EKA SUPRIA ATMAJA BUPATI RASA HUJATAN

EKA SUPRIA ATMAJA BUPATI RASA HUJATAN

Secara spesifik, variabel karakteristik Bupati Bekasi itu yang diuji adalah Masa Jabatan, Inkumben, Pendidikan dan Usia Kepala Daerah. Sementara Pengukuran Kinerja merupakan faktor penting yang perlu dilakukan atas umpan balik suatu rencana yang telah diimplementasikan, meski terkadang masih sering diabaikan tanpa dilihat secara objektif.

Perlu diingat, Kinerja Organisasi sektor Publik adalah dipengaruhi oleh Konstitusi dan Faktor Politik.

Bupati Bekasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah suatu daerah. Bupati Bekasi sebagai pihak eksekutif dalam sistem pemerintahan memegang peran penting  dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah merupakan hasil preferensi dari kebijakan yang diambil pihak eksekutif. Berdasarkan model keagenan, faktor- faktor dukungan partai politik, pemilih (voters), ukuran DPRD, kemandirian keuangan   pemerintah daerah, populasi, besaran APBD, wilayah geografi pemerintah daerah dan tipe pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah suatu daerah. Dan ini yang kurang bisa dipahami semua pihak.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan suatu daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Bupati Bekasi) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Ketiga hal tersebut sehingga pada dasarnya berbeda, baik konsepsi maupun aplikasinya.

Mengapa ????

Mengacu pada UU No 32 Tahun 2004, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif yang berperan sebagai mitra kerja eksekutif daerah mempunyai tiga fungsi secara khusus yaitu fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Salah satu indikator kinerja pemerintah daerah adalah opini audit atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian governance dipercaya sebagai faktor utama keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan fungsinya pada entitas institutsional baik pada organisasi privat dan organisasi pemerintahan.

Hujatan pada Bupati Bekasi yang marak selama ini, itu karena apa ?

Mari paham dalam memahami Tatanan Tata Kelola Pemerintahan sebelum menghujat, seperti ramainya PDAM Tirta Bhagasasi (https://www.wartaekonomi.co.id/read272771/banyak-warga-keluhkan-lonjakan-tagihan-pdam-tirta-bhagasasi-bupati-bekasi-jangan-diam-saja)

(https://www.terdepan.co.id/2020/08/22/h-apuk-idris-tokoh-bekasisebut-bupati-goblok-membiarkan-oknum-pejabat-touring-ke-luar-daerah/)

Seorang pakar lingkungan hidup Kabupaten Bekasi Amrul Mustopa   yang notabene Pernah Belajar di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan Lulusan Fakultas Teknik Jururan teknik Lingkungan Universitas Pasundan Tahun 2001, pernah menyatakan bahwa, beberapa masalah yang dihadapi oleh PDAM saat ini antara lain adalah:

  • Presepsi mengenai manajemen PDAM tidak dilihat secara utuh sebagai pengelolaan perusahaan, penekanannya masih diarahkan kepada fungsi sosial.
  • Dilihat dari aspek manajemen dan pengembangan SDM, organisasi PDAM sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
  • PDAM dibebani tugas sebagai pemasok PAD khususnya pada saat kritis.
  • Tarif air minum PDAM relatif rendah sehingga tidak bisa mengantisipasi perubahan biaya operasi akibat kenaikan harga energi dan bahan kimia.
  • Tingkat pelayanan masih rendah dan sulit mengembangkan diri, karena terhentinya dana dari pusat, sedangkan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk PAD.
  • Prosentase kehilangan atau kebocoran air di PDAM masih cukup tinggi.
  • Kualitas sumber daya manusia yang ada masih kurang memadai untuk kondisi saat ini.
  • Profesionalisme yang masih rendah.
  • Masih sering dibebani tanggung jawab berbagai kegiatan yang kurang relevan dengan fungsinya.

Disini uraianya cukuplah jelas dan lugas, bahwasanya tujuan pembangunan air minum dapat dicapai dengan baik, diperlukan perubahan kebijakan pembangunan air minum yang didasarkan kepada :

  1. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi.

Saat ini masyarakat menganggap bahwa air merupakan benda sosial (public good) yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Anggapan ini membuat masyarakat tidak menghargai air sebagai benda yang langka dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga masyarakat mengeksploitasi air secara bebas dan berlebihan. Untuk merubah anggapan dan perilaku tersebut diperlukan  usaha kampanye publik dan sosialisasi kepada lapisan  masyarakat bahwa air merupakan benda langka yang mempunyai nilai ekonomi dan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sehingga diharapkan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan air akan berubah, lebih bijak dalam mengeksploitasi air, lebih efisien dalam memanfaatkan air, berkorban dalam mendapatkan air. Prinsip utama dalam pelayanan air minum adalah “pengguna/pemakai harus membayar atas pelayanan yang  diperolehnya”.

  1. Pilihan yang Diinformasikan Sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan.

Pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach) menempatkan masyarakat pada posisi teratas dalam pengambilan keputusan dalam hal pemilihan sistem yang akan dibangun, pendanaan, dan tata cara pengelolaannya. Untuk meningkatan efektivitas pendekatan  tersebut, pemerintah sebagai fasilitator harus memberikan pilihan yang diinformasikan kepada masyarakat. Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh aspek pembangunan air minum, seperti teknologi, pembiayaan, lingkungan sosial-budaya, kelembagaan pengelolaan, serta partisipasi masyarakat dalam keinginan membayar untuk pelayanan, biaya produksi dan pemeliharaan.

  1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan air minum mulai dari sumber air, pengambilan air baku, pengolahan air minum, jaringan distribusi air minum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kaidah dan norma kelestarian lingkungan.

  1. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum harus mampu mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Salah satu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat adalah melalui pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini merupakan komponen utama dalam pembangunan air minum selain komponen fisik prasarana dan sarana air minum.

  1. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin.

Pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan air minum yang layak dan terjangkau. Oleh sebab itu pembangunan air minum harus memperhatikan dan melibatkan secara aktif kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tidak mampu lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sebagai upaya agar mereka tidak terabaikan dalam pelayanan air minum, sehingga kebutuhan mereka akan air minum dapat terpenuhi secara layak, adil dan terjangkau.

  1. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.

Perempuan mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan air minum untuk kepentingan sehari-hari sangat dominan. Mereka langsung berhubungan dengan pemanfaatan prasarana dan sarana air minum dan lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dalam kemudahan menggunakan prasarana dan sarana air minum. Sehingga sepatutnya menempatkan perempuan sebagai pelaku utama dalam pembangunan air minum.

  1. Akuntabilitas Proses Pembangunan

Dalam era desentralisasi dan keterbukaan maka pembangunan air minum harus menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap prasarana dan sarana air minum yang dibangun serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal lebih dini sistem pengelolaannya. Prisnsip dari, oleh dan untuk masyarakat dalam pembangunan air minum mempunyai sasaran akhir masyarakat yang berkemampuan mengoperasikan, meme- lihara, mengelola, dan mengembangkan prasarana dan sarana yang telah dibangun. Sehingga pembangunan air minum harus lebih terbuka, transparan, serta memberi peluang kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan air minum dengan kemampuan sumber daya yang ada pada seluruh tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pelasanaan, operasi dan pemeliharaan, dan pengembangan pelayanan.

  1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator.

Pada prinsipnya, peranan pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai penyedia. Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat memberi kesempatan kepada pihak lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untuk meningkatkan pelayanan air minum. Fasiltasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana air minum serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

  1. Peran Aktif Masyarakat.

Seluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan air minum. Keterlibatan tersebut dapat pula melalui perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat.

  1. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran.

Pembangunan air minum harus optimal dan tepat sasaran, maksud optimal adalah kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan nyaman serta terjangkau semua lapisan masyarakat. Jenis pelayanan air minum harus ditawarkan kepada masyarakat pengguna agar mereka dapat memanfaatkan sesuai dengan pilihannya. Tepat sasaran diartikan sebagai cakupan pelayanan prasarana dan sarana air minum yang dibangun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

  1. Penerapan prinsip Pemulihan Biaya.

Kapasitas dan kemampuan anggaran pemerintah (pusat dan daerah) yang ada tidak mencukupi untuk terus membangun dan mengelola prasarana dan sarana air minum bagi seluruh masyarakat. Untuk menunjang keberlanjutan pelayanan maka pembangunan dan pengelolaan pelayanan air minum perlu memperhatikan prinsip pemulihan biaya (cost recovery). Sehingga pembangunan air minum yang berbasis masyarakat perlu memperhitungkan seluruh komponen biaya pembangunan, mulai biaya perencanaan, pembangunan fisik, dan operasi pemeliharaan serta penyusutannya (depreciation). Besaran iuran atas pelayanan air untuk menutup minimal biaya operasional, harus disepakati oleh masyarakat pengguna sesuai dengan tingkat kemampuan/daya beli masyarakat setempat.

Mengenai kenaikan tarif PDAM itu sendiri, mari kita sama sama melihat Permendagri No. 21 Tahun 2020, dimana poin mendasar Permendagri No. 21 Tahun 2020 adalah memperkuat peran gubernur sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan pembinaan kepada kabupaten dan kota. Selain itu, permendagri ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali tujuan dari dibentuknya BUMD. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui dari aturan Permendagri yang baru ini yaitu pertama, gubernur mewajibkan pemberian subsidi dari APBD Kabupaten/Kota apabila Bupati/Walikota menetapkan tarif di bawah pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) pasal 29A. Kedua, apabila selama tiga tahun berturut-turut pemkab/pemkot sudah memberikan subsidi APBD kepada BUMD Air Minum namun tarifnya belum juga mencapai FCR, gubernur mempunyai hak menggabungkan BUMD Air Minum dengan BUMD Air Minum lainnya atau mengalihkan pelayanan penyediaan Air Minum menjadi dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada organisasi perangkat daerah (pasal 29B).

Layak kah kita untuk menghujat Bupati Bekasi hanya berdasarkan faktor ketidakpuasan secara personal tanpa mau tahu akan analisa permasalahan secara utuh.

Tata Kelola Pemerintahan Jelas Berbeda dengan Tata Kelola Rumah Tangga.

Mari Cerdas
Mari Berwawasan
Mari Bijak

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

 


 

 

 

About the author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik

Related Posts

Don`t copy text!
ruangpublik.info