ruangpublik.info Kebijakan Publik AMBIGUITAS TERHADAP POLITIK PERATURAN DAERAH DENGAN TINGKAT KEPATUTAN-NYA DI KABUPATEN BEKASI

AMBIGUITAS TERHADAP POLITIK PERATURAN DAERAH DENGAN TINGKAT KEPATUTAN-NYA DI KABUPATEN BEKASI

AMBIGUITAS TERHADAP POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN KORELASI ANTARA PERATURAN DAERAH DENGAN TINGKAT KEPATUTAN-NYA DI KABUPATEN BEKASI

Dalam studi ilmu dan teori perundang-undangan, paling tidak ada 4 syarat bagi peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) yang baik, yaitu :

    • Yuridis
    • Sosiologis
    • Filosofis
    • Dan teknik perancangan peraturan perundang undangan yang baik.

Adapun teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik itu harus memenuhi ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (peristilahan), ketepatan dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Selain keempat syarat tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material.

Asas asas formal itu meliputi :

    • Asas tujuan yang jelas
    • Asas organ atau lembaga yang tepat
    • Asas perlunya peratruran
    • Asas dapat dilaksanakan

Asas asas material itu meliputi :

    • Asas terminologi dan sistematika yang benar
    • Asas tentang dapat dikenali
    • Asas perlakuan yang sama dalam hukum
    • Asas kepastian hukum
    • Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Adapun ruang lingkup peraturan perundang-undangan Tingkat Daerah antara das sollen (apa yang seharusnya) dengan das sein (apa yang senyatanya) terdapat sedikit perbedaan utamanya setelah ditetapkannya UU No. 10 Tahun 2004 dan digantikan oleh UU No. 12 Tahun 2011 serta perubahan dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah (sekarang oleh DPRD atau Pemerintah Daerah, kursif (penulis) yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik tidak merupakan suatu keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dengan digantinya UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011 serta perubahan dengan UU No. 15 Tahun 2019, maka naskah akademik merupakan suatu keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam peraturan tertentu. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 43 Ayat (3) “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai dengan Naskah Akademik”.Ayat (4), berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai”:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Naskah akademik memperlihatkan, bahwa suatu rancangan undang-undang tidak disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak atau bukan dari pemikiran yang mendalam. Melainkan dari  penelitian yang mendalam dan perenungan yang matang. Naskah akademik juga berperan sebagai alat kontrol dalam menentukan kualitas suatu produk hukum dan akan memberi arah kepada pemangku kepentingan dan perancang dalam mengambil kebijakan dan acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan kedalam kalimat hukum. Namun, praktiknya selama ini naskah akademik terkadang hanya dijadikan pesanan belaka dan syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga naskah akademik yang dibuat tidak hasil kajian penelitian yang mendalam. Wajar sekiranya, rancangan undang-undang yang dibuat tidak maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (toetsingrecht atau review),yaitu: hak menguji formal (formele toetsingrecht) dan hak menguji material (materieletoetsingrecht). Yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana yang telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan hak uji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian atau sering juga disebut review pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan lembaga yang melakukannya. Bila dilakukan oleh lembaga eksekutif maka disebut sebagai executive review, dilakukan oleh lembaga judikatif disebut sebagai judicial review, atau bila dilakukan oleh lembaga legislatif maka disebut legislative review.

AMBIGUITAS TERHADAP PENGUJIAN PERDA OLEH PEMERINTAH Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda melalui executive review secara yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004. Dalam pasal 145 disebutkan:

    1. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
    2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah
    3. Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud
    5. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung
    6. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum
    7. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Hingga di cabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan digubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2015, namun tidak merubah secara signifikan terhadap pasal tersebut.

Apabila memperhatikan pembatalan Perda sebagaimana diatur dalam pasal 145
terdapat beberapa hal sebagai berikut:

    1. Mandat pembatalan Perda dilakukan oleh Pemerintah (Presiden) dengan Peraturan Presiden Pasal 145 ayat (2) memandatkan bahwa Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Lebih lanjut dalam pasal 145 ayat (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selama ini pembatalan Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, pembatalan tersebut dilakukan dengan mengggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri, hal ini disebabkan karena mandat yang ada dalam pasal 145 ayat (2). Pembatalan Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya yang berkaitan dengan APBD, pajak, retribusi dan tata ruang, karena Menteri Dalam Negeri adalah bagian dari Pemerintah, dan Pemerintah yang memegang kekuasaan negara, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal angka 1 yaitu ”Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal angka 2 disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Kemudian dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Berdasarkan Kepres Nomor 102 Tahun 2001 pasal 3 disebutkan bahwa tugas Menteri Dalam Negeri adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 4, dalam salah satu fungsi Departemen Dalam Negeri adalah “ pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah”. Dengan demikian, maka Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden dan merupakan bagian dari Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda yang bermasalah, karena urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah merupakan bagian dari urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
    2. Peraturan hanya bisa dibatalkan dengan Peraturan Dalam pasal 145 ayat (2) disebutkan bahwa Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mandat untuk pembatalan terhadap perda-perda bermasalah adalah dengan menggunakan Peraturan Presiden. Hal tersebut sesuai dengan asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan dimana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh Peraturan, dengan demikian maka tidak mungkin suatu beschikking membatalkan perda yang tentunya juga bersifat regeling. Namun demikian selama ini pembatalan Perda dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu di lain pihak Keputusan Menteri Dalam Negeri merupakan produk hukum yang bersifat beschikking (penetapan) sedangkan sebuah Perda sifatnya adalah pengaturan. Dengan demikian perda-perda yang telah diuji dan kemudian dibatalkan oleh Keputusan Menteri dalam Negeri pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan hukum, perda tersebut tidak batal demi hukum karena perintah pembatalannya pun cacat hukum.

Dalam teori pengawasan pengaturan daerah. Bahwa dalam hubungan ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan pernah lepas sekalipun konsep yang diberlakukan sekarang ini adalah otonomi daerah yang mempunyai arti pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya masing-masing sehingga diharapkan membawa dampak yang positif terhadap kemajuan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pengawasan dalam konsep antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah digunakan untuk pengikat kesatuan agar bandul pemberian otonomi daerah dijalankan oleh daerah sehingga daerah tidak melampaui batas dalam hal apapun karena pada hakekatnya pemberian otonomi ini digunakan dan dijalankan dengan dasar hukum yang jelas yang mengcau kepada dasar hukum yang berada diatasnya sesuai dengan konsep didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan dibawanya harus mengacu kepada peraturan yang ada diatasnya dan tidak boleh bertentangan.

Untuk itu, ruang kerja pengawasan ini harus memiliki batasan-batasan yang jelas, berupa tujuan dan ruang lingkung pengawasan, bentuk dan jenis pengawasan, tata cara menyelenggarakan pengawasan dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan. Kemudian terdapat dua jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu pengawasan bersifat intern dan pengawasan bersifat ekstern. Pengawasan bersifat intern ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan Pemerintah sendiri biasanya pengawasan yang dilakukan ini hanya pengawasan bersifat administrasif atau diebut pula built-in control. Yang kedua adalah pengawasan ekstern yaitu kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan-badan peradilan dalam hal terjadinya persengkataan atau perkara dengan pihak pemerintah daerah dalam hal pembuatan dan pengesahan suatu produk hukum daerah.

Khusus terkait dengan pengawasan terhadap satuan pemerintahan otonomi, ada dua model pengawasan terkait yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kedua model pengawasan ini ditujukan berkaitan dengan pengawasan produk hukum yang dihasilkan daerah maupun pengawasan terhadap tindakan tertentu dari organ pemerintahan daerah, yang dilakukan melalui wewenang mengesahkan dalam pengawasan preventif maupun wewenang pembatalan atau penangguhan daam pengawasan represif. Bila dikaitkan dengan model pengawasan di atas dengan implementasi pengawasan peraturan daerah sebagai salah satu produk penyelenggaraan pemerintahan otonomi, maka model pengawasan preventif ini dilakukan dengan memberikan pengesahan atau tidak memberi pengesahan Peraturan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah. dimana dalam pengawsan preventif ini, suatu Peraturan Daerah yang dihasilkan hanya dapat berlaku apabila telah terlebih dahulu disahkan oleh penguasa yang berwenang mengesahkan.

Maraknya Perda Perda gagal yang dibentuk dan dibuat dan diparipurnakan oleh DPRD tentunya tidak terlepas dari asas dan teknik pembuatan perda yang baik dalam suatu proses untuk menentukan hubungan antara yang diharapkan dari perencanaan dengan hasil kenyataan yang didapat, serta mengambil tindakan yang perlu secara sah guna memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang dari rencana.

Dalam perspektif hukum (legislative drafting), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah mengkaji bahwa tolok ukur suatu Perda itu dikualifikasi sebagai Perda Bermasalah dan karenanya harus direvisi atau dibatalkan, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a). Perda tersebut telah melanggar kaidah pembentukannya seperti melanggar prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan (Perda) yang baik

b). Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

c). Perda tersebut melanggar kepentingan umum, dan juga karena ada disharmonisasi antara Perda dengan SK Bupati/Walikota

Hal lain yang menyebabkan munculnya Perda bermasalah dalam perspektif hukum karena ada keterlambatan pemerintah pusat untuk menyediakan payung hukum bagi daerah berupa peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari UU Otonomi, di samping terdapatnya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral yang tumpang tindih dengan UU otonomi dan peraturan pelaksanaan yang telah diundangkan. Diakui ada banyak penyebab terjadinya Perda bermasalah terutama setelah diberlakukan otonomi daerah. Mulai aparat yang membidani sebuah Perda belum memahami asas-asas hukum dan teknik penyusunan peraturan. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk peduli Perda juga berpengaruh. Parahnya, persoalan itu makin runyam bila anggota DPRD juga minim daya kritisnya dalam hal pembuatan Perda.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, suatu Perda dikualifikasi sebagai “Perda Bermasalah” manakala Perda-Perda itu tidak dirancang atau disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan (legislative drafting) yang sedang berlaku. Perda-Perda itu hanya dibuat oleh pihak eksekutif daerah atau legislatif daerah tanpa melibatkan cukup partisipasi rakyat (stake holders) yang pada dasarnya mengerti kondisi apa yang mereka aspirasikan dan sesuai dengan kondisi daerah.

DPRD KABUPATEN BEKASI HARUS CERDAS

bram ananthakuanantha
Ketua Sarana Indonesia akar Peduli (SIAP)
Ketua Indonesia Pintar Dalam Edukasi (INSPIRASI)
Pengasuh ruangpublik.info

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info