ruangpublik.info BERITA PERAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN URGENSITAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

INDONESIA PINTAR DALAM EDUKASI ( INSPIRASI ) bersama SARANA INDONESIA AKAR PEDULI ( SIAP ) Menanggapi hal yang banyak menjadi polemik pada banyaknya kebijakan yang menggantung serta habit dalam senangnya membuat trend perda tanpa urgensitas yang perlu.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), secara konstitusional, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa :
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan .
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan anggaran, mempunyai kewajiban untuk membuat dokumen perencanaan berupa Program Pembangunan Daerah (Properda) dan Rencana strategis daerah (Renstrada) kedua dokumen tersebut merupakan acuan rencana 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam kerangka tahunan. Anggaran yang dikeluarkan suatu daerah setiap tahunnya, merupakan suatu rencana kegiatan dan pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah otonom yang dituangkan dalam dokumen dan disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 32 yang dinyatakan bahwa : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8 yang dinyatakan bahwa : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai.
Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Pejabat pengelola keuangan daerah mengelola keuangan daerah, yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD, dan menyusun perubahan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

    • Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
    • Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
    • Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan APBD merupakan intrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD yang dilakukan oleh kepala daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Raperda APBD yang disetujui atau tidak disetujui oleh DPRD.
Tahapan persetujuan DPRD merupakan titik awal yang rawan terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa fenomena yang sering terjadi dalam tahapan persetujuan DPRD atas Raperda APBD , antara lain :

      1. Terjadinya kolusi kelembagaan antara DPRD dengan pemerintah daerah, dimana DPRD akan menyetujui RAPBD jika kepala daerah menyetujui pencairan dana tertentu
      2. Terjadinya kolusi individu antara oknum anggota DPRD dengan pimpinan SKPD atau oknum pemerintah daerah lainnya untuk meloloskan program atau proyek tertentu dengan imbalan uang tertentu atau pekerjaan proyek oleh kolega oknum anggota DPRD tersebut. 

Mengingat Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada hal yang dinamakan PERDA dan Urgensi Penerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan, dengan tanpa pendekatan yang digunakan, antara lain pendekatan keilmuwan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang membuat ambiguitas bagi masyarakat Kabupaten Bekasi itu sendiri seperti yang sedang marak terjadi yaitu kasus WC MEWVAH (baca ‘ WC MEWAH) dan maraknya perda perda konyol yang dibuat dan dibentuk tanpa melibatkan masyarakat, hanya dengan bermodalkan demo demo kecil dari pengelabuhan seolah olah perda itu perlu dibentuk karena memang perlu dan harus.
Sebanyak enam peraturan daerah Kabupaten Bekasi dicabut Kementerian Dalam Negeri karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menilai pencabutan itu karena kelemahan Pemerintah Daerah menyusun aturan.

(https://beritacikarang.com/6-perda-di-kabupaten-bekasi-dicabut-kemendagri/ ).
Disini jelas kekerdilan dari pernyataan yang disematkan, dimana DPRD Kabupaten Bekasi seolah tidak tahu menahu atas terbit dan beredarnya PERDA PERDA yang ada di Kabupaten Bekasi, dan Ini menurut INSPIRASI adalah pengkerdilan pada sebuah Lembaga itu sendiri.
Bahkan Anggota Komisi III terdahulu Yudhi Darmawansyah mengatakan digugurkannya perda karena banyak ketidakmampuan pemerintah daerah menyusun aturan. Tidak hanya di eksekutif, namun diakui Yudhi ketidakmampuan itu terjadi pada legislatif. Selama ini penyusunan hanya mengandalkan Bagian Hukum Pemda karena Dewan sendiri tidak memiliki tim ahli yang mengerti persoalan ketatanegaraan.
Ini buah dari kekhawatiran kami karena kan kita tidak memiliki ahli hukum. Kami sudah usulkan ke pemda agar ada pakar hukum yang diperbantukan. Bisa dari Unpad, UI, Unisba, Unpas yang mengerti tata negara. Takutnya kan terjadi seperti ini, bikin aturan tapi malah aturan itu yang melanggar. Kemudian Dewan sendiri kan datang dari berbagai latar belakang. Jadi meski tujuannya baik membuat aturan agar teratur tapi caranya tidak sesuai jadinya salah,” kata dia.
Menurut Yudhi, terdapat dua kesalahan pada enam perda yang digugurkan itu. Kedua kesalahan itu yakni perda bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta perda yang melampaui kewenangan pemerintah di daerah. “Mungkin judul perdanya sesuai tapi materinya yang tidak sesuai, itu satu. Kedua, ada perda yang mutlak garis besarnya tidak boleh diurus derah. Seperti tentang keagamaan, itu mutlak urusan pusat,” kata dia.
Yudhi menambahkan, digugurkannya keenam perda merupakan suatu kemunduran bagi Kabupaten Bekasi. Apalagi ada beberapa perda yang dianggap strategis seperti Perda IMB serta pajak daerah. “Itu kembali lagi karena kita tidak punya tim ahli hukum. Sehingga banyak perda dibuat tapi tidak dipakai. Dengan perda yang digugurkan itu berarti kita balik lagi ke perda sebelumnya atau yang diatasnya,” kata dia.
Dikutip dari

(https://beritacikarang.com/6-perda-di-kabupaten-bekasi-dicabut-kemendagri/ ).
Dari sini pulalah INSPIRASI dan SIAP bisa menarik kesimpulan kalau memang DPRD Kabupaten Bekasi sangat tidak mampu secara profesional dalam menampung usulan ususlan dari PERDA yang akan digelontorkan menjadi produk hukum. Dan dalam hal ini pulalah Dewan Anggaran harus mengerti dan paham tentang anggaran itu sendiri yang merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas daerah. Penganggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perencanaan operasioanl tahunan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) merupakan penjabaran dari pokok-pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, maka penganggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban politik yang utama dari pelaksanaan demokrasi.
Hendaknya Perencanaan pembangunan dilihat dari segi sebagai sarana cara mencapai tujuan mempunyai makna sebagai arah atau pedoman untuk bekerja, perkiraan (forcasting) dalam upaya mencapai efisiensi dalam mengurangi resiko, kesempatan untuk menentukan berbagai alternatif yang terbaik dalam pembangunan, dan standarisasi untuk melakukan pengawasan / evaluasi pengendalian.
Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, Yaitu :
• Politik
• Teknokratik
• Partisipatif Atas-Bawah (Top-Down)
• dan Bawah-Atas (Bottom-Up)
Hal ini yang sering terlewatkan oleh DPRD Kab. Bekasi dalam analisis perda yang hendak digelontorkan, sehingga evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
APBD merupakan suatu perencanaan yang dilakaukan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahapan yang awal dari sebuah proses manajemen, maka harus dilakukan secara cermat, tepat dan akurat, membuat perencanaan berarti menetapkan suatu tujuan dan memilih instrumen dan langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan APBD, tidak terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran. Karena perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Penganggaran bisa disusun atas dasar sebuah perencanaan yang menjadi acuan dalam membuatnya, demikian juga dengan perencanaan akan terlaksana jika didukung dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang telah dibuat harus menjadi dasar dalam penyusunan APBD.
Berdasarkan pendapat kami, maka INSPIRASI dan SIAP dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah melalui APBD yang dilakukan oleh kepala daerah dan disetujui bersama dengan DPRD, belum dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan APBD untuk melakukan pembangunan daerah. Oleh karena kesimpulan diatas tersebut, dalam tulisan ini direkomendasikan agar Pemerintah daerah haruslah mengikut sertakan masyarakat dalam perencanan pembangunan daerah melalui perencanaan penyusunan APBD.

DPRD BERBENAH atau BUBARKAN

( bram ananthakuanantha )
Ketua Umum INSPIRASI / Indonesia Pintar Dalam Edukasi
dan SIAP / Sarana Indonesia Akar Peduli

Author: ruangpublik.info

Penulis Adalah Penggiat Aktivis di Bidang Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pemerintah Sektor Publik
EnglishBahasa Indonesia
ruangpublik.info