ruangpublik.info Kebijakan Publik AMANAT KOSNTITUSI DAN CALO ANGGARAN DALAM POTENSI KORUPSI DI KEBIJAKAN PUBLIK

AMANAT KOSNTITUSI DAN CALO ANGGARAN DALAM POTENSI KORUPSI DI KEBIJAKAN PUBLIK

AMANAT KOSNTITUSI DAN CALO ANGGARAN DALAM POTENSI KORUPSI DI KEBIJAKAN PUBLIK

Modus operandi yang paling canggih dari tindak pidana korupsi saat ini adalah melalui kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD dan juga lembaga perbankan.

Jaksa Agung M.A Rachman dulu dalam sambutannya pada seminar yang berjudul Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi di Semarang, pernah menyatakan bahwa modus operandi yang paling canggih dari tindak pidana korupsi saat ini adalah melalui kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD dan juga lembaga perbankan. Rahman juga berpendapat semenjak otonomi daerah dengan UU No. 22/ 99 memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengeluarkan produk-produk legislatif maupun eksekutif berupa peraturan daerah, surat keputusan ataupun melalui keputusan-keputusan rapat. Produk-produk seperti itu seakan memberikan legislasi secara hukum bagi pembuatnya, walaupun kebijakan tersebut ternyata mengandung unsur-unsur yang masuk dalam pengertian melawan hukum atau menyalah gunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau 3 UU TPK No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Para pelaku dari pembuat kebijakan publik ini adalah pimpinan dan anggota DPRD, Menteri, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, Direksi BUMN, BUMD atau perbankan milik pemerintah. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan produk kebijakan publik selama ini telah digelar di berbagai pengadilan di Indonesia, untuk legislatif seperti di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk eksekutifnya di NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Terhadap kasus-kasus tersebut sebagian sudah ada yang diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dan sebagian lagi masih dalam proses. Rachman juga menilai bahwa serangkaian peraturan perundang-undangan yang ada kurang mendukung atau belum cukup mengatur tentang penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, seperti KUHAP yang berlaku selama ini mengandung berbagai kelemahan dalam sistem dan prosedural yang menghambat upaya penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut dengan KKN. KUHAP yang selama ini telah menciptakan pengkotak-kotakan aparat penegak hukum sehingga tidak terwujud apa yang disebut sistem keterpaduan dalam penanganan perkara tindak pidana. Selain itu semangat yang terkandung dalam KUHAP berpihak pada pelaku kejahatan dibandingkan dengan kepentingan para pencari keadilan. Selain itu beberapa peraturan perundangan memberikan hak-hak kekebalan tertentu bagi pejabat publik sehingga hal ini bisa membatasi kelancaran pemeriksaan ataupun pemberian tindakan hukum bagi pejabat yang terlibat perkara. Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 4 tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD serta UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Otonomi yang memberikan kekebalan tertentu bagi pejabat seperti Gubernur, Bupati dalam proses penyidikan perkara pidana. Pemberantasan korupsi ini lamban menurut Rachman juga karena lemahnya komitmen politik dari lembaga-lembaga tinggi negara.

Dikutip dari

(http://www.bpkp.go.id/berita/read/282/11850/Korupsi-Lewat-Kebijakan-Publik )

Lembaga Legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga Yudikatif dan Eksekutif. Sedangkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII), sebuah lembaga yang aktif menentang praktik korupsi. Dalam skala satu hingga lima, DPR/DPRD menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Sebelumnya, TII juga pernah mengumumkan hasil survei bahwa lembaga terkorup di Indonesia ditempati partai politik yang notabene adalah ”rumah” para elit politik kita, baik elit politik di lembaga Eksekutif maupun Legislatif. Harus diakui, bahwa bandul korupsi telah benar-benar bergeser dari birokrasi menuju lembaga Legislatif dan partai politik.

Pengertian Korupsi itu sendiri pun dapat didefinisikan dalam arti hukum yang berdasarkan norma. Di mana pada masyarakat tertentu, definisi tersebut dapat berbentuk serupa (coincedent). Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.
Oleh karena itu, orang yang korup menurut hukum dapat saja dianggap tindakan tidak tercela dalam koridor norma. Sebaliknya, orang bisa dinilai korup oleh standar normatif, namun justru dianggap bersih menurut hukum. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh pemerintah untuk tujuan pribadi.

Dalam tool kit Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office Drug Control And Crime Prevention (UN-ODCCP), dipublikasikan beberapa bentuk tindakan korupsi, salah satu diantaranya yaitu: Pemberian suap/ sogok (bribery). Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu. Dalam konteks hukum yang berkembang, delik suap bukan merupakan persoalan baru. Dalam bahasa latin delik suap disebut briba, yang maknanya a piece of bread given to beggar (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Makna ini kemudian berkembang ke makna yang bisa diartikan positif, yakni sedekah (alms), namun lebih dominan kepada gift received or given in order to influence corruptly yang oleh Prof Muladi, S.H. di pahami sebagai pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud mempengaruhi secara jahat atau korup.

POLA DAN MODUS KORUPSI

POLA MODUS
Pengalihan Pos (peruntukan) Pos Subsidi untuk kabupaten digunakan untuk pilkada Provinsi (NTB), Pos dana tak tersentuh untuk Pilkada (Sleman), Pos sewa rumah (terlalu tinggi) dialihkan untuk beli kendaraan dinas/ motor (lampung)
Manipulasi Anggaran Mark-up bukti pengeluaran, Perjalanan dinas fiktif/ bukti fiktif
Pergeseran Mata anggaran Menggeser alokasi belanja publik ke aparatur pada saat disahkan
Publikasi Anggaran Pengalokasian mata anggaran baru dengan maksud, tujuan, dan peruntukan yang sama dengan pos anggaran lain. Contoh : pos asuransi kesehatan (PP 110 + Perda), Pos pemeliharaan kesehatan(Perda), Rumah dinas, Tunjangan Pemeliharaan rumah, Sewa Rumah, Mobil baru dan Biaya pemeliharaan mobil
Pengurangan dan penghilangan sumber PAD Mark-down penurunan target PAD dari potensi yang ada. Contoh Parkir di kota Yogyakarta, dan Pengalihan aset daerah menjadi aset pribadi
Pembuatan Produk hukum daerah tanpa acuan produk hukum yang lebih tinggi Penambahan mata anggaran baru diluar Peraturan Pemerintah No. 110 yang dilegalkan dalam Perda dan Pengalokasian yang lebih besar dari ketentuan yang ada
Tender proyek pembangunan Manipulasi proyek yang seharusnya ditenderkan oleh Pemda diselesaikan dengan berita acara yang melibatkan pihak ketiga

Selain modus suap (Bribery), pos belanja bantuan yaitu dana hibah yang merupakan hasil dari penetapan kondisi darurat yang bermasalah dan menjadi isu kunci. Pos lain yang juga mirip adalah pos belanja bantuan. Seperti halnya pos belanja tak tersangka, mekanisme akuntabilitas yang rendah membuat pos yang jumlahnya tidak sedikit ini sangat jarang bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan
dengan baik. Tabel diatas menjelaskan pola dan modus operandi korupsi yang sering muncul dalam kebijakan anggaran.

Politik anggaran adalah konsep yang terkait dengan kekuasaan (power),dan Politik anggaran adalah pertarungan kekuasaan yang terjadi dalam proses anggaran, mulai dari perencanaan sampai pengawasan anggaran. Secara umum terdapat dua pandangan ,  pertama politik anggaran di definisikan sebagai proses kebijakan yang di dalamnya meliputi penetapan kebijakan pendapatan, belanja dan pengelolaan, maupun pengawasan dan pengendalian keuangan. Kedua, politik anggaran di definisikan sebagai “pertarungan kepentingan” diantara berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran.

Korupsi politik merupakan fenomena yang selalu terjadi melewati masa, sejarah, dan muncul dengan berbagai bentuk dan tipologi politik. Korupsi politik juga termasuk perilaku menyimpang yang berawal dari kewenangan politik yang melekat. Korupsi politik mempunyai dua pengertian. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara. Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka rekomendasi yang diajukan adalah melakukan revisi terhadap peraturan perundangan yang berpotensi melanggengkan korupsi. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap kewenangan yang dimiliki Legislatif, dengan mengurangi kewenangan DPRD yang terlalu besar. Sehingga, peluang Legislatif untuk melakukan bargaining position dengan Eksekutif yang mengarah pada kompromi politik, kolusi,koruptif akan dapat dihindarkan.

Dalam bidang hukum, amandemen-3 UUD 1945 telah melahirkan sebuah lembaga baru yang dikenal dengan sebutan ( The Guardian of Constitution ) yakni Mahkamah Konstitusi. Melalui lembaga ini, masyarakat dapat berpartisipasi menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maupun undang-undang lainnya. Tak hanya itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, negara memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam pembuatan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa hal ini semakin melengkapi ruang keterlibatan masyarakat dalam perumusan suatu kebijakan publik. Berbicara tentang partisipasi publik tentu tak dapat dilepaskan dari faktor keterbukaan penyelenggara negara terhadap kebijakan yang dibuat. Pada tahun 2008, Pemerintah dan DPR bersepakat melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan undang-undang ini diantaranya, pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan pubik, serta alasan pengambilan suatu keputusan pubik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. UU KIP ( KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ) menjadi salah satu landasan yuridis bagi penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kebijakan negara. Meskipun beberapa tahun ini ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, namun UU ini merupakan langkah maju pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan publik.

Kita berharap agar lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan pendapat masyarakat sebagai masukan dalam memperkaya kebijakan maupun keputusan yang akan dihasilkan. Untuk itu, diperlukan keseriusan pemerintah dan parlemen melalui kebijakan pengelolaan pendapat publik agar berjalan efektif, optimal dan tentunya bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kebijakan.

Kita berharap ke depan, ada berbagai langkah strategis lainnya dalam menciptakan mekanisme pengelolaan partisipasi publik yang efisien, konstruktif yang pada akhirnya bermanfaat dalam memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat.

Dan kita semua menginginkan para calo calo anggaran dengan modus membentuk tim dalam sebuah rapat anggaran , dimana tim ini terdiri dari beberapa anggota DPRD, dan mempunyai peran masing-masing, tidak ada di DPRD Kabupaten Bekasi. Dimana ada yang berperan menekan pimpinan SKPD dan atau Kepala  Daerah dari sisi hukum serta mengarahkan mata anggaran atau proyek yang mereka incar untuk disetujui.

MENCIPTAKAN KABUPATEN BEKASI YANG BERSIH BERMULA DARI DPRD – NYA

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishIndonesian
ruangpublik.info