja tinggi. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai rangkaian kegiatan yang diarahkan tercapainya tujuan organisasi melalui analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan bagian yang sangat strategis dalam rangka memperjelas pekerjaan antar pegawai, bahwa belum tentu nama jabatan yang sama mempunyai konsekuensi pekerjaan yang sama persis dan penggolongan jabatan secara umum, yang mempunyai indikasi memperluas cakupan pekerjaannya. Tetapi bagaimanapun, analisis jabatan tetap menjadi kebutuhan organisasi untuk memperjelas setiap jabatan.

Analisis jabatan ini akan memperjelas bagi pimpinan maupun anggota tentang muatan pekerjaan. Hanya dengan batasan yang jelas, maka memungkinkan bagi seseorang untuk mengembangkan profesionalisme. Para pegawai diharap mampu meraih kinerja yang baik dengan melalui pemahaman analisis jabatan. Jika para pegawai dapat mencapai profesionalisme yang diharapkan maka pegawai dapat mencapai kinerja yang baik dan bekerja secara efisien. Seiring dengan masalah analisis jabatan, pemerintah daerah yang dibantu oleh sekretariat daerah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada pada lingkup pemerintah daerah. Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah (Bupati) dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Di dalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur, peranan Sekretariat Daerah sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja suatu sistem Pemerintahan, dengan sendiriya tidak luput dari tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya yang ada. Terlihat bahwa para pimpinan organisasi harus mengaitkan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, serta mengembangkan budaya organisasi yang akan mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi.

Salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam hal kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan cara melakukan analisis jabatan dengan baik oleh suatu organiasi. sejak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/28/M.PAN.10/2004 Tanggal 10 Oktober 2004, tentang penataan pegawai negeri sipil, setiap instansi baik pusat maupun dareah wajib melaksakan kegiatan berikut: Pertama, melakukan penataan pegawai negeri sipil di lingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: Kep/23/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai. Kedua, setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/ M.PAN/6/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman Pelaksaaan Analisis Jabatan. Ketiga, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/mengacu pada keputusan Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam konteks organisasi publik, penilaian kinerja organisasi merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya penilaian kinerja maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai, atau akan diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana kinerja Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dipandang perlu melaksanakan itu semua.

SEKRETARIAT DAERAH PEJABAT NEGARA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA jelas diatur sesuai Pasal 122:

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

    1. Presiden dan Wakil Presiden
    2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
    3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
    4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
    5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
    6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
    7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
    8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
    9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
    10. Menteri dan jabatan setingkat menteri
    11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
    12. Gubernur dan wakil gubernur
    13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dan
    14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Pasal 123:

    • Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
    • Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
    • Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Disini jelas digambarkan bahwasanya SEKRETARIAT DAERAH BUKAN PEJABAT NEGARA.

 

SEKRETARIAT DAERAH PEJABAT PARTAI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA jelas diatur sesuai Pasal 9:

    • Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
    • Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 87:

    • PNS diberhentikan dengan hormat karena:
      1. Meninggal dunia
      2. Atas permintaan sendiri
      3. Mencapai batas usia pensiun
      4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau
      5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
    • PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
    • PNS diberhentikan dengan tidak hormat  atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
    • PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
      1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
      3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau
      4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Disini jelas digambarkan bahwasanya SEKRETARIAT DAERAH BUKAN PEJABAT PARTAI.

Lalu mengapa Kepala Daerah cenderung mempertahankan jabatan SEKRETARIAT DAERAH untuk bisa lebih lama meski jelang pensiun?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 213:

    • Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah.
    • Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
    • Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Pasal 214:

    • Apabila sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri.
    • Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
    • Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.
    • Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH menjelaskan Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENJABAT SEKRETARIS DAERAH Pasal 1:

Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:

    1. Sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau
    2. Terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Pasal 2:

    • Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena:
      1. mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan atau
      2. menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara.
    • Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak tanggal pelaksanaan penugasan dalam surat perintah tugas dari kepala daerah.
    • Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal pelaksanaan cuti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 3:

    • Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah:
      1. diberhentikan dari jabatannya
      2. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil
      3. dinyatakan hilang atau
      4. mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.
    • Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pengunduran diri sekretaris daerah karena mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
    • Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena sekretaris daerah diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal berlakunya pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai aparatur sipil negara.
    • Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena dinyatakan hilang terhitung sejak ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
    • Terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena mengundurkan diri terhitung sejak diterimanya surat pengunduran diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil oleh kepala daerah.

Pasal 4:

Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila:

    1. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja atau
    2. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal 6:

    • Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.A  atau   Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2020 TENTANG KEWENANGAN , KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Jadi Sekretariat Daerah adalah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dibantu oleh beberapa Asisten (5 Asisten bagi Pemerintah Provinsi dan 3 Asisten bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ). Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Pemerintah Daerah.

Disinilah Peran Kebijakan Bupati Selaku Kepala Daerah diuji untuk menentukan Para Pembantunya.

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

About the author: bram ananthakuanantha

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik

Related Posts

EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info